Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sepanjang 2025.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa realisasi pembiayaan investasi untuk LPDP mencapai Rp 26,7 triliun.
“Yang pertama adalah LPDP dengan realisasi Rp 26,7 triliun dari total endowment fund saat ini sebesar Rp 180,8 triliun,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1).
Thomas menjelaskan, dana LPDP telah menjangkau 680.192 siswa dengan total akumulasi pendanaan mencapai Rp 49,47 triliun. Tak hanya itu, dukungan terhadap penguatan riset juga terus diperluas melalui ribuan proyek penelitian.
“Ini manfaatnya dirasakan oleh 680.192 siswa dengan akumulasi pendanaan Rp 49,47 triliun. Ada 3.707 proyek riset yang didanai senilai Rp 3,6 triliun,” ujarnya.
Selain pembiayaan pendidikan dan riset, LPDP juga berperan dalam memperkuat kapasitas perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) serta sektor kebudayaan.
Pemerintah mencatat penyaluran dana sebesar Rp 1,6 triliun kepada 23 PTN-BH. Di sisi lain, pendanaan untuk bidang kebudayaan juga terus disalurkan melalui skema pembiayaan gratis.
Rumah Subsidi
Melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), realisasi anggaran mencapai Rp 29,20 triliun untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Realisasi tersebut mencakup pembangunan 278.868 unit rumah dari target 350.000 unit dengan total nilai anggaran Rp 34,64 triliun.
Untuk memperkuat pembiayaan perumahan tersebut, pemerintah juga menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF).
“Yang terakhir adalah PMN untuk PT SMF dengan total alokasi Rp 6,68 triliun untuk mendukung pembiayaan perbankan guna terwujudnya program di atas tersebut,” kata Thomas.
Ketahanan Pangan
Di sektor ketahanan pangan, investasi pemerintah juga diarahkan melalui Perum Bulog dengan realisasi Rp 22,07 triliun. Anggaran ini digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional, khususnya beras dan jagung.
Thomas merinci bahwa output dari pembiayaan tersebut mencakup penyerapan beras dan gabah dalam jumlah besar, serta penyerapan produksi jagung dari petani.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan investasi melalui PT SMI sebagai special mission vehicle untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk program air minum, sanitasi, dan pengelolaan persampahan dengan realisasi anggaran Rp 1,5 triliun.
Penguatan layanan transportasi publik dan konektivitas juga menjadi bagian dari pembiayaan investasi pemerintah. Tiga BUMN transportasi, yakni PT INKA, PT KAI, dan PT PELNI, menerima alokasi untuk mendukung pengembangan sarana transportasi nasional.
“PT INKA merealisasikan Rp 0,5 triliun, KAI Rp 1,8 triliun, dan yang terakhir PELNI Rp 2,5 triliun,” jelas Thomas.
Di luar sektor domestik, investasi pemerintah pada lembaga keuangan internasional (LKI) juga terus dilakukan guna memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan regional dan internasional. Thomas menegaskan, seluruh pembiayaan investasi tersebut dirancang untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
