Pemerintah Indonesia secara agresif membuka pintu bagi investor global untuk berpartisipasi dalam proyek kolosal Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall. Inisiatif strategis ini, yang ditaksir menelan biaya fantastis mencapai 80 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 1.300 triliun, menarik minat dari berbagai negara, mulai dari Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, hingga sejumlah negara di Eropa.
Proyek ambisius ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa; ia merupakan bagian integral dari Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Prabowo. Tujuannya sangat krusial: melindungi jutaan masyarakat di kawasan pesisir dari ancaman serius banjir rob yang semakin parah dan dampak destruktif dari perubahan iklim yang tak terhindarkan.
Menekankan urgensi proyek ini, Airlangga Hartarto menyatakan, “Jadi Giant Sea Wall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir terhadap perubahan cuaca, climate change.” Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai sesi diskusi dengan Kadin Indonesia di Jakarta pada Kamis lalu, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan lingkungan.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa proyek Giant Sea Wall akan ditawarkan dalam beberapa fase pembangunan. Skema pendanaan utama yang menjadi fokus pemerintah adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), membuka jalan bagi partisipasi negara-negara mitra dalam pembiayaan infrastruktur vital ini.
“Fase-fase itu tentunya salah satu nanti akan ditawarkan ke beberapa negara termasuk Tiongkok,” ungkap Airlangga. Ia menambahkan bahwa tawaran serupa juga telah disampaikan kepada negara-negara maju lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, dan berbagai negara di Eropa, menunjukkan luasnya jangkauan upaya diplomasi ekonomi Indonesia.
Dalam implementasinya, proyek Giant Sea Wall ini tak lepas dari peran lembaga seperti Danantara. CEO Danantara, Rosan Roeslani, melalui akun Instagramnya, mengungkapkan detail diskusi yang telah berlangsung. “Bersama China Railway Construction Corporation (CRCC), kami membahas proyek kereta cepat dan perlindungan pesisir atau Giant Sea Wall,” ujarnya. Selain itu, peluang besar juga dijajaki dengan China Everbright Environment Group untuk solusi hijau, serta dengan CITIC Group di sektor energi dan ketahanan pesisir, menunjukkan beragamnya potensi kerja sama yang sedang diinisiasi.
Dukungan tingkat tinggi terhadap proyek ini juga terlihat jelas dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Kunjungan Prabowo pada peringatan 80 tahun Hari Kemenangan, Rabu (3/9) lalu, menjadi momentum penting bagi kedua kepala negara untuk membahas peluang kerja sama infrastruktur strategis, termasuk di dalamnya pembahasan mendalam mengenai proyek Giant Sea Wall yang visioner ini.
Sebagai langkah konkret di tingkat domestik, Presiden Prabowo juga telah mengumumkan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura pada akhir bulan lalu. Badan ini akan memiliki mandat krusial untuk merancang, membangun, dan mengelola proyek tanggul laut utara Jawa secara komprehensif. Kehadiran otorita ini diharapkan mampu mempercepat penanganan banjir rob secara efektif, sekaligus memberikan perlindungan berkelanjutan bagi jutaan warga yang menggantungkan hidupnya di sepanjang pesisir pantai utara Jawa.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi global, termasuk dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, untuk proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) senilai 80 miliar dolar AS. Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan melindungi masyarakat pesisir dari banjir rob dan dampak perubahan iklim.
Proyek Giant Sea Wall akan ditawarkan dalam beberapa fase melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, pemerintah juga membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura untuk merancang, membangun, dan mengelola proyek tanggul laut utara Jawa secara komprehensif dalam upaya mengatasi banjir rob dan melindungi pesisir utara Jawa.
