Tiga partai besar di DPR, yakni PDIP, Gerindra, dan PKS, menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi sekaligus menghentikan berbagai bentuk tunjangan bagi anggota dewan yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Langkah ini mereka ambil sebagai respons atas protes publik yang belakangan semakin meluas terhadap fasilitas dan keistimewaan DPR, terutama di tengah situasi ekonomi rakyat yang sedang sulit.
PDIP: Politik Harus Berbasis Etik dan Empati
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa politik tidak boleh semata-mata dijalankan berdasarkan rasionalitas dan kesepakatan, melainkan harus disertai nilai etik, empati, dan simpati yang melekat dalam setiap keputusan politik.
“Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/8).
Said menekankan bahwa anggota DPR seharusnya mengukur diri dalam situasi masyarakat yang masih serba sulit, ketika rakyat mempertanyakan kinerja dan fungsi DPR sebagai penyalur aspirasi.
Menurutnya, jika mayoritas anggota dewan benar-benar memiliki sensibilitas dan rasa empati terhadap kehidupan rakyat, maka tidak akan ada lagi fasilitas yang berlebihan dari pajak masyarakat.
Ia menambahkan, DPR harus menjaga muruahnya dengan kepekaan sosial yang tinggi, bukan sekadar melalui kesepakatan hukum formal.
“Pasalnya DPR merupakan etalase, di mana rakyat memiliki hak untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut,” kata Said yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR itu.
Gerindra: Stop Tunjangan Berlebihan, Larang Kunker ke Luar Negeri
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyampaikan bahwa fraksinya mendukung penghentian tunjangan yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.
Fraksi Gerindra telah mendengar secara langsung keluhan publik terkait tunjangan anggota dewan yang dianggap mencederai kepercayaan rakyat, sehingga partainya siap meninjau ulang sekaligus menghentikan fasilitas-fasilitas tersebut.
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota fraksinya untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. “Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh anggota DPR harus tetap berada di Indonesia, turun ke lapangan, serta mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, instruksi ini sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang meminta agar para wakil rakyat terus bersama, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat.
Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam demonstrasi di berbagai daerah. Ia menilai tragedi tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan publik yang harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” katanya.
PKS: Hemat Anggaran, Alihkan untuk Kebutuhan Rakyat
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menegaskan bahwa partainya mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara yang hemat, tepat guna, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi UMKM,” ujar Kholid, Jumat (29/8).
Dia menegaskan bahwa penghapusan tunjangan bukan hanya persoalan efisiensi anggaran, melainkan juga keteladanan dan wujud rasa keadilan dari para wakil rakyat. PKS ingin DPR menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus proporsional dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
“Kepercayaan masyarakat hanya bisa diraih jika wakilnya konsisten menunjukkan sikap empati, akuntabilitas, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” katanya.
