Ussindonesia.co.id, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI). Bidikan penambahan saham ini ditargetkan melebihi 10%, dengan sebagian alokasi ditujukan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua, menegaskan komitmen pemerintah terhadap partisipasi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah aktif bernegosiasi dengan pihak Freeport untuk mewujudkan penambahan saham ini. Upaya ini akan mempertebal porsi kepemilikan saham Indonesia, yang saat ini sudah mencapai 51,2% melalui holding BUMN tambang MIND ID dan BUMD Papua. Target negosiasi bahkan disebut-sebut mencapai angka 12% untuk divestasi tambahan tersebut.
“Insyaallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Saham ini sebagian kepada BUMD Papua, ini terjadi pasca-2041 supaya eksplorasi bisa dilakukan,” ujar Bahlil kepada wartawan pada Jumat (26/9/2025). Pembagian saham untuk BUMD Papua ini secara spesifik akan direalisasikan setelah tahun 2041, beriringan dengan kebutuhan untuk melakukan eksplorasi lanjutan.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa divestasi tambahan saham Freeport ini bukan tanpa syarat. Ini menjadi salah satu poin krusial yang harus dipenuhi Freeport untuk memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca-2041. Proses negosiasi disebut masih berlangsung dalam beberapa tahapan, dengan rencana rapat final antara pemerintah dan Freeport diagendakan pada Oktober 2025.
Terkait nilai akuisisi, Bahlil mengungkapkan, “Iya itu tidak ada nilai valuasi, jadi sangat kecil dan saya minta itu diberikan angka semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID.” Permintaan ini mencerminkan keinginan pemerintah agar akuisisi saham tambahan dapat dilakukan dengan beban finansial sekecil mungkin.
Opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat bersama Freeport-McMoran dan PTFI. Bahlil menjelaskan pentingnya perpanjangan IUPK, “Kalau tidak perpanjang [IUPK] maka puncak produksi dari Freeport itu 2035. Begitu 2035 itu akan menurun, begitu dia turun dampaknya kepada produktivitas perusahaan dan ada juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan dan ekonomi daerah.” Perpanjangan izin dianggap vital untuk menjaga stabilitas produksi, pendapatan negara, serta keberlanjutan ekonomi daerah dan lapangan kerja.
Namun, semua pembahasan lebih lanjut mengenai divestasi dan perpanjangan izin saat ini tertahan. Bahlil menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dan PTFI adalah menuntaskan evakuasi bencana longsor tambang Grasberg di Papua. “Kita sudah memutuskan untuk menyetop seluruh aktivitas produksi dan kita fokuskan semuanya membawa peralatan, waktu, tenaga, untuk mencari pekerja yang terjebak dalam underground dan sekarang sampai hari ini belum produksi. Fokus cari saudara kita yang belum ditemukan,” pungkasnya.
Produksi dari tambang PTFI telah dihentikan sementara sejak insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave mine (GBC) pada 8 September 2025. PTFI masih terus melakukan upaya pencarian terhadap lima pekerja yang dinyatakan hilang akibat insiden tragis tersebut, sementara dua pekerja lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada 20 September 2025.
