Di tengah dinamika dan gejolak sosial yang melanda berbagai wilayah Indonesia belakangan ini, Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia tampil menyuarakan keprihatinan mendalam melalui delapan pernyataan dan seruan penting. Dokumen krusial ini, yang ditandatangani oleh Ketua Forum Pemred Indonesia Retno Pinasti serta Sekretaris Irfan Junaedi, dirilis pada Senin (1/9) dan merangkum pandangan pers terhadap kondisi kebangsaan. Berikut adalah inti dari delapan seruan Forum Pemred Indonesia:
1. Forum Pemred menyatakan belasungkawa tulus atas jatuhnya korban jiwa dalam serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai kota di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, menandaskan keprihatinan terhadap dampak konflik sosial.
2. Mempertegas bahwa hak warga negara untuk menyatakan pendapat dan melakukan demonstrasi adalah pilar fundamental dalam sistem demokrasi yang wajib dijamin serta dilindungi sepenuhnya oleh negara, tanpa intervensi yang merugikan.
3. Menyerukan kepada seluruh institusi pers, sebagai pilar keempat demokrasi, untuk senantiasa berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam mengemban fungsi krusialnya memberikan informasi dan edukasi kepada publik. Ditegaskan pula bahwa pers harus menjaga sikap nonpartisan, berpihak semata-mata pada kebenaran, demi kepentingan luhur bangsa dan negara.
4. Mendorong pers untuk secara aktif menjalankan perannya sebagai verifikator ulung terhadap berbagai informasi yang beredar di masyarakat, termasuk yang tersebar melalui media sosial. Ini menuntut disiplin tinggi dalam mencari konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna menyajikan fakta dan kejelasan, sehingga mampu menjernihkan situasi yang keruh.
5. Mengimbau para elite di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk secara serius menguatkan kembali niat baik serta menumbuhkan kembali kepercayaan publik. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga keselarasan antara ucapan dan tindakan, agar mereka mampu menjadi teladan sejati dalam mengemban amanah rakyat yang dipercayakan.
6. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan refleksi mendalam dan evaluasi komprehensif, seraya menghentikan segala bentuk tindakan anarkis. Penting pula untuk secara tegas menghindari ajakan yang bersifat provokatif, karena hal tersebut dapat merusak sendi-sendi fundamental persatuan bangsa.
7. Menuntut penegakan hukum yang berkeadilan dan tanpa tebang pilih, sebagai prasyarat mutlak untuk menjaga ketertiban serta stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.
8. Meminta pemerintah untuk menjaga dan menjamin kondisi keamanan yang kondusif, krusial bagi kelancaran aktivitas masyarakat dan iklim usaha. Dengan demikian, perekonomian nasional dapat segera pulih, mengantarkan seluruh masyarakat Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
