JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan regulasi penting untuk memastikan injeksi dana jumbo senilai Rp200 triliun dapat terserap optimal ke pasar, khususnya untuk menggerakkan sektor riil. Langkah strategis ini diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menjelaskan bahwa dana sebesar Rp200 triliun tersebut, yang sebelumnya terparkir di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI), kini telah ditarik dan siap disalurkan ke bank. Penyaluran ini bertujuan utama untuk menjaga likuiditas dalam sistem perbankan, yang pada gilirannya akan menjadi motor penggerak bagi aktivitas ekonomi di sektor riil.
Namun, Kemenkeu menyadari potensi bank-bank untuk memanfaatkan dana segar ini demi membeli surat berharga negara (SBN) alih-alih menyalurkannya ke sektor produktif. Oleh karena itu, Prima menegaskan bahwa Kemenkeu akan segera menerbitkan regulasi komprehensif untuk memastikan dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan misi pemerintah, yaitu untuk menggenjot pergerakan sektor riil. “Gampang itu [memastikan perbankan salurkan dana pemerintah ke sektor riil], kita bisa bikinkan mekanisme. Pokoknya ada regulasinya,” ujar Prima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/9/2025).
Dorong Pergerakan Sektor Riil
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengungkapkan ambisinya untuk menggerakkan sektor riil melalui injeksi dana signifikan ke perekonomian. Purbaya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah memiliki kas mencapai Rp425 triliun yang tersimpan di rekening BI. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan segera dialirkan ke sistem perbankan dengan harapan besar mampu mengaktivasi sektor riil.
Purbaya juga meminta Bank Indonesia untuk tidak menyerap kembali uang yang telah dialirkan ke sistem. Ia meyakini bahwa dengan menjalankan kebijakan fiskal yang proaktif, didukung oleh kebijakan moneter BI, ekonomi Indonesia akan mampu bangkit kembali. “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Namun, nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).
Ia mengakui bahwa penyaluran kas pemerintah ratusan triliun ke sistem perbankan berarti pemerintah tidak dapat menggunakannya untuk berbagai program. Namun, Purbaya percaya bahwa sektor swasta akan mengambil alih peran tersebut dalam menggerakkan roda perekonomian. Mengambil pelajaran penting dari krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020, Purbaya menekankan bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat hanya akan mengeringkan likuiditas dan menekan kinerja sektor riil. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menjaga likuiditas pasar melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis.
Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga bertekad untuk memperbaiki serapan anggaran yang selama ini kerap menjadi kendala. Ia berjanji akan memantau kinerja belanja secara rutin dan mendesak unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program. “Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” tutup Purbaya, menegaskan filosofi pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
