Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Langkah Danantara Indonesia untuk menunda aksi penawaran umum perdana saham dari entitas BUMN sepanjang 2026 menandai babak baru dalam strategi pengelolaan aset negara.
Kebijakan “puasa” initial public offering (IPO) akan menjadi pertaruhan bagi lembaga pengelola investasi negara ini dalam memoles fundamental perusahaan pelat merah sebelum siap melantai di pasar modal mulai 2027.
Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah menilai bahwa absennya perusahaan pelat merah akan membuat target fundraising Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi lebih menantang.
Hal tersebut mengingat bahwa secara historis, IPO BUMN berskala besar kerap menjadi anchor deal yang menarik partisipasi investor institusi global.
Tanpa adanya antrean dari perusahaan negara, komposisi penawaran umum 2026 akan didominasi oleh sektor swasta yang secara rata-rata memiliki ukuran emisi lebih kecil. Namun, Hari melihat dampak terhadap likuiditas pasar sekunder tidak sepenuhnya negatif jika dibarengi efektivitas kebijakan lain.
“Jika kebijakan peningkatan minimum free float ke 15% berjalan efektif, maka pasokan saham beredar di pasar meningkat dan depth market serta nilai transaksi harian berpotensi naik,” ujar Hari kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).
Dihubungi terpisah, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menjelaskan absennya emiten pelat merah dalam daftar antrean IPO skala jumbo bakal mengubah arah arus modal di pasar reguler.
Menurutnya, investor institusi dan pengelola dana global kemungkinan besar akan lebih selektif dengan memprioritaskan portofolio pada saham-saham yang memiliki fundamental kokoh dan cenderung likuid.
“Investor, termasuk investor global, kemungkinan fokus pada saham-saham blue chip, seperti yang tergabung dalam IDX30 maupun LQ45. Saham-saham tersebut sudah likuid dan memiliki fundamental yang relatif kuat,” tutur Nafan.
: Efek Danantara Tunda IPO BUMN, Saham Blue Chip Berpotensi Dibidik Investor
Dia juga menilai langkah Danantara merupakan periode konsolidasi untuk membenahi internal BUMN, mulai dari restrukturisasi kredit hingga merger.
Kendati proses tersebut membuat kapitalisasi pasar indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi tidak meningkat signifikan tahun ini, sisi positifnya adalah tercipta fondasi emiten yang lebih berkualitas di masa depan.
Nafan turut menyatakan bahwa masa tunggu hingga 2027 harus dimanfaatkan perusahaan pelat merah untuk menurunkan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) dan memastikan kepastian dividen.
Restrukturisasi yang efektif diharapkan dapat menurunkan beban bunga sehingga profitabilitas meningkat. Faktor lain yang penting adalah kepastian dividen, karena emiten yang mampu memberikan dividend yield menarik tetap memiliki daya tarik tersendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Hari memandang bahwa agar rencana IPO BUMN pada 2027 dapat menarik minat investor institusi, terdapat sejumlah indikator fundamental yang harus diperkuat selama masa konsolidasi saat ini. Beberapa di antaranya meliputi profitabilitas, efisiensi, serta disiplin alokasi modal.
Menurutnya, investor institusi tidak hanya membeli narasi transformasi, tetapi kualitas pendapatan dan tata kelola. Jika restrukturisasi yang dilakukan Danantara mampu menghasilkan entitas dengan return on equity (ROE) yang tinggi, potensi valuasi saat IPO nanti justru bisa lebih optimal.
“Potensi valuasi saat penawaran umum perdana justru bisa lebih optimal dibanding memaksakan listing di tengah fase konsolidasi,” pungkas Hari.
Danantara Fokus Konsolidasi
Danantara sebelumnya memastikan tidak ada IPO BUMN pada tahun ini karena memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja terkait konsolidasi. Aksi korporasi pelat merah ini diperkirakan akan kembali bergulir pada 2027.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.
Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.
“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.
Sebagai bagian dari tahap konsolidasi, Dony mengungkapkan bahwa akan ada perampingan besar-besaran di tubuh sejumlah BUMN besar. Salah satunya adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR).
