Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan terhadap kondisi yang tengah terjadi di Venezuela. Lembaga ini menyatakan bahwa operasi serangan yang dilakukan Presiden AS Donald Trump terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicola Maduro beserta istrinya telah merusak prinsip dasar hukum internasional.
“Jelas bahwa negara tidak boleh mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari CNN pada Selasa (6/1).
Pernyataan tersebut mengakui catatan pelanggaran hak asasi manusia mengerikan yang dilakukan pemerintah Maduro. Namun, tidak membenarkan intervensi AS yang memiliki konsekuensi merusak Venezuela dan kestabilan di seluruh dunia.
“Kami khawatir bahwa ketidakstabilan saat ini dan militerisasi lebih lanjut di negara tersebut yang diakibatkan oleh intervensi AS hanya akan memperburuk situasi,” demikian pernyataan PBB.
PBB menegaskan, masa depan Venezuela harus ditentukan oleh rakyat mereka sendiri, dengan menghormati sepenuhnya hak asasi manusia, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, dan kedaulatan atas kehidupan dan sumber daya mereka.
Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat pada Senin (5/1) untuk membahas situasi di Venezuela. Mengutip Aljazeera, Duta Besar Venezuela untuk PBB Samuel Moncada mengutuk operasi AS dan menyebutnya serangan bersenjata tidak sah yang tidak memiliki dasar hukum. Pernyataan yang turut digaungkan oleh Kuba, Kolombia, dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia dan Tiongkok.
“AS memaksakan penerapan hukumnya di luar wilayahnya sendiri dan jauh dari pantainya, di mana ia tidak memiliki yurisdiksi, menggunakan serangan dan penyitaan aset,” kata Duta Besar Kuba, Ernesto Soberon Guzman. Ia khawatir tindakan tersebut berdampak negatif terhadap Kuba.
Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengatakan AS tidak dapat bertindak seolah hakim agung yang memiliki hak untuk menyerang negara mana pun, memberi label pelaku, serta menjatuhkan dan menegakkan hukuman tanpa memperhatikan gagasan hukum internasional, kedaulatan, dan nonintervensi.
Kritik juga datang dari sekutu AS, yakni Meksiko dan Denmark yang dalam setahun terakhir juga mendapat tekanan dari Trump secara terpisah.
Duta Besar Meksiko Hector Vasconcelos mengatakan bahwa PBB memiliki kewajiban untuk bertindak tegas dan tanpa standar gand terhadap AS, dan merupakan hak rakyat berdaulat untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Prancis, anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya, juga mengkritik AS. Ini berbeda dari pernyataan awal Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa warga Venezuela hanya dapat bersuka cita setelah penculikan Maduro.
“Operasi militer yang menyebabkan penangkapan Maduro bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan bertentangan dengan prinsip tidak menggunakan kekerasan,” kata wakil duta besar Prancis Jay Dharmadhikari.
Perwakilan dari Latvia dan Inggris, anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya, berfokus pada kondisi di Venezuela yang diciptakan oleh pemerintahan Maduro.
Sementara itu, Duta Besar Latvia, Sanita Pavļuta-Deslandes, mengatakan bahwa kondisi Maduro di Venezuela menimbulkan “ancaman serius terhadap keamanan kawasan dan dunia”, dengan menyebutkan penindasan massal, korupsi, kejahatan terorganisir, dan perdagangan narkoba.
Duta Besar Inggris, James Kariuki juga mengatakan bahwa “klaim kekuasaan Maduro adalah penipuan”.
Duta Besar AS Mike Waltz menggambarkan penculikan Maduro dan istrinya sebagai operasi penegakan hukum yang terencana dengan baik yang difasilitasi oleh militer AS terhadap dua buronan yang didakwa melanggar keadilan Amerika.
Gedung Putih mengklaimserangan udara di Venezuela dan di perairan dekatnya, serta penculikan Maduro sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional AS. Tindakan ini dilakukan di tengah klaim yang belum terbukti bahwa Maduro mendukung kartel narkoba “narkoterorisme”.
