JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan perubahan signifikan dalam syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca-2041. Opsi pembangunan smelter tembaga baru oleh PTFI kini tidak lagi menjadi prioritas utama pemerintah, menandai pergeseran kebijakan yang penting dalam sektor pertambangan nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa sebelumnya, pembangunan smelter baru di Fakfak, Papua Barat, adalah salah satu syarat yang dipertimbangkan untuk perpanjangan IUPK Freeport, di samping penambahan divestasi saham minimal 10% ke MIND ID. Namun, arah kebijakan pemerintah kini lebih condong untuk mendorong PTFI memprioritaskan pemanfaatan smelter tembaga yang sudah ada di Gresik, Jawa Timur.
“Tadinya kami memang menginginkan adanya smelter di Papua. Namun, setelah melalui diskusi, opsi tersebut berkembang mengingat adanya rencana penambahan kepemilikan saham negara di atas 10%, terutama yang dialokasikan sebagian untuk BUMD Papua. Oleh karena itu, pemanfaatan smelter Gresik kini menjadi opsi yang diprioritaskan,” ungkap Bahlil kepada wartawan pada Jumat (26/9/2025), mengindikasikan adanya pertimbangan holistik dalam negosiasi ini.
Dalam konteks yang sama, pemerintah Indonesia kini membidik penambahan kepemilikan saham negara di PTFI hingga melampaui 10%, dengan target negosiasi mencapai angka 12%. Sebagian dari penambahan saham tersebut direncanakan akan dialokasikan kepada BUMD Papua, sebuah langkah strategis untuk memperkuat partisipasi daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Penambahan saham ini dijadwalkan akan terealisasi setelah tahun 2041, bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan eksplorasi.
Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa pembagian saham kepada BUMD Papua akan efektif berlaku pasca-2041. Proses negosiasi terkait divestasi saham dan perpanjangan izin tambang ini masih terus berlangsung. Rencananya, rapat final antara pemerintah dan Freeport-McMoran akan kembali diadakan pada Oktober 2025 ini untuk mencapai kesepakatan akhir. Pemerintah berupaya agar saham tambahan ini dapat diperoleh dengan valuasi yang seminimal mungkin bagi BUMD Papua dan MIND ID.
Lebih lanjut, Menteri Bahlil menekankan bahwa keseluruhan opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini merupakan implementasi dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penting yang melibatkan perwakilan Freeport-McMoran dan PTFI, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam mengamankan kepentingan nasional di sektor pertambangan.
