Ussindonesia.co.id JAKARTA — Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DoJ) membuka penyelidikan pidana terhadap Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell, langkah yang dinilai sebagai eskalasi tekanan politik terhadap independensi kebijakan moneter AS.
Dilansir dari BBC News, Selasa (13/1/2026) perbedaan pandangan soal suku bunga menjadi perhatian khusus pada konflik ini. Trump berulang kali mendesak The Fed memangkas suku bunga dengan alasan dapat menghemat hingga US$1 triliun per tahun dari pembayaran bunga utang dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, Powell dan jajaran The Fed memilih pendekatan hati-hati. Mereka berpegang pada mandat ganda bank sentral, yakni menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus memastikan tingkat pengangguran rendah. Powell menilai penurunan suku bunga yang terlalu agresif justru berisiko memicu inflasi tinggi dalam jangka panjang.
Mengutip laporan The Guardian, Powell secara terbuka menyebut penyelidikan tersebut sebagai bentuk hukuman karena The Fed tidak mengikuti keinginan Presiden Donald Trump untuk menurunkan suku bunga.
Pernyataan ini disampaikan Powell melalui video, sebuah langkah yang tergolong tidak lazim bagi pejabat bank sentral yang selama ini dikenal tertutup.
Dalam pernyataannya, Powell menegaskan bahwa ancaman hukum ini tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik tersebut.
“Ini bukan soal kesaksian saya atau renovasi gedung, melainkan konsekuensi dari The Fed yang menetapkan suku bunga berdasarkan data ekonomi, bukan preferensi presiden,” ujarnya.
Secara resmi, DoJ menyatakan penyelidikan yang dilakukan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana publik dalam proyek renovasi kantor pusat The Fed di Washington DC. Proyek ini mengalami pembengkakan biaya dari estimasi awal US$1,9 miliar menjadi sekitar US$2,5 miliar.
Kemudian, Trump. menuding proyek tersebut terlalu mewah, bahkan menyinggung adanya ruang makan VIP, elevator khusus, hingga taman atap. Tuduhan ini dibantah langsung oleh Powell dalam kesaksiannya di hadapan Komite Perbankan Senat.
Powell menegaskan renovasi dilakukan demi alasan keselamatan dan modernisasi gedung yang belum direnovasi besar sejak era 1930-an, termasuk penghapusan asbestos dan timbal.
“Tidak ada ruang makan VIP atau marmer baru. Kami hanya mengganti yang lama,” kata Powell, seperti yang dikutip dari The New York Times.
Meski demikian, DoJ tetap mengeluarkan subpoena juri agung dan mengancam dakwaan pidana terkait kesaksian tersebut.
Langkah DoJ ini memicu kekhawatiran luas. Mantan Ketua The Fed Janet Yellen menyebut penyelidikan tersebut sebagai sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengguncang kepercayaan pasar.
Dia menilai kecil kemungkinan Powell memberikan keterangan tidak benar, dan menduga penyelidikan ini bertujuan menggusur Powell dari jabatannya.
Kekhawatiran serupa disuarakan oleh para ekonom dan politisi lintas partai. Seluruh mantan Ketua The Fed yang masih hidup menandatangani pernyataan bersama yang mengecam penyelidikan ini, dengan peringatan bahwa tekanan politik terhadap bank sentral dapat berujung pada inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi.
Sejumlah senator Partai Republik juga menyatakan keberatan. Senator Thom Tillis menyatakan akan menolak konfirmasi calon Ketua The Fed baru hingga persoalan hukum ini diselesaikan. Sementara Senator Lisa Murkowski menyebut penyelidikan ini sebagai bentuk pemaksaan politik.
Isu utama dalam kasus ini bukan hanya nasib Jerome Powell, melainkan masa depan independensi The Fed. Sejak didirikan pada 1913, bank sentral AS dirancang untuk bebas dari intervensi politik agar kebijakan moneter tetap berbasis data ekonomi.
Powell menegaskan bahwa yang dipertaruhkan adalah apakah kebijakan suku bunga AS akan tetap ditentukan oleh kondisi ekonomi atau justru dikendalikan oleh tekanan politik dan intimidasi. (Angela Keraf)
