Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah telah melakukan simulasi dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengatakan, jika harga minyak rata-rata mencapai US$ 92 per barel sepanjang tahun, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,6-3,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Potensi bisa berubah menjadi kenyataan apabila tidak ada langkah penyesuaian kebijakan.
“Kalau tidak ada apa-apa, kita naik ke 3,6–3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya saat buka bersama awak media di kantornya, Jakarta, Jumat (6/3).
Meskipun demikian, ia menegaskan pemerintah akan mengambil berbagai langkah penyesuaian agar defisit tetap terjaga di bawah batas 3% PDB sebagaimana ketentuan fiskal.
Menurut Purbaya, kenaikan harga minyak hingga kisaran tersebut belum menjadi situasi yang terlalu mengkhawatirkan bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah, kata dia, memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga minyak yang jauh lebih tinggi di masa lalu.
“Kalau harga minyak US$ 92 apakah itu kiamat buat kita? Enggak. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harganya sampai US$ 150 per barel,” katanya.
Ia menambahkan pada periode tersebut ekonomi Indonesia memang sempat melambat, tetapi tidak sampai jatuh.
“Jatuh tidak ekonominya? Agak melambat tapi tidak jatuh. Jadi kita punya pengalaman mengatasi itu,” ujar dia.
Adapun untuk menjaga kesehatan fiskal, pemerintah akan menempuh sejumlah langkah penyesuaian belanja. Salah satunya dengan melakukan efisiensi pada program yang dinilai tidak langsung berdampak pada prioritas utama.
Ia mencontohkan penyesuaian bisa dilakukan pada beberapa komponen belanja dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
“Yang jelas MBG bagus, tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu,” katanya.
Ia menegaskan, anggaran yang berkaitan langsung dengan penyediaan makanan tidak akan dipangkas karena program tersebut tetap menjadi prioritas pemerintah.
Selain itu, penyesuaian juga berpotensi dilakukan dengan menggeser sebagian proyek infrastruktur ke tahun berikutnya.
“Misalnya di PU mungkin ada anggaran yang bisa digeser ke tahun depan untuk bangun jembatan, sekolah, dan program lainnya,” kata Purbaya.
Sementara itu, berkaitan dengan kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), Purbaya menyebut opsi ini akan dipertimbangkan jika harga minyak melonjak sangat tinggi, ia mencontohkan US$ 185 per barel.
“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain yang kita share dengan masyarakat sebagian,” katanya.
