The Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) menyoroti kekhawatiran mendalam atas eskalasi konflik terbuka yang semakin meluas di berbagai kota besar di Indonesia. Dalam respons sigap, IS2P secara tegas menyerukan semua pihak untuk segera menghentikan spiral kekerasan demi menyelamatkan fondasi dan masa depan bangsa.
IS2P mengidentifikasi bahwa gelombang kemarahan publik yang menjadi pemicu konflik terbuka ini berasal dari akar masalah ketidakadilan sosial-ekonomi yang kronis, penyalahgunaan kewenangan, serta minimnya transparansi dari lembaga pemerintah dan legislatif. Kondisi ini, menurut penilaian IS2P, telah mengubah demonstrasi damai menjadi bentrokan yang merusak tatanan sosial.
“Bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, hingga kehilangan nyawa menjadi tanda nyata bahwa Indonesia kini berada di titik kritis. Jika situasi ini tidak segera dipulihkan, dampaknya akan sangat merugikan bangsa dan mengancam tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” demikian peringatan keras dari Satrio Dwi Prakoso, Ketua IS2P, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/9).
Eskalasi konflik yang berkelanjutan diperkirakan akan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap negara, memicu ketidakstabilan politik yang pada gilirannya akan menghambat proses demokrasi. Lebih jauh, hal ini berpotensi menggerus legitimasi lembaga negara dan memicu fragmentasi sosial-politik yang membahayakan persatuan. Kondisi internal yang melemah juga dikhawatirkan akan meningkatkan risiko intervensi asing, sekaligus melemahkan posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Apabila dinamika negatif ini terus berlanjut, IS2P memprediksi bahwa agenda penting seperti reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola, dan berbagai program pembangunan nasional akan terhambat secara signifikan. Oleh karena itu, demi mencegah kemunduran lebih lanjut, IS2P menyampaikan enam poin rekomendasi krusial yang ditujukan kepada pemerintah, parlemen, dan aparat keamanan:
1. Menghentikan Kekerasan dan Provokasi
IS2P dengan tegas menyerukan kepada aparat keamanan untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan fisik yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga dituntut untuk melindungi warga negara yang menyuarakan pendapatnya secara damai. Tindakan represif dan provokatif, alih-alih meredakan situasi, justru akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.
2. Memperkuat Komunikasi Publik yang Transparan
Pemerintah dan legislatif didesak untuk segera membuka saluran komunikasi dua arah yang transparan, mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Keterbukaan ini menjadi kunci untuk membangun kembali jembatan kepercayaan.
3. Membuka Ruang Dialog Inklusif
IS2P merekomendasikan pemerintah dan legislatif untuk menyediakan ruang dialog yang partisipatif, inklusif, dan bebas dari segala bentuk intimidasi. Dengan melibatkan masyarakat secara setara, solusi yang dihasilkan diharapkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama dan berkelanjutan.
4. Menegakkan Keadilan Sosial dan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Penegakan hukum harus dilakukan di atas prinsip kesetaraan, tanpa intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Hal ini termasuk penuntasan insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam rangkaian demonstrasi di berbagai kota, demi keadilan yang menyeluruh.
5. Meningkatkan Kinerja Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagai tiga pilar demokrasi dan penjaga keadilan, wajib bekerja secara efektif, transparan, dan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. Integritas dan akuntabilitas harus diperkuat demi memulihkan kepercayaan publik yang terkikis.
6. Melindungi Program Keberlanjutan dan Aksi Iklim untuk Generasi Kini dan Mendatang
“Menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan aksi iklim adalah prioritas utama. Krisis lingkungan dan perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan, bahkan di tengah dinamika politik maupun sosial yang bergejolak,” tegas Satrio, menekankan pentingnya visi jangka panjang.
Lebih lanjut, IS2P menilai bahwa masa depan Indonesia yang adil dan makmur membutuhkan kolaborasi, komitmen kolektif, dan prioritas pada prinsip keberlanjutan serta kesejahteraan rakyat. Saat ini, Indonesia berada di persimpangan sejarah yang krusial: memilih jalan perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan, atau terjerumus dalam krisis berkepanjangan yang merugikan.
“Mari kita jaga rumah bersama ini. Mari pulihkan kepercayaan, bangun masa depan, dan pastikan Indonesia tetap adil, kokoh, serta lestari bagi semua generasi,” pungkas Satrio Dwi Prakoso, menyerukan persatuan dan harapan.
