Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya mempercepat realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) melalui pembukaan blokir anggaran dalam jumlah besar. Dari total anggaran yang awalnya diblokir Rp 256,1 triliun pada awal tahun, kini Rp 168,5 triliun di antaranya sudah resmi dibuka.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menjelaskan langkah ini dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah, sekaligus memastikan fungsi dasar K/L tetap berjalan optimal.
“Kalau kita lihat efisiensi anggaran yang diblokir itu kan awal tahun sebesar Rp 256,1 triliun dan sampai dengan hari ini yang telah dibuka blokirnya sebesar Rp 168,5 triliun,” ujar Luky dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/9).
Menurutnya, anggaran yang dibuka blokirnya sebagian besar diarahkan untuk program-program prioritas. Mulai dari pencetakan sawah hingga revitalisasi madrasah.
“Untuk program prioritas, biasanya untuk program cetak sawah, untuk peningkatan sasaran pendidikan untuk sekolah rakyat, revitalisasi madrasah, dan seterusnya itu yang kita buka blokir-blokirnya,” jelas Luky.
Pembukaan blokir anggaran ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan belanja K/L sepanjang tahun berjalan. Sekaligus menjaga keberlanjutan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
