Danantara, OJK, dan SRO gelar konpers sore ini usai pejabat OJK mundur berjamaah

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan melakukan wawancara bersama perwakilan Menteri Kabinet Merah Putih, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1).

Dalam undangan yang diterima Katadata disebutkan bahwa Danantara akan mengadakan doorstop bersama awak media. Para pimpinan yang bakal hadir adalah Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer Dannatara Dony Oskaria. Kemudian ada perwakilan dari Menteri Kabinet Merah Putih, OJK dan SRO yang masih belum dipastikan siapa yang akan hadir dalam agenda tersebut. 

“Hari ini kami akan mengadakan doorstop media,” tulis Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam undangannya, Sabtu (31/1).

Kendati demikian, undangan tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit agenda utama kegiatan tersebut, termasuk rencana pergantian para pejabat OJK yang mundur secara berjamaah kemarin, Jumat (31/1).

Empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri. Tiga di antaranya merupakan Anggota Dewan Komisioner (ADK) periode 2022 – 2027, sementara satu lainnya adalah Deputi Komisioner.

Pengumuman pengunduran diri tersebut disampaikan dalam dua tahap. pada pukul 18.25 WIB, OJK mengumumkan pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendera Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Aditya Jayaantara. 

Tiga jam kemudian, OJK menyampaikan pengumuman pengunduran diri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara yang menyusul langkah ketuanya.

OJK menyatakan pengunduran diri keempat pejabat tersebut telah disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam keterangan resminya, Mahendra Siregar menyebut pengunduran dirinya bersama jajaran pengawas pasar modal OJK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung langkah-langkah pemulihan yang diperlukan di tengah gejolak pasar.

“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” seperti yang tertulis dalam siaran pers OJK, dikutip Sabtu (31/1).

Peristiwa ini terjadi di tengah sorotan terhadap kinerja otoritas pasar modal, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga memicu penghentian sementara perdagangan atau trading halt selama dua hari berturut-turut. 

Tekanan pasar semakin dalam setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan penangguhan rebalancing indeks saham Indonesia untuk Februari 2026.

Harapan Pelaku Pasar Terhadap Pengganti Petinggi OJK

Senior Market Analyst Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, otoritas harus segera mencari pengganti para pejabat yang mengundurkan diri, apalagi yang telah memiliki jadwal bertemu MSCI pada Senin depan.

“Yang penting harus cepat cari pengganti. Kalau berdasarkan info awal akan diadakan pertemuan dengan MSCI awal Februari, hari Senin. Pertemuan dengan BEI dan SRO,” kata Nafan kepada Katadata, Jumat (30/1).

Menurut Nafan, pasar membutuhkan figur pengganti yang mampu bergerak cepat agar potensi penurunan status pasar modal Indonesia ke kategori Frontier Market dapat dihindari. Ia menilai pergantian pimpinan, baik di BEI maupun OJK, masih membuka ruang untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan transparansi pasar, sesuai dengan masukan MSCI, terutama terkait peningkatan porsi saham beredar (free float).

“Saya taruh harapan pemimpin yang baru, mulai dari Dirut BEI dan para petinggi OJK, agar supaya bisa menerapkan kebijakan pro market. Karena kita akan nantikan terkait dengan komitmen OJK untuk menaikkan batas free float 15% pada Februari 2026. Ini yang kita tunggu tunggu-tunggu,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menilai IHSG terancam koreksi. Penurunan tersebut menurut Bhima adalah reaksi investor terhadap pengunduran diri Mahendra

“Senin depan koreksi saham berisiko terjadi sebagai reaksi investor terhadap mundurnya ketua OJK,” kata Bhima.

Bhima menilai pengunduran diri Ketua OJK dan sejumlah anggota Dewan Komisioner menjadi guncangan bagi pasar. Ia menduga pengunduran diri jajaran pimpinan OJK tidak terlepas dari tekanan eksekutif, termasuk dari kepala negara. Tekanan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab karena adanya perubahan porsi besar-besaran dana asuransi dan jasa keuangan ke investasi saham.

Menurut Bhima, langkah itu seolah menempatkan sektor jasa keuangan sebagai tameng untuk menahan keluarnya modal asing dari pasar modal. Padahal, kebijakan tersebut menurutnya menyimpan risiko besar, termasuk potensi terulangnya Kasus Asabri Jilid II yang masuk ke saham-saham spekulatif di bursa. 

“Mundurnya ketua OJK dan anggota Dekom OJK membuat shock semua pihak. Apa yang dilakukan Mahendra dan Inarno adalah kritik langsung dan vulgar terhadap tekanan dari presiden,” ujar Bhima ketika dihubungi wartawan, Jumat (30/1).

Bhima memperkirakan ekonomi berpotensi terguncang sekaligus menunjukkan kerapuhan dan  hilangnya independensi lembaga otoritas keuangan. Ia menilai situasi ini persoalan besar. “Elite cracking benar-benar sedang terjadi,” ucapnya.