Ussindonesia.co.id , JAKARTA – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Diki Kartikoyono mendorong pemerintah daerah (pemda) agar semakin melek digital, melalui platform Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Diki mengatakan, saat ini sekitar 91,8% pemerintah daerah (pemda) di Tanah Air sudah memiliki kemampuan digital. Kendati begitu, dia menilai bahwa kemampuan memahami ekosistem digital perlu terus didorong, melalui platform Katalis P2DD.
“Platform ini merupakan platform sharing knowledge. Kekuatan dari satu Pemda di-share untuk Pemda lain,” ungkap Diki dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon deputi gubernur BI di hadapan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Adapun KATALIS P2DD juga diarahkan untuk memperkuat pengelolaan fiskal di masing-masing daerah, melalui sistem pembayaran digital yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Menurutnya, jika pemda mampu mengembangkan sistem pembayaran yang terintegrasi, dia meyakini pendapatan asli daerah dan retribusi daerah dapat meningkat.
Kemudian dari sisi belanja, Diki mengusulkan adanya marketplace kebutuhan pemda secara nasional. Nantinya, marketplace ini akan langsung terkoneksi dengan sistem pembayaran.
: : Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI Hari Ini
“Tentunya outcome-nya kita bisa yakini, optimalisasi belanja dan pengelolaan keuangan daerah ini tentu akan menjadi optimal, efisiensi dan produktivitas dari setiap Pemda kita bisa ukur,” tuturnya.
Profil Diki Kartikoyono
Pria lulusan Master Bidang Project Management George Washington University ini sempat memegang jabatan sebagai pegawai setingkat Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia London.
Jabatan itu diembannya selama kurang lebih dua tahun, mulai 2020 sampai dengan 2022. Pada saat yang sama, Diki bertugas sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia London.
Setelahnya, Diki mendapat kepercayaan untuk mengisi posisi Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola selama kurang lebih setahun, mulai 2022 sampai dengan 2023.
Kemudian sejak 2023, dia menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI).
