Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan atau AKSI KLIK dan Gerakan Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan atau Aku Bisa Sejahtera yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, perbankan, hingga pelaku industri keuangan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, peningkatan akses keuangan perlu dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan agar dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko.
“Literasi menjadi sangat penting bagi masyarakat,” ujar Perry dalam acara peluncuran program tersebut, Jumat (6/3).
Menurut Perry, tingkat inklusi keuangan nasional sudah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, peningkatan akses tersebut masih perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 92,74 persen. Angka ini mendekati target pemerintah untuk mencapai 98 persen pada 2045.
Meski demikian, tingkat literasi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan. “Tingkat literasi masyarakat kita baru mencapai 66,46 persen,” kata Perry.
Ia menekankan, literasi keuangan penting agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan seperti rekening bank atau sistem pembayaran digital, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta perlindungan terhadap potensi kejahatan finansial.
Digitalisasi Pembayaran Dorong Inklusi Keuangan
BI juga terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui digitalisasi sistem pembayaran. Salah satu yang berkembang pesat adalah penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital.
Menurut Perry, penggunaan QRIS saat ini sudah semakin masif, termasuk di kalangan pelaku UMKM. “Sekarang QRIS tahun ini sudah hampir masif digunakan, penggunanya hampir 60 juta. Kurang lebih tahun ini kita 50 juta penggunanya adalah UMKM,” kata dia.
Seiring dengan pesatnya digitalisasi tersebut, BI menilai literasi keuangan digital perlu diperkuat agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara aman dan bijak. Untuk mendukung hal tersebut, BI juga meluncurkan buku strategi dan modul edukasi terkait literasi keuangan digital yang dapat diakses masyarakat.
Kesejahteraan melalui Inklusi Keuangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ia menyebut perekonomian nasional pada 2025 mampu tumbuh solid pada level 5,11 persen dan menjadi fondasi menuju target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang.
“Pertumbuhan ini menjadi fondasi agar kita bisa mampu tumbuh lebih dari 5 persen,” kata Airlangga.
Menurut dia, peningkatan inklusi keuangan menjadi penting di tengah transformasi digital sektor keuangan yang berkembang pesat.
“Inisiatif Klik dan Gerakan Aku Bisa Sejahtera sangat penting untuk memperkuat kebijakan inklusi keuangan dan kesejahteraan khususnya di tengah akselerasi transformasi digital di sektor keuangan,” ujarnya.
Airlangga juga menilai kemajuan inklusi keuangan Indonesia cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Namun, masih terdapat kesenjangan pada tingkat literasi masyarakat.
“Inklusi keuangan progress-nya signifikan gap literasi masih ada,” kata dia.
Literasi Digital Cegah Penipuan Keuangan
Airlangga menambahkan, peningkatan literasi keuangan menjadi semakin penting di tengah maraknya penipuan dan risiko kejahatan digital di sektor keuangan. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai agar mampu mengelola keuangan secara lebih bijak, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko investasi maupun transaksi digital.
“Literasi digital menjadi salah satu prioritas dan solusi agar bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan,” ujar Airlangga.
Ia menegaskan, tujuan akhir dari peningkatan inklusi keuangan bukan hanya meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan finansial bagi masyarakat.
“Akses ini harus berdampak nyata terutama untuk menjaga ketahanan dan guncangan rencana masa depan serta meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat untuk mengelola keuangannya masing-masing,” ungkap Airlangga.
Dewan Kesejahteraan Keuangan
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Ali Moertopo, mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi kebijakan inklusi keuangan agar tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Bapak Presiden telah memerintahkan untuk pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan untuk melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan saat ini sedang disiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-undang P2SK,” ungkap Ali.
Ia menjelaskan, konsep kesejahteraan keuangan mencakup beberapa indikator utama, mulai dari kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan terhadap risiko, perencanaan keuangan jangka panjang, hingga kepercayaan diri dalam mengelola keuangan.
Namun, berbagai survei menunjukkan masih banyak masyarakat yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Karena itu, pemerintah mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pendampingan keluarga prasejahtera dan pengembangan model bisnis berbasis komunitas di berbagai daerah.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, pemerintah berharap literasi dan inklusi keuangan dapat semakin kuat sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
