Gubernur Kaltara Sebut Dana Bantuan Rp 150 Miliar dari Kemenkeu Hanya untuk Jembatan di Krayan

Ussindonesia.co.id TANJUNG SELOR – Permasalahan konektivitas di daerah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) masih menjadi tantangan dalam pembangunan. Namun kini Pemprov Kaltara dapat angin segar dengan akan dikucurkannya dana Rp 150 milliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membangun jembatan di daerah perbatasan Krayan Kaltara.

 

Angin segar ini diperoleh usai Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang melakukan audiensi bersama Kemenkeu di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

“Ini adalah oleh-oleh terbaik untuk masyarakat Kaltara, khususnya wilayah perbatasan,” kata Zainal Paliwang, Rabu (22/10/2025).

 

Usai mendapat angin segar tersebut, Pemprov Kaltara langsung berkomunikasi bersama dengan Perwakilan Kemenkeu wilayah Kaltara.

Ditargetkan anggaran akan segera cair di waktu dekat agar proses pembangunan jembatan akan segera dapat dilaksanakan.

 

“Kita sudah komunikasi dengan Perwakilan Kemenkeu Wilayah Kaltara, mudah-mudahan dalam waktu dekat anggaran sudah turun dan kita laksanakan pembangunan di tahun 2026,” ucap Zainal.

 

 Setidaknya ada sekitar delapan hingga sembilan jembatan di wilayah Krayan Kabupaten Nunukan yang akan dibangun dengan dana bantuan dari Kemenkeu ini.

 

Meskipun yang diusulkan pada awalnya adalah pembangunan jembatan di kawasan Binuang, kemungkinan besar akan dialihkan ke kawasan lainnya di Krayan Nunukan.

 

“Ada delapan hingga sembilan jembatan, karena yang saya usulkan adalah Jembatan Binuang dan ternyata dari Balai Jalan sudah ada anggarannya jadi kita alihkan ke kawasan lainnya,” terangnya.

Zainal Paliwang menyebutkanpihaknya sudah kembali bersurat ke Kemenkeu untuk dana bantuan Rp 150 Miliar tersebut akan dipergunakan untuk membangun jembatan-jembatan baru di krayan.

 

“Banyak di wilayah krayan terpisah dengan sungai-sungai tidak ada jembatan untuk aksesnya dan ini khusus di Krayan,” ungkapnya.

 

 Dijelaskan orang nomor satu di Kaltara, proyek pembangunan jembatan ini khusus bersumber dari Kemenkeu, tidak ada penambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.

 

Namun berkenaan dengan pengerjaanya belum dapat dipastikan, apakah akan dikerjakan oleh Pemprov atau Balai Jalan Nasional.

 

“Kita belum tahu apakah anggarannya akan masuk ke Provinsi atau ke Balai, tinggal kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terealisasi,” sebutnya.

 

Ia berharap dengan adanya bantuan dari Kemenkeu ini dapat membantu menjawab persoalan konektivitas di daerah perbatasan.

 

“Harapannya konektivitas di Krayan dapat segera teratasi,” ucapnya.

Jenis jembatan yang dipilih oleh Pemprov Kaltara adalah jembatan Bailey. Hal ini tentu mempertimbangkan kondisi di wilayah Krayan.

 

Pasalnya pembuatan jembatan Bailey memiliki keuntungan yakni tidak memerlukan alat berat untuk merakitnya. Sehingga akan memudahkan dalam pengiriman material ke daerah Krayan.

 

“Desain sudah ada, kita putuskan untuk membangun jembatan Bailey saja karena tidak terlalu sulit,” tandasnya.

 

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana