Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang mencapai 81%.
Survei itu dilakukan pada periode 9-17 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan metode Primary Sampling Unit (PSU).
Menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah hasil ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo.
“Tingkat kepercayaan publik pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81%. Jadi, sebetulnya dengan kondisi angka yang demikian ini, situasi publik dan pemerintahan kita mestinya dalam situasi yang solid ya. Artinya karena publiknya percaya, dipastikan akan mendukung kebijakan pemerintah,” ujar Dedi saat memaparkan hasil survei di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Menurut Dedi, angka kepercayaan itu menegaskan dukungan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini.
Selain tingkat kepercayaan, survei IPO juga menyoroti kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 16% responden menyatakan sangat puas, 51% puas, dan 19% cukup puas.
Menurut Dedi, tingkat kepuasan itu tergolong tinggi untuk ukuran satu tahun pemerintahan.
“Karena satu sisi, dalam satu tahun pertama, kemudian juga kita bisa menyaksikan ada beberapa adaptasi misalnya perubahan-perubahan kabinet, termasuk juga implementasi kebijakan-kebijakan baru yang betul-betul baru. Tidak melanjutkan kebijakan yang lama, lalu kemudian sudah mendapatkan respons positif,” katanya.
Dedi menambahkan, publik nampak puas terhadap Presiden Prabowo karena dianggap tegas dan berwibawa, memihak masyarakat, berpengalaman di pemerintahan, hingga meluncurkan berbagai program sosial.
“Dari banyaknya program-program baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang masuk dominasi sebagai alasan kepuasan publik terhadap presiden adalah Makan Bergizi Gratis,” ujar Dedi.
“Jadi secara politik saya kira, MBG berperan untuk meningkatkan kesadaran publik terkait dengan kinerja presiden,” tambah dia.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jauh lebih rendah.
“Yang menyatakan sangat puas hanya 2%, lalu kemudian menyatakan puas 27%. Jadi kalau dibandingkan dengan Presiden Prabowo juga cukup jauh sekali,” jelas Dedi.
Ekonomi dan Keamanan Nasional Dinilai Membaik
Survei IPO juga menemukan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional meningkat.
“Ada sekira 73% publik menyatakan bahwa kondisi ekonomi secara nasional situasinya baik. Lalu kemudian dari 73% yang dianggap baik itu, mayoritas menyatakan bahwa kondisi itu berdampak pada keseharian masyarakat,” tutur Dedi.
Bahkan, 85% responden menilai kondisi ekonomi di tingkat pedesaan membaik, meningkat signifikan dari hasil survei pada November 2024, yang hanya 46%. Dedi menilai hal itu berkaitan dengan sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga peningkatan anggaran dana desa.
Selain ekonomi, penegakan hukum dan keamanan nasional juga dinilai positif oleh publik.
“Tren opini positif mencapai 80% menyatakan kondisi penegakan hukum dalam situasi yang baik,” ungkap Dedi.
“Kondisi keamanan nasional juga saya kira cukup bagus. Yang menyatakan kondisi keamanan nasional sangat baik ada 5% lalu kemudian baik 44% dan cukup di 28%. Dengan total saya kira mencapai 77% menyatakan tren keamanan dalam situasi yang positif,” tambahnya.
Namun, persepsi terhadap pemberantasan korupsi masih relatif stagnan dengan 41% responden menilai baik, dan 20% menilai cukup.
Susunan Kabinet Merah Putih Positif, Menkeu Purbaya dan Seskab Teddy Tertinggi
IPO juga mencatat 42% responden menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat baik dan baik, sementara 38% menilai cukup.
Sementara itu, 61% publik memberikan penilaian positif terhadap susunan Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo. Sebagian besar responden menilai kabinet diisi oleh tokoh loyal, profesional, dan berpengalaman.
“Artinya secara confirm mendapat dukungan yang tinggi. Nah, detailnya sebarannya adalah 23% menyatakan susunan kabinet banyak diisi oleh tokoh yang loyal dan setia pada presiden, 17% meyakini banyak menteri terpilih dari kalangan profesional, 15% menyatakan menteri dari kalangan yang sudah berpengalaman di pemerintah,” papar Dedi.
Dalam survei yang sama, IPO menilai tingkat popularitas dan kinerja menteri di kabinet Prabowo. Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya muncul sebagai pejabat dengan persepsi kinerja terbaik.
“Yang pertama adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dianggap paling bekerja dengan baik, 17,5%. Disusul oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di 15,1%,” ujar Dedi.
Sementara untuk kategori menteri koordinator, posisi tertinggi ditempati oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan 24,2 persen responden menilai bekerja paling baik.
Minta Turunkan Harga Sembako dan Reshuffle Sejumlah Menteri
Meski kepuasan tinggi, 68% responden menyatakan perlu dilakukan reshuffle kabinet. Beberapa menteri yang disebut publik layak diganti antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, dan Menteri HAM Natalius Pigai.
“Artinya memang keinginan reshuffle bagi publik kan cukup besar. Bahkan tokoh-tokohnya pun disebutkan misalnya, menginginkan supaya Menpar diganti, terus Menteri Kehutanan diganti, termasuk Menteri ATR/BPN juga diganti,” kata Dedi.
Selain itu, 26,1% publik berharap pemerintah fokus menurunkan harga sembako, disusul pemberantasan pungli dan korupsi (17%) serta penyediaan lapangan kerja (11%).
Penilaian terhadap Lembaga Publik dan Partai Politik
IPO juga menguji tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara. Hasilnya, Presiden Republik Indonesia menjadi lembaga paling dipercaya publik dengan 95,2%, disusul Basarnas (86,3%) dan TNI di posisi ketiga (84,5%).
Sementara Kepolisian RI hanya dipercaya 30,5% responden, disusul DPR (30,3%), dan partai politik menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah, yakni 23,1%.
Dari sisi elektabilitas partai politik, Partai Gerindra menempati posisi teratas dengan 33,5%, diikuti PDIP 16,4% dan Partai Golkar 9,1%.
Metode Survei
Survei dilakukan pada periode 9-17 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.
Survei ini menggunakan metode Primary Sampling Unit (PSU) pada sejumlah kelurahan/desa untuk menjadi sampel. Pada setiap kelurahan/desa dipilih secara acak lima rukun tetangga (RT), dan pada tiap RT diambil dua keluarga. Dari setiap keluarga, satu responden dipilih secara acak dengan syarat berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Pembagian responden laki-laki dan perempuan dilakukan seimbang (50:50). Pemilihan responden dilakukan secara acak menggunakan random kish grid paper untuk menghindari bias surveyor.
Metode ini memiliki margin of error 2,9% dengan tingkat akurasi data 95%, serta menggunakan teknik stratified multistage random sampling (SMRS).
