Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai, terdapat risiko kekurangan atau shortfall penerimaan negara mencapai Rp 171 triliun hingga Rp 444 triliun dari target tahun ini Rp 3.153, triliun. Hal ini akan menyebabkan ruang manuver fiskal yang dimiliki pemerintah semakin sempit.
“Ruang fiskal sepanjang 2026 tetap rapuh. Rentang proyeksi shortfall yang besar juga menjaminkan tingginya ketidakpastian terhadap kapasitas perimaan negara,” ujar Direktur Riset Makroekonomi Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto dalam diskusi publik, Rabu (29/4).
Ia menilai ketahanan APBN 2026 pada kuartal pertama telah diuji. Defisit anggaran melebar lebih cepat dibanding pola historis. Hal ini, terutama dipicu strategi belanja pemerintah yang dipercepat di awal tahun atau front loading.
“Belanja dipercepat di depan mendorong defisit tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kita tahu pada kuartal pertama itu mencapai 34,8% dari target tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan defisit muncul sangat dini,” jelasnya.
Manuver Fiskal Makin Sulit
Menurutnya, defisit APBN yang tinggi sejak awal tahun berdampak langsung pada menyempitnya ruang manuver fiskal pada kuartal-kuartal berikutnya.
Adapun pengeluaran pemerintah pusat pada kuartal I 2026 tercatat melonjak signifikan, tetapi tak berlaku pada oleh transfer ke daerah. “TKTD atau transfer ke daerah dan dana desa justru terkontraksi 1,1%,” ujarnya.
Kombinasi tersebut, menurut dia, , menunjukkan bahwa ekspansi fiskal lebih terkonsentrasi di pemerintah pusat, sementara kapasitas fiskal daerah justru melemah.
Akbar menekankan bahwa kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas belanja dan kredibilitas fiskal pemerintah. Dia mempertanyakan percepatan belanjaan pemerintah pusat apakah benar-benar menghasilkan multiplayer ekonomi yang memadai.
“Apakah kontraksi TKTD tidak melemahkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung bayaran publik, pembangunan lokal, dan stabilitas ekonomi wilayah?” ujarnya.
Ia menekankan pasar tidak hanya melihat angka defisit secara nominal, tetapi juga menilai kualitas belanja dan keberlanjutan pembiayaannya.
“Pasar tidak membaca defisit secara mekanis, tapi juga membaca bagaimana defisit itu terbentuk. Apakah berasal dari belanja produktif, atau belanja yang kualitasnya meragukan, apakah membiayainya berkelanjutan atau tidak,” ujarnya.
Lonjakan Penerimanaan Pajak Mungkin Hanya Sesaat
Ia pun menilai kinerja pajak pada awal tahun yang menunjukkan kenaikan signifikan hanya bersifat sementara dan belum mencerminkan penguatan struktural.“Pertumbuhan pajak pada 3 bulan pertama belum dapat dibaca sebagai tanda bahwa perima negara aman sepanjang tahun,” ujarnya.
Akbar memperingatkan bahwa kenaikan penerimaan di awal tahun belum tentu mampu menopang kebutuhan belanja hingga akhir tahun. Jika penerimaan melemah pada kuartal berikutnya, tekanan terhadap defisit dan pembiayaan berpotensi meningkat.
“Nah, kenaikan perimaan pada awal tahun mungkin memberi ruang untuk penapas mendalam, tapi belum cukup untuk menopang kebutuhan belanja sepanjang tahun. Jika perimaan lemah pada kuatan-kuatan berikutnya, maka tekanan terhadap depisi dan biaya akan semakin meningkat,” kata dia.