Langkah serupa juga akan menyasar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). Dari 66 anak perusahaan yang ada saat ini, Telkom akan melakukan streamlining hingga hanya menyisakan belasan perusahaan.
Di sisi lain, absennya perusahaan pelat merah dalam daftar antrean IPO pada 2026 dinilai tidak akan menggerus kredibilitas pasar modal domestik.
Sebaliknya, kondisi tersebut dipandang sebagai momentum bagi kemandirian sektor swasta dan kelompok konglomerasi untuk memimpin pasar.
Analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menjelaskan meski keterlibatan BUMN mampu mendongkrak nilai kapitalisasi pasar, ketiadaannya pada tahun ini justru menggeser narasi pasar ke arah yang lebih sehat.
Menurutnya, fokus investor kini tertuju pada kualitas fundamental perusahaan swasta, terutama di sektor infrastruktur dan pertambangan.
“Fokus bursa kini tertuju pada kualitas emiten swasta di sektor infrastruktur dan pertambangan yang secara historis mampu mencatatkan pertumbuhan laba serta dividen yang sangat kompetitif dibandingkan entitas publik,” tutur Abida.
Sinyal Revisi Target IPO
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat untuk melakukan revisi terhadap jumlah target IPO pada tahun ini.
Langkah tersebut diambil seiring dengan pergeseran strategi otoritas yang kini lebih mengedepankan aspek integritas dan kualitas emiten dibandingkan dengan sekadar mengejar jumlah perusahaan tercatat.
Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa otoritas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap target IPO pada 2026.
Hal ini dinilai menjadi konsekuensi logis dari pengetatan regulasi, termasuk rencana kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) yang lebih besar.
“Kalau itu menjadi konsekuensi akan kami lakukan. Karena nanti kewajiban pemenuhan besaran free float kalau dilihat nanti di peraturan bursanya kemungkinan akan kami berlakukan sejak awal untuk yang IPO baru,” ucapnya.
: Bisikan Jurus Baru BEI dalam Pertemuan Kedua dengan MSCI
Menurut Hasan, perusahaan yang berniat memberikan porsi kepemilikan publik yang lebih besar tentu akan tetap melanjutkan rencana IPO. Namun, dia juga tidak menampik adanya potensi hambatan bagi sebagian calon emiten.
“Kalau kemudian beberapa perusahaan berpikir ulang, itu mungkin akan menjadi konsekuensi awal. Namun, kami harapkan justru mereka [calon emiten] menyambut hal ini dengan baik juga,” pungkasnya.
Dorongan untuk meningkatkan porsi saham publik yang dapat diperdagangkan di pasar merupakan tujuan utama bursa-bursa global. Upaya ini disebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pasar dengan menjamin kecukupan ketersediaan saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat secara luas.
IDX COMPOSITE INDEX – TradingView
Meskipun pengetatan standar ini diprediksi akan membuat peningkatan kuantitas emiten menjadi terbatas dalam jangka pendek, OJK optimistis fundamental pasar modal Indonesia akan semakin kuat di masa depan.
Hasan menyebutkan bahwa fokus pada integritas dinilai menjadi fondasi utama agar pasar saham domestik jauh lebih menarik dibanding kondisi sebelumnya.
“Reformasi integritas ini prinsipnya kami akan mengutamakan quality over quantity. Kami akan lebih fokus menghadirkan kualitas dari seluruh perusahaan tercatat. Sekalipun di jangka pendek mungkin kami akan menghadapi kondisi peningkatan kuantitasnya menjadi lebih terbatas,” tuturnya.
Reformasi ini muncul di saat pasar sedang menyoroti transparansi struktur kepemilikan dan likuiditas perdagangan, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian serius lembaga indeks global seperti MSCI.
OJK juga telah mengeluarkan delapan aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia demi mengembalikan kepercayaan pasar di tengah sentimen negatif pasar saham yang dipicu pengumuman pembekuan rebalancing MSCI.
Delapan aksi itu terdiri atas kebijakan baru free float, transparansi data ultimate beneficial owner (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.
