Ussindonesia.co.id JAKARTA — Pasar saham Indonesia bersiap memasuki fase volatilitas jangka pendek setelah dua perubahan besar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai diterapkan, yaitu keterbukaan data pemegang saham lebih dari 1% dan penyelesaian aturan kenaikan minimum free float dari menjadi 15%.
Tim riset Maybank Sekuritas mengatakan BEI telah memastikan bahwa data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% sudah dapat diakses publik melalui laman resmi. Sebelumnya, hanya kepemilikan di atas 5% yang terlihat.
Langkah ini dinilai positif untuk transparansi jangka panjang, karena pasar kini bisa menilai struktur kepemilikan suatu emiten secara lebih akurat. Namun, di tahap awal penerapannya, pasar berpotensi bergejolak.
: OJK Targetkan 75% Emiten Penuhi Minimum Free Float 15% pada Tahun Pertama
Setelah data 1% dibuka, sejumlah saham yang selama ini tercatat memiliki porsi free float lebih besar ternyata didominasi oleh kepemilikan individu yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Akibatnya, free float terlihat turun signifikan untuk beberapa emiten.
Bagi saham-saham yang sudah masuk indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI dan indeks domestik seperti LQ45 tetapi tidak mengabarkan free float pun berpotensi mengalami outflow.
“Jangka pendek volatilitas tinggi sangat mungkin,” ujar Tim Riset Maybank Sekuritas, Rabu (4/3/2026).
Menurut Maybank Sekuritas, untuk emiten dengan kinerja solid dan ekspansi kuat, penyesuaian free float dapat diatasi lewat corporate action, meski tidak bisa dilakukan secara instan. Artinya, dampak negatif bersifat jangka pendek.
Dengan kondisi pasar sudah bisa melihat free float, apabila jumlah pengurangannya besar dan kemudian terjadi perubahan saat MSCI mengumumkan keputusan pasti kepada Indonesia dapat memengaruhi volatilitas IHSG.
Pasar modal Indonesia memasuki babak baru transparansi seiring publikasi daftar pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1%. Kebijakan ini mulai berlaku efektif Selasa (3/3/2026).
Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa perluasan data ini merupakan bagian dari empat proposal penguatan pasar modal yang diajukan kepada global index provider, yakni MSCI dan FTSE.
Jeffrey menjelaskan bahwa data itu disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sebagaimana diketahui, sebelumnya publik hanya dapat mengakses informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%.
Selain keterbukaan data pemegang saham, BEI juga memaparkan progres rencana peningkatan ambang batas saham publik (free float) dari 7,5% menjadi 15%. Menurutnya, rancangan peraturan tersebut telah selesai dibahas di internal bursa setelah melewati fase public hearing pada 19 Februari lalu.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
