Pemerintah Filipina mendapatkan jaminan dari Iran terkait keamanan kapal berbendera Filipina yang melintasi Selat Hormuz. Selain itu, Filipina juga meminta kepada Iran agar menetapkan negaranya sebagai negara non hostile atau tidak bermusuhan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Manila yang dihadiri Menteri Luar Negeri Maria Theresa Lazaro, Menteri Energi Sharon Garin serta Duta Besar Iran untuk Filipina Yousef Esmaeilzadeh.
Lazaro menyatakan Filipina dan Iran berkomitmen memperdalam kerja sama di berbagai bidang, terutama sektor energi. Juru Bicara Istana Claire Castro pun menyatakan, status non hostile menjadi krusial untuk melindungi pelaut dan menjamin pasokan energi Filipina.
Kata Castro, Esmaeilzadeh menyampaikan bahwa Teheran siap membantu Filipina sesuai permintaan spesifik. Pemerintah Filipina pun akan menyalurkan seluruh permintaan tersebut melalui jalur diplomatik resmi.
“Pertemuan berlangsung hangat dan terbuka. Kami optimis terhadap hasil yang positif,” ujar Castro dikutip dari media Filipina Inquirer.net, Jumat (3/4).
Lazaro dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi hari ini untuk mengamankan komitmen tersebut di tingkat lebih tinggi.
Langkah ini diambil sehari setelah Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. memerintahkan negosiasi dengan Iran guna memastikan jalur aman bagi tanker minyak menuju Filipina melalui Selat Hormuz. Ketergantungan Filipina terhadap impor minyak mentah dari Timur Tengah mencapai sekitar 95% dari total kebutuhan.
Dampaknya, dalam periode 23 Februari hingga 23 Maret Filipina mencatatkan kenaikan harga bensin tertinggi di dunia. Situasi ini membuat pemerintah menetapkan status darurat energi nasional akibat konflik di Timur Tengah dan ancaman terhadap stabilitas pasokan energi.
Sebagai respons, pemerintah Filipina meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara, menyetujui penggunaan bahan bakar dengan emisi lebih tinggi, serta kembali menerima pasokan minyak dari Rusia untuk pertama kalinya sejak sebelum perang Rusia-Ukraina.
Marcos juga membuka peluang melanjutkan pembicaraan dengan Cina terkait eksplorasi minyak dan gas di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Namun, rencana tersebut memicu kontroversi domestik dan dinilai tidak menjadi solusi jangka pendek.
Di sisi lain, gangguan di Selat Hormuz semakin menekan pasar global. Data platform pelacakan Kpler menunjukkan pengiriman komoditas melalui selat tersebut anjlok hingga 95% sepanjang 1–26 Maret. Kondisi ini mengguncang pasar energi global, terutama negara-negara Asia yang bergantung pada impor minyak dari kawasan Teluk.
Jika kesepakatan dengan Iran tercapai, Filipina akan bergabung dengan sejumlah sekutu Amerika Serikat yang telah memperoleh pengecualian serupa. Sebelumnya, Thailand melaporkan telah mendapatkan jaminan jalur aman dari Iran, disusul Jepang dan Korea Selatan yang juga dikategorikan sebagai negara non-hostile.
Selain itu, Iran juga memberikan izin bagi kapal dari Cina, Rusia, India, Irak, Pakistan, hingga Malaysia untuk melintasi Selat Hormuz. Langkah ini mencerminkan meningkatnya dinamika geopolitik di tengah ketegangan kawasan serta dampaknya terhadap rantai pasok energi global.
Di sisi lain, Iran juga memberikan sinyal positif bagi kapal Indonesia agar dapat kembali melintasi Selat Hormuz setelah sempat tertahan akibat konflik.
“Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Teheran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Teheran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz,” kata Jubir I Kemlu, Yvonne Mewengkang.
Kabar tersebut disambut oleh PT Pertamina International Shipping yang tengah membahas aspek teknis. Dua kapal tanker, Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih menunggu kesiapan teknis sebelum dapat melintas dengan aman.
