Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui jajaran Kodam XX/TIB bersama Kepolisian Republik Indonesia dari Satuan Brimob Nusantara serta Korpolairud Baharkam Polri mengerahkan personel untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra Barat, Jumat (26/12).
“Dari video yang beredar terlihat para personel TNI dan Polri tampak bekerja secara solid dan penuh semangat dalam membangun hunian bagi korban banjir bandang dan tanah longsor. Sinergi lintas satuan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana,” dikutip dari keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah, Minggu (28/12).
Dalam proses pembangunan, personel gabungan terlihat memasang rangka baja ringan, dinding papan semen, lantai multipleks, hingga atap zincalume, serta melakukan pengecoran lantai. Huntara juga dilengkapi fasilitas dasar untuk menunjang kenyamanan dan kebutuhan para pengungsi.
Prajurit Denzipur 2/PS Kodam XX/TIB melaksanakan pembangunan Huntara di dua lokasi, yakni Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
Sementara itu, personel Brimob Nusantara—yang terdiri atas Satbrimob Polda Sumbar, Satbrimob Polda Lampung, dan Resimen III Korbrimob Polri—bersama Korpolairud Baharkam Polri membangun Huntara di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang; Kampung Limou Hantu, Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan; serta Posko Jerong Balai Jamaik, Korong Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kabupaten Padang Pariaman.
Ke depan, Huntara tersebut akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti dapur umum, sarana sanitasi, dan tempat ibadah. Desain hunian dirancang agar dapat dibangun dengan cepat, namun tetap memenuhi standar kelayakan huni.
Hunian sementara ini disiapkan sebagai tempat tinggal yang aman bagi warga terdampak selama masa transisi, sebelum pembangunan hunian tetap (Huntap) direalisasikan.
Pembangunan Huntara dilakukan berdasarkan pendataan korban bencana, dengan prioritas diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berat, hilang, atau berada di kawasan rawan bencana.
“Keterlibatan TNI dan Polri dalam pembangunan Huntara menjadi wujud komitmen nyata dalam mendukung pemulihan kehidupan masyarakat serta mempercepat penanganan dampak bencana di Sumatera Barat,” dikutip dari keterangan tertulis yang sama.
