Ussindonesia.co.id – ,JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menanggapi pelemahan rupiah menuju posisi Rp 17.100 per dolar AS pada Selasa (7/4/2026). Bank Sentral menyampaikan, terkoreksinya Mata Uang Garuda terjadi seiring dengan kondisi tingginya ketidakpastian global akibat eskalasi perang di Timur Tengah.
“Di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka saat ini stabilitas menjadi prioritas utama bagi Bank Indonesia (BI). Untuk itu, BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimiliki dan juga kebijakan OM untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).
Destry memastikan, BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market, DNDF maupun NDF di offshore market. Sehingga stabilitas rupiah bisa dijaga.
“Dampak konflik Timur Tengah bersifat dua arah, di mana kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai negara ekspotir dapat memberikan efek positif bagi perekonomian kita, sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut,” terangnya.
Diketahui, mengutip Bloomberg, rupiah melemah 70 poin atau 0,41 persen menuju level Rp 17.105 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026). Pada perdagangan sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 17.035 per dolar AS.
Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, terus bergulirnya peperangan di Timur Tengah menjadi sentimen eksternal pelemahan rupiah. Terutama dampak dari penutupan Selat Hormuz.
“Investor bersiap menghadapi potensi eskalasi di Timur Tengah menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Gangguan lalu lintas kapal tanker dalam beberapa pekan terakhir telah memperketat ekspektasi pasokan dan meningkatkan premi risiko di seluruh pasar minyak,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).
Ia menerangkan, upaya diplomatik untuk meredakan konflik tampaknya goyah. Iran menolak proposal yang didukung AS, yang menguraikan gencatan senjata 45 hari dan pembukaan kembali selat secara bertahap, bersamaan dengan negosiasi yang lebih luas tentang pencabutan sanksi dan rekonstruksi.
Iran menolak proposal tersebut, dan malah menyerukan penghentian permusuhan secara permanen, jaminan yang mengikat terhadap serangan di masa mendatang, pencabutan sanksi, dan kompensasi atas kerusakan.
Presiden AS Donald Trump menekankan kembali, tenggat waktu pada Selasa (7/4/2026) tersebut tegas, dan memperingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi dapat memicu serangan AS terhadap infrastruktur Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan. Ia juga mengatakan Iran dapat ‘disingkirkan’ dengan cepat, menggarisbawahi meningkatnya risiko eskalasi yang lebih luas.
“Konfrontasi ini telah mengganggu aliran energi global dan mendorong harga minyak lebih tinggi, memicu kekhawatiran inflasi dan mempersulit prospek kebijakan moneter. Investor juga menunggu data inflasi AS penting yang akan dirilis pada hari Jumat, yang diharapkan memberikan petunjuk tentang lintasan suku bunga Fed,” jelasnya.
Seiring dengan persoalan yang terjadi secara global akibat perang Timur Tengah dan dinamika geopolitik, kondisi dalam negeri ikut terguncang. Sehingga memberi tekanan pada nilai tukar rupiah.
“Ekonom menilai desain subsidi berbasis komoditas membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu. Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran menjadi sorotan di tengah lonjakan harga minyak global,” ujar Ibrahim.
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih dapat diakses tanpa pembatasan yang jelas. Kondisi tersebut membuat distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati kelompok yang berhak, dan berisiko menimbulkan ketimpangan di lapangan. Kelompok seperti nelayan yang berhak justru berpotensi kekurangan pasokan.
“Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan tinggi pada impor BBM,” lanjutnya.
Kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi. Harga minyak yang telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel. Kenaikan hingga sekitar 113 dolar AS per barel memicu tekanan signifikan terhadap anggaran negara.
Fokus sasaran subsidi dinilai mesti dipertajam, ketika harga minyak melonjak ke 113 dolar AS per barel, yang berarti lebih dari 60 persen di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terasa melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi.
Di sisi lain, ruang fiskal Pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut. Kenaikan harga energi berisiko memperlebar defisit jika tidak diimbangi langkah efisiensi. Penyesuaian harga BBM bukan opsi ideal dalam jangka pendek.
Adapun, beli masyarakat masih lemah, sehingga kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi. Sebagai alternatif, Pemerintah didorong melakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Langkah tersebut dinilai lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.
Diprediksi, mata uang rupiah akan lanjut fluktuatif dan diprediksi melemah di rentang Rp 17.100-Rp 17.150 per dolar AS pada perdagangan selanjutnya.
