Ussindonesia.co.id – ,JAKARTA – Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan lima tahun mendatang. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Komisi XI DPR RI usai Thomas menjalani uji kelayakan dan kepatutan/ fit and proper test pada Senin (26/1/2026) sore.
Thomas mengungkapkan pokok-pokok pikirannya mengenai kebijakan moneter yang bakal jadi strategisnya ketika telah menduduki kursi Deputi Gubernur BI. Ia merangkum strateginya dengan satu kata: ‘GERAK’.
Thomas mengatakan, berbagai tantangan masih akan mengadang ke depan, diantaranya ketidakpastian ekonomi global, tingginya volatilitas di pasar keuangan, inflasi global yang cenderung mengalami tren penurunan.
Kendati demikian, ia optimistis kondisi ekonomi domestik bisa didorong lebih positif. Menurutnya, inflasi yang rendah dan berada di kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen, akan memberi ruang untuk penguatan ekonomi Indonesia ke depan.
Pertumbuhan ekonomi dinilai cukup resilien. Pada kuartal III 2025, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04 persen, dengan posisi inflasi di level 2,9 persen. Ia menyebut, aktivitas manufaktur Indonesia juga tetap ekspansif.
Data lainnya juga cukup positif, seperti neraca perdagangan yang tercatat mengalami surplus 67 bulan berturut-turut, menunjukkan konsistensi. Cadangan devisa juga mendekati rekor tertinggi.
“Ini memberikan beberapa peluang untuk kita, terutama nanti dari segi sinergi antara fiskal dan moneter,” ujar Thomas dalam paparan fit and proper test di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dengan melihat kondisi global serta domestik, Thomas mencetuskan sebuah konsep tematik yang dinamakan ‘GERAK’. Konsep tersebut meliputi lima strategi tematik, sebagai sinyal arah kebijakan ke depan.
“Yang pertama, ‘G’ adalah governance, yaitu kebijakan yang kuat dan kredibel. ‘E’ adalah efektivitas kebijakan, ‘R’ adalah resiliensi sistem keuangan, ‘A’ adalah akselerasi sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Dan yang terakhir ‘K’ adalah keberlanjutan transformasi keuangan. Lima hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adaptif dan agile,” jelasnya.
Thomas menerangkan beberapa poin penting, teurtama soal sinergitas. Ia menyebut, governance diartikan sebagai suatu fondasi untuk menghasilkan kebijakan yang kuat dan kredibel. Fondasi tersebut yaitu independensi BI yang sudah dibangun sejak 1999, juga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) yang dicetuskan pada 2023.
Ia menyampaikan highlight pentingnya sinergitas antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Menurutnya, sinergitas tersebut menjadi strategi mewujudkan negara maju secara jangka menengah dan panjang.
“Kalau kita melihat di level sinergi kebijakan pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila likuiditas diciptakan untuk aktivitas ekonomi. Pun demikian adalah perlunya dorongan untuk tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan dorongan supaya lembaga keuangan mendukung ekspansi dunia usaha dan UMKM,” ujarnya.
Ia menekankan, stabilitas nasional diciptakan pula melalui sinergitas antara BI dan Pemerintah, diantaranya melalui pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, melalui stabilisasi harga pangan dan melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
“Saya tekankan bahwa sinergitas tersebut tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga. Ini kritikal, sesuatu yang menurut saya penting dilanjutkan dan fondasinya sudah ada dengan UU yang berlaku,” tegasnya.
Ia menekankan, BI sebagai otoritas moneter mempunyai beberapa tugas, yakni pengelolaan sistem pembayaran dan otoritas makroprudensial. Di dalam UU P2SK, BI juga ditugaskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Adapun otoritas fiskal yang ialah Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara memberikan kebijakan umum sektor keuangan dan dukungan modal serta pinjaman.
