Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengakui harga tiket penerbangan rute Bandara Rembele, Aceh menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara dapat mencapai Rp 8 juta per orang saat ini. Pemerintah menilai tingginya harga penerbangan disebabkan oleh jenis penerbangan charter atau bukan penerbangan terjadwal.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan metode penghitungan struktur harga tiket pesawat charter berbeda dengan pesawat berjadwal. Sebab, pesawat charter umumnya hanya membawa penumpang saat perjalanan pulang atau pergi, tidak keduanya.
“Dengan demikian, seluruh biaya perjalanan pulang-pergi dibebankan ke konsumen yang membuat harga tiket pesawat charter lebih mahal dari penerbangan reguler,” kata Dudy di Jakarta Pusat, Jumat (5/12).
Berdasarkan akun Instagram @kabaraceh, seluruh jenis penerbangan dari Bandara Rembele merupakan penerbangan charter. Hal tersebut membuat rentang harga tiket pesawat dari bandara tersebut mulai dari Rp 3,5 juta per orang oleh Wings Air sampai Rp 8 juta per orang oleh Susi Air.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Lisa mengatakan harga tiket pesawat yang diatur pemerintah hanya penerbangan berjadwal. Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengatur harga tiket pesawat perintis maupun pesawat charter.
“Kami tidak bisa mengawasi maupun mengatur harga tiket pesawat perintis dan charter karena memang tidak ada aturannya,” kata Lukman.
Seperti diketahui, Bandara Rembele berada di Kabupaten Bener Meriah, DI Aceh. Berdasarkan penelusuran Katadata, tidak ada jalan nasional yang melintasi Kabupaten Bener Meriah yang tepat berada di tengah provinsi DI Aceh.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar mencatat DI Aceh memiliki jumlah jembatan rusak paling banyak atau hingga 22 unit akibat bencana banjir. Sementara itu, mayoritas titik longsor di jalan nasional terjadi di Sumatra Utara atau hingga 113 titik.
Adapun, akses jalan nasional di Sumatra Barat terhalang akibat pohon tumbang di 23 titik. Roy menyampaikan semua balai milik kantornya telah menurunkan alat berat maupun personil untuk memperbaiki kerusakan akses darat di tiga provinsi tersebut.
