Ussindonesia.co.id – , JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menanggapi lebih lanjut mengenai dampak geopolitik yang menyebabkan tingginya ketidakpastian ekonomi global terhadap Indonesia. Menurut dia, ekonomi Indonesia terbilang tahan atau ‘kebal’ terhadap gejolak global tersebut.
“Kami tegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia kuat dalam menghadapi dampak dari geopolitik, termasuk perang Timur Tengah. Fundamental ekonomi kita kuat, sehingga ketahanan eksternal kita juga tetap kuat,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara daring, Rabu (22/4/2026).
Fundamental ekonomi yang diklaim kuat tersebut terlihat dari inflasi yang rendah di kisaran 2,5±1 persen, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5 persen, serta nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan yang berlanjut, kondisi neraca pembayaran yang mencatatkan defisit transaksi berjalan yang rendah, serta cadangan devisa yang kuat.
Perry memastikan terus berkoordinasi dengan Pemerintah dan menjalankan berbagai langkah dalam menjaga kestabilan ekonomi agar tetap kuat serta pertumbuhan ekonomi tetap positif.
“Dengan memperhitungkan dampak-dampak dari perang Timur Tengah, termasuk harga minyak, kemudian menguatnya dolar AS, demikian juga yield US Treasury yang tinggi dan aliran modal, oleh karena itu langkah-langkah bersama terus didiskusikan dan juga sudah dilakukan,” ujar dia.
Langkah-langkah tersebut di antaranya mengenai delapan butir transformasi budaya kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Maret 2026 lalu, di antaranya penerapan work from anywhere (WFA), hemat energi, dan penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk juga percepatan transisi energi nasional yang mencakup percepatan pembangkit listrik tenaga surya, konversi impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik, dan program biofuel termasuk B50.
“Langkah-langkah ini sangat tepat dan akan memperkuat stabilitas ekonomi kita serta defisit fiskal yang tetap dijaga rendah di bawah 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini adalah langkah-langkah yang telah ditempuh dan kita harus terus mendukung langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah, memastikan ketahanan ekonomi kita kuat dan fundamental ekonomi kita kuat,” tegasnya.
Sebuah kapal terlihat berlabuh di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab, 1 Maret 2026. Menyusul operasi militer gabungan Israel-AS yang menargetkan beberapa lokasi di Iran pada dini hari tanggal 28 Februari 2026 dan serangan balasan Iran di seluruh wilayah tersebut, banyak kapal berlabuh karena Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, tempat ratusan kapal pengangkut minyak melintas setiap hari, yang berpotensi memengaruhi perdagangan dunia. – (EPA/STRINGER) Strategi Bank Sentral
Lebih lanjut, Perry menuturkan langkah-langkah penguatan bauran kebijakan strategis oleh BI dalam menghadapi tantangan global, mulai dari kebijakan moneter, makroprudensial, hingga sistem pembayaran.
“Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan moneter lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap dampak global,” ungkapnya.
Dari sisi kebijakan moneter, BI berupaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap dalam sasaran, yaitu dengan meningkatkan intensitas intervensi. Baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
“Kami terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Cadangan devisa kami 148,2 miliar dolar AS, masih lebih dari cukup untuk memastikan stabilisasi nilai tukar rupiah,” tuturnya.
Dalam mendukung stabilitas rupiah, BI terus memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik.
“Kami juga terus mendorong pertumbuhan uang primer M0 double digit, bahkan bulan lalu adalah 11,8 persen, dan ke depan kami akan tetap jaga di atas 10 persen, bahkan bisa mencapai 12 persen untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan,” terangnya.
Ia melanjutkan, mengenai kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran, arahnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
BI mencatat, insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama April 2026 tercatat sebesar Rp 427,9 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp 358,0 triliun serta interest rate channel sebesar Rp 69,9 triliun. Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp 224,0 triliun, BUSN sebesar Rp 166,6 triliun, BPD sebesar Rp 29,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp 7,8 triliun. Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.
BI juga memastikan terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk akselerasi ekonomi keuangan digital. Yang terbaru, BI meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI): Hackathon dan Digdaya (Digital Talenta Berdaya dan Berkarya). Dalam waktu dekat juga akan ada implementasi QRIS cross border Indonesia–China pada 30 April 2026 mendatang.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, baik kebijakan moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran, BI tetap optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bergerak pada angka yang telah ditargetkan.
“Oleh karena itu, proyeksi kami bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2026 tetap berada dalam kisaran 4,9—5,7 persen. Inflasi juga akan tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen. Defisit neraca pembayaran 1,3—0,5 persen dari PDB. Pertumbuhan kredit juga akan mencapai 8—12 persen, serta nilai tukar akan terjaga stabil,” tegasnya.
