Ussindonesia.co.id, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita, secara lugas mempertanyakan rencana pemerintah yang berambisi mendorong repatriasi dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini tersimpan di luar negeri. Kritikan ini disampaikan Galih dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) pada Senin, 22 September 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Galih, yang merupakan putra politisi senior Ginandjar Kartasasmita, mendesak BI untuk mengungkapkan apakah bank sentral telah diajak berkoordinasi atau berdiskusi, bahkan sekadar “WA-an”, terkait skema insentif repatriasi yang sedang digodok pemerintah. Ia menekankan pentingnya keterlibatan BI dalam merancang mekanisme yang tidak sembarangan untuk menarik aset dolar ke dalam negeri. “Apakah itu sudah ada koordinasi, pembicaraan, diajak ngomong, atau WA-an lah gitu dengan BI? Karena itu perlu skema, enggak bisa sembarang saya mau bawa duit dolar orang ke sini, pasti ada skemanya. Bank Indonesia diajak ngomong,” ujarnya di ruang rapat Komisi XI, di hadapan enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo.
Rencana strategis pemerintah ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat, 19 September 2025, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Perlu diketahui, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah dua pilar penting yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga koordinasi antara keduanya menjadi krusial dalam setiap kebijakan moneter dan fiskal.
Namun, dalam rapat kerja tersebut, pertanyaan Galih mengenai repatriasi dolar justru tidak mendapatkan respons langsung dari pihak BI, bahkan hingga kesimpulan rapat dibacakan. Usai pertemuan, Gubernur BI Perry Warjiyo memilih bungkam dan enggan menjawab pertanyaan wartawan yang telah menunggunya. Sikap serupa ditunjukkan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, yang akhirnya menugaskan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso untuk melayani pertanyaan media.
Meskipun demikian, Ramdan pun tidak memberikan jawaban spesifik terkait rencana repatriasi dolar WNI oleh pemerintah. Ia hanya memberikan respons umum mengenai hasil rapat antara BI dan Komisi XI, yakni seputar Laporan Kinerja BI Kuartal III/2025. “Secara kesimpulan itu Bapak Gubernur berkali-kali menjelaskan bahwa Bank Indonesia akan siap bersinergi dengan pemerintah, dengan semua pihak,” ujar Ramdan, tanpa merinci langkah konkret terkait isu repatriasi.
Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sedikit gambaran mengenai pendekatan pemerintah. Ia menegaskan bahwa metode yang tengah dipersiapkan untuk mendorong repatriasi akan berbasis mekanisme pasar (market-based), bukan melalui paksaan. Purbaya menjelaskan bahwa cara ini masih dalam tahap pembahasan di Istana Kepresidenan dan detailnya belum bisa diumumkan. “Nanti kalau udah clear baru dikasih tahu kan. Di Istana yang mikirin,” terang Purbaya kepada wartawan dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Purbaya mencontohkan, banyak WNI yang masih memilih untuk menyimpan dolar Amerika Serikat (AS) mereka di Singapura, di mana mereka mendapatkan keuntungan tertentu. Ia juga mengungkap fakta mengejutkan bahwa ratusan juta dolar AS berpindah ke Singapura atau negara lain setiap bulannya. Oleh karena itu, Kemenkeu sebagai bagian dari KSSK, akan mendengarkan masukan dari Istana. Pemerintah saat ini tengah menghitung potensi risiko yang mungkin timbul jika kebijakan repatriasi ini diterapkan, dengan tujuan utama untuk “menghilangkan keuntungan itu biar enggak ada lagi orang mempunyai insentif, mempunyai niat untuk naruh di sana.”
Pria yang belum genap sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan ini, dan pernah bertugas di Kantor Staf Kepresidenan hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, menyatakan keyakinannya bahwa upaya menarik dolar WNI di luar negeri ini dapat terealisasi. “Nanti kita lihat seperti apa. Ini masih kita hitung juga ada risikonya apa enggak. Tapi kelihatannya sih bisa jalan,” pungkasnya, menunjukkan optimisme meskipun perhitungan risiko masih berlangsung. Rencana tersebut, seperti disebutkan sebelumnya, pertama kali disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
: Belanja Daerah Turun 14,1% hingga Agustus 2025, Inpres Efisiensi Anggaran Termasuk jadi Pemicu
: Menkeu Purbaya Masih Tekor Pajak Rp941,5 Triliun, Pengamat Ingatkan Enam Kondisi
: PLTU Ombilin Sawahlunto ‘Disuntik’ Mati, Pemprov Sumbar: Paling Cepat 2030
