Anggota DPR Primus sarankan Gubernur BI Perry Warjiyo mundur buntut depresiasi rupiah

Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Primus Yustisio menyarankan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri di tengah pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini. 

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah kian mengalami depresiasi sampai hari ini di level melampaui Rp17.600 per dolar AS. Primus mengatakan bahwa bank sentral tidak bisa berdiam diri usai rupiah terus mengalami pelemahan di hadapan dolar AS maupun mata uang negara lain. 

“Kenapa ini? Pak Perry yang saya hormati, kadang kalau kita ambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang bapak mengundurkan diri. Tidak ada yang salah, selanjutnya terserah bapak tentu saja. Tetapi itu bukan sikap penghinaan,” ujarnya pada rapat antara Komisi XI DPR dan BI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

: Purbaya Tegaskan Depresiasi Rupiah Kali Ini Beda Dengan 1997-1998

Menurut Primus, BI sudah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas usai nilai tukar terus mengalami deviasi dari target APBN yakni Rp16.500 per dolar AS. 

“Anda sebagai pimpinan, sebagai tokoh utamanya harus gentleman harus berani,” ujar politisi yang dulu merupakan aktor itu kepada Gubernur BI dua periode tersebut.

: : Rupiah Ambrol ke Rp17.600 per Dolar AS, DPR Sentil BI soal Kepercayaan Investor hingga Cadev

Primus menilai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BI merupakan anomali apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal I/2026. 

“Kalau dibandingkan dengan dolar, perbandingannya dengan dolar dan ironisnya ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, Australia, terhadap Ringgit [Malaysia], Riyal [Arab Saudi], Hong Kong, Euro [Eropa],” jelasnya. 

: : Bagaimana Pelemahan Rupiah Menggerus Kantong Masyarakat

Pada rapat yang sama, anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Harris Turino. Salah satu isu mengenai depresiasi rupiah ini yaitu dampaknya ke harga impor. 

“Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah Rp17.600. Bahkan muncul ejekan kalau Rp17.845 maka Indonesia merdeka katanya. Bapak mengatakan bahwa rupiah relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah, harga impor ini naik. Kemudian biaya industri juga naik. Tekanan pangan dan energi juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah,” terangnya. 

Harris tidak menampik bahwa BI sudah melakukan intervensi besar-besaran, salah satunya dengan menggunakan cadangan devisa. Porsinya terkuras dari level US$156,5 miliar pada Desember 2025 ke US$146,2 miliar pada April 2026. 

Tidak hanya itu, intervensi turut ditempuh melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan menaikkan imbal hasil (yield) sampai 6,4%, serta pembelian SBN di pasar sekunder Rp332 triliun pada 2025 dan kini ditambah Rp133 triliun. 

Dari sisi regulasi, pengetatan pembelian dolar juga dilakukan dengan menaikkan threshold penukaran dolar dengan underlying dari US$50.000 ke US$25.000. 

Harris tidak menampik bahwa sebagian besar ini dipengaruhi oleh faktor global. Namun, dia juga menyoroti adanya masalah domestik, termasuk pada pengelolaan fiskal. 

“Ini harus jujur diakui, ada masalah di fiskal. Ada masalah di deficit current account [neraca transaksi berjalan]. Ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Kita tahu bahwa Rupiah is as unbiased predictor terhadap kondisi perekonomian Indonesia,” tuturnya.