Ussindonesia.co.id JAKARTA— Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) menilai pendanaan ke startup Indonesia bukan semakin minim, melainkan semakin selektif. Euforia pendanaan seperti pada 2021 diperkirakan belum akan kembali dalam waktu dekat.
Namun, Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura menilai kepercayaan investor masih berpeluang pulih apabila terjadi exit besar atau penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang sukses.
“Jika ada exit besar atau IPO sukses, kepercayaan investor bisa pulih,” kata Tesar kepada Bisnis pada Kamis (26/2/2026).
: Langkah Komdigi kala Pendanaan Startup RI Jauh Tertinggal dari Singapura
Tesar menilai ke depan pendanaan startup akan lebih diarahkan pada keberlanjutan bisnis, bukan lagi semata-mata mengejar pertumbuhan agresif.
Tesar mengatakan , pendanaan startup di Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan Singapura karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, fenomena funding winter membuat investor semakin selektif dan lebih menekankan aspek profitabilitas.
: : Pendanaan Startup RI Seret, CELIOS: Investor Global Lebih Percaya Singapura
Di tingkat regional, Singapura dinilai lebih unggul karena berperan sebagai pusat keuangan dengan kepastian jalur exit, baik melalui IPO maupun merger dan akuisisi (M&A), yang lebih jelas.
“Sementara di Indonesia, isu konsistensi regulasi, kepastian hukum, serta terbatasnya jalur exit membuat investor cenderung lebih hati-hati,” katanya.
: : Startup RI Kesulitan Pendanaan, Porsi Investasi hanya 6,3% di Asia Tenggara
Menurut Tesar, ke depan pendanaan akan bersifat lebih tematik dan berbasis fundamental. Dia menilai potensi terbesar berada pada sektor kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan enterprise software as a service (SaaS), climate tech, agritech, serta healthtech. Startup dengan unit ekonomi yang sehat dan jalur profitabilitas yang jelas akan lebih menarik dibandingkan model bisnis yang mengandalkan strategi bakar uang.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan startup maturity indexsebagai salah satu upaya mendorong pemulihan pendanaan startup di Indonesia yang tengah melesu.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengakui terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan pendanaan startup. Selain kondisi ekonomi global, dia menyebut masih adanya persoalan tata kelola (governance) di internal startup, seperti manajemen yang belum solid serta produk yang belum mencapai market fit.
Oleh sebab itu, Komdigi mendorong penguatan kolaborasi antara perusahaan modal ventura (venture capital) dan startup untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kita sekarang lagi buat yang namanya startup maturity index yang kami akan selesaikan dan akan kita launch segera,” kata Edwin saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).
Edwin menjelaskan, startup maturity index disiapkan sebagai indikator bagi investor bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap pengembangan startup. Indeks ini juga diharapkan membantu mengidentifikasi startup yang dinilai siap memperoleh pendanaan.
Selain itu, Komdigi telah membentuk Garuda Spark Innovation Hub sebagai wadah inkubasi startup. Melalui fasilitas ini, startup dapat mengikuti program inkubasi, pengujian produk, hingga demo dayyang difasilitasi pemerintah.
“Jadi ada serangkai inisiatif yang untuk diharapkan membantu peningkatan pendanaan. Jadi tidak hanya ngomong bahwa ayo dong investor datang,” katanya.
Berdasarkan laporan Southeast Asia Startup Funding Report 2025 oleh DealStreetAsia, total pendanaan startup Indonesia sepanjang 2025 hanya mencapai US$340 juta atau sekitar Rp5,72 triliun dengan asumsi kurs Rp16.844 per dolar AS.
Nilai tersebut setara dengan 6,3% dari total investasi startup di Asia Tenggara pada periode yang sama. Secara regional, pendanaan startup masih didominasi Singapura yang mencatat 283 transaksi dengan total pendanaan sekitar US$4,20 miliar atau setara Rp70,75 triliun.
Indonesia berada di posisi berikutnya dengan 66 transaksi senilai US$0,34 miliar atau sekitar Rp5,72 triliun. Malaysia menyusul dengan 40 transaksi senilai US$0,26 miliar atau sekitar Rp4,38 triliun, diikuti Vietnam dengan 36 transaksi senilai US$0,36 miliar atau sekitar Rp6,06 triliun.
Filipina membukukan 23 transaksi dengan nilai sekitar US$0,12 miliar atau setara Rp2,02 triliun, Thailand mencatat 10 transaksi senilai US$0,08 miliar atau sekitar Rp1,35 triliun, sementara Kamboja mencatat tiga transaksi dengan nilai US$0,02 miliar atau sekitar Rp336,9 miliar.
