Ussindonesia.co.id JAKARTA. Harga batubara dunia telah menembus level US$ 130 per ton, ditengah ketidakpastian pasar energi global, terutama setelah harga minyak WTI melonjak di atas US$ 100 akibat eskalasi konflik geopolitik.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menilai pemerintah Indonesia cenderung tidak hanya melihat peluang peningkatan penerimaan negara dari ekspor, tetapi juga mempertimbangkan aspek ketahanan energi domestik.
Dia bilang Indonesia sendiri merupakan net importer minyak sehingga lonjakan harga energi global berpotensi meningkatkan risiko inflasi dan meningkatkan biaya impor energi bagi perekonomian domestik.
IHSG Berpeluang Technical Rebound pada Selasa (10/3), Simak Rekomendasi Sahamnya
“Karena itu arah kebijakan pemerintah belakangan ini lebih condong pada pengendalian produksi dibandingkan membuka keran ekspor secara agresif,” jelasnya kepada Kontan, Senin (9/3/2026).
Liza menuturkan salah satu instrumen utama yang digunakan adalah mekanisme RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), yaitu persetujuan tahunan yang menentukan berapa volume produksi yang boleh dilakukan oleh masing-masing perusahaan tambang.
“Melalui pengetatan persetujuan RKAB, pemerintah dapat secara efektif mengendalikan output nasional tanpa harus mencabut izin tambang secara langsung,” ucapnya.
Dari sisi pasar saham, Liza mencermati kebijakan ini menciptakan dinamika yang cukup kompleks. Harga batubara yang tinggi jelas menjadi sentimen positif bagi emiten tambang.
“Namun realisasi kinerja mereka tetap sangat bergantung pada alokasi volume produksi yang disetujui melalui RKAB serta kebijakan ekspor pemerintah,” ucapnya.
Dengan kata lain, kata Liza, lonjakan harga komoditas memang membuka peluang peningkatan kinerja emiten batubara, tetapi dampaknya tidak sepenuhnya linier karena tetap berada dalam kerangka pengelolaan produksi dan energi oleh pemerintah.
