Ussindonesia.co.id JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Amerika Serikat (AS), selama 16-17 April 2026.
Pada Sabtu (18/4/2026), Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan bahwa bank sentral dan pemerintah menegaskan sinergi erat termasuk dalam menjaga disiplin fiskal.
“Sinergi erat dengan Pemerintah dilakukan dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk komitmen mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB dan realokasi belanja ke sektor produktif, turut memperkuat kredibilitas kebijakan nasional,” dikutip dari siaran pers di situs resmi BI, Minggu (19/4/2026).
: Inflasi Jangka Panjang Berisiko Terimbas Gejolak Harga Ayam dan Telur
Di tengah ketidakpastian akibat perang, Perry menegaskan komitmen BI menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Komitmen ini dilakukan melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur, penguatan instrumen moneter guna menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan.
Kemudian, dalam jangka menengah, Indonesia disebut akan terus mendorong arah transformasi struktural menuju sektor ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi.
: : Bom Waktu Lonjakan Harga Plastik ke Inflasi
Pada pertemuan di Washington DC itu, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral juga menyepakati Global Policy Agenda sebagai langkah bersama mengelola tekanan dan transformasi.
IMF disebut memandang penting agar otoritas fokus pada langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Otoritas fiskal dan moneter juga diminta memastikan transformasi ekonomi memberi manfaat bagi pertumbuhan.
: : Allianz Luncurkan Produk Kesehatan Baru, Antisipasi Lonjakan Inflasi Medis di Indonesia
Langkah tersebut menitikberatkan pada penjagaan ekspektasi inflasi dengan memastikan komunikasi kebijakan yang jelas guna mendukung efektivitas kebijakan moneter.
Selain itu, otoritas diminta menjaga stabilitas keuangan melalui penguatan pengawasan dan regulasi perbankan, serta mempertahankan kredibilitas kebijakan fiskal di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Para delegasi dari negara-negara yang hadir juga dorong untuk melakukan reformasi struktural, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta mempererat kerja sama internasional.
“Lebih lanjut, IMF menyoroti perlunya upaya bersama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global untuk memperkuat ketahanan kolektif melalui pemberian bantuan bagi negara anggota yang membutuhkan, serta meningkatkan kapasitas IMF dalam menjalankan fungsi surveilans, pembiayaan, dan pemberian asistensi teknis yang relevan bagi negara-negara anggota,” lanjut Anton.
Di sisi lain, Purbaya juga menyempatkan kunjungan perdananya ke luar sebagai Menkeu ini untuk menjelaskan kebijakan fiskal pemerintah. Dia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki bantalan fiskal yang memadai dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN dengan total Rp420 triliun.
Perinciannya, senilai Rp120 triliun berada di kas pemerintah di BI, sedangkan Rp300 triliun atau sebagian besar diinjeksi ke perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang. Untuk itu, dia pun menilai Indonesia tidak membutuhkan bantuan yang disediakan IMF kepada negar-negara yang terdampak gejolak perang.
“Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun yang saya bilang sebelumnya,” jelasnya di Washington DC, Rabu (15/4/2026).
Purbaya turut menyampaikan kepada Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva bahwa Indonesia telah mengubah kebijakan perekonomian sejak akhir 2025. Ekonom yang pernah bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP) itu mengeklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengelami percepatan ketika terjadi guncangan akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksud Purbaya adalah menggunakan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) terhadap kenaikan harga minyak. Hasilnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun.
“Ya mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini,” ucapnya.
Adapun IMF memandang perekonomian global tetap resilien, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian yang semakin kompleks, terutama akibat perang di Timur Tengah.
Diskusi yang mengemuka selama pertemuan di Washington DC itu meliputi perubahan besar di bidang teknologi, demografi, dan lingkungan.
Khususnya mengenai akal imitasi atau artificial intteligence (AI), para pengambil kebijakan ekonomi ini memandang fenomena baru itu berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun dapat mendisrupsi berbagai sektor seiring dengan perkembangannya yang pesat.