Contoh konkretnya, ia menyinggung soal kebijakan burden sharing yang dijalankan pada momen Covid-19. Ia menyebut memiliki ide berbeda yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, namun tidak diungkapkan olehnya secara lebih gamblang, apakah akan menghapus burden sharing atau tidak.
“Satu hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal dan moneter, khususnya di level likuditas dan suku bunga. Saat ini kita sedang menuju ke pertumbuhan yang lebih tinggi, dan di situlah pentingnya suatu sinergi fiskal-moneter yang sedikit berbeda dari zaman pandemi dulu,” ujarnya.
Mengenai poin ‘E’ yakni efektivitas kebijakan, Thomas menekankan efektivitas kebijakan tidak lain untuk tujuan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan soal tren penurunan suku bunga yang telah dilakukan sepanjang 2025 dari posisi suku bunga acuan/BI Rate 6 persen menjadi 4,75 persen.
Namun pada praktiknya, penurunan BI Rate belum optimal membuat perbankan menurunkan suku bunganya. Sehingga ia ingin mendorong transmisi tersebut bisa lebih maksimal ke depannya, guna mendorong aktivitas ekonomi lebih menggeliat.
Di samping itu, pertumbuhan uang beredar, kaitannya dengan likuiditas Rp 200 triliun yang dikucurkan oleh Kementerian Keuangan, dinilai memberi dampak positif.
“Penurunan BI Rate yang dilakukan selama ini, ditambah atau ditopang oleh penempatan dana Rp 200 triliun di bulan September, komponen giro bank umum naik, artinya likuiditas maupun suku bunga kalau secara bersama-sama kita manage atau kita handle yang baik, ini akan menopang pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Thomas melanjutkan, mengenai poin ‘R’ yakni resiliensi, ia menekankan soal pendalaman pasar keuangan perlu terus dilakukan untuk target jangka panjang. Pendalaman sektor keuangan dinilai harus ditopang oleh penguatan intermediasi sektor keuangan, penguatan basis pendanaan, dan inklusi keuangan. Ia mengungkapkan ide perlunya konsep ketahanan atau keamanan keuangan atau financial security.
“Mungkin kita perlu pertimbangkan semacam konsep financial security. Kita ada istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi, tetapi alangkah baiknya kita secara bersama memikirkan ketahanan sektor keuangan. Saya rasa financial security cukup diperlukan kalau kita mau bukan hanya tumbuh secara lebih cepat tetapi juga berkelanjutan,” jelasnya.
Adapun soal poin ‘A’ yaitu akselerasi, Thomas menginginkan ada akselerasi sinergi fiskal dan moneter. Ada tiga program kuncinya, yakni kebijakan fiskal-moneter dari segi sinkronisasi kebijakan suku bungan dan koordinasi pengeluaran utang dan pasar SBN. Lalu, penguatan peran KSSK, serta kebijakan pembiayaan pembangunan.
“Sinergi ini sebenarnya sudah terbangun, namun saya melihat bahwa bisa diakselerasi, bisa ditambah, bisa dikuatkan. BI memberikan kebijakan moneter dan makroprudensial lebih ekspansif, Kemenkeu terus meningkatkan produktivitas dari kasnya, OJK melakukan insentif bagi perbankan dan tentunya LPS menciptakan kepercayaan nasabah melalui stabilitas di sistem keuangan,” kata Thomas.
Terakhir soal ‘K’ atau keberlanjutan transformasi keuangan, Thomas menuturkan ada tiga program kunci. Yakni implementasi UU P2SK, transorformasi digital keuangan, dan inklusi-literasi keuangan.
“Menurut saya ke depannya adalah bagaimana peran UMKM dapat terus ditingkatkan. Masyarakat luas maupun UMKM diberi dukungan atas usaha-usahanya, baik dari pemerintah maupu otoritas keuangan lainnya. Bisa kita lakukan dari dukungan pemerintah melalui KUR, melalui insentif likuiditas makroprudensial di bank sentral, juga relaksasi mikroprudensial di OJK,” kata dia.
