Bank Indonesia (BI) mengungkapkan strategi menekan volatilitas nilai tukar rupiah di tengah meluasnya eskalasi perang AS-Israel dan Iran di Timur Tengah, salah satunya mengurangi ketergantungan pada transaksi dolar AS di dalam negeri.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah merambat kepada kondisi nilai tukar di negara berkembang (emerging market), salah satunya Rupiah yang terdepresiasi 1,29 persen terhadap dolar AS hingga 16 Maret 2026.
“Nilai tukar Rupiah pada 16 Maret 2026 tercatat sebesar Rp 16.985 per dolar AS, melemah 1,29 persen (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2026 sejalan dengan pelemahan mata uang negara non USD,” ungkapnya saat Konferensi Pers Hasil RDG BI Maret 2026, Selasa (17/3).
Perry menjelaskan, konflik global ini juga mengakibatkan aliran keluar modal asing (capital outflow) dari Indonesia. Beberapa strategi yang akan ditempuh BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yakni dengan meningkatkan intensitas intervensi baik di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan NDF di pasar dalam negeri (DNDF).
Selain itu, BI juga mengoptimalkan seluruh instrumen moneter untuk meningkatkan aliran masuk modal asing guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Berbagai upaya ini diharapkan dapat memperkuat kinerja neraca pembayaran dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menambahkan volatilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global ini sangat tinggi, sehingga BI akan fokus pada stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pada saat ini fokus kita adalah stabilitas, khususnya bagaimana menjaga stabilitas untuk Rupiah kita dan juga tentunya nanti akan bicara dengan terkait dengan inflasi, artinya memang all effort akan kami lakukan termasuk tadi intervensi,” ungkapnya.
Destry menjelaskan, seluruh emerging market mengalami kondisi nilai tukar terhadap dolar AS yang terpuruk. Tidak hanya Indonesia, misalnya India terdepresiasi 1,52 persen, Filipina 3,71 persen, dan Thailand 4,47 persen.
“Jadi artinya kita di kawasan ini memang menghadapi permasalahan yang sama. Tapi di BI tentunya kami terus akan fokus untuk menjaga stabilitas tersebut,” imbuhnya.
Adapun intervensi akan dilakukan BI terhadap transaksi di pasar NDF luar negeri maupun dalam negeri, serta menyiapkan instrumen operasi moneter dengan memberikan imbal hasil (yield) yang menarik. Selain itu, dia juga menyebutkan tren perdagangan local currency transaction (LCT) yang meningkat menjadi salah satu tanda positif atas berkurangnya paparan dolar AS.
BI mencatat, penggunaan LCT dalam perdagangan terus mengalami peningkatan bahkan posisi terakhir pada Februari 2026 mencapai USD 4,1 miliar. Destry menyebutkan transaksi perdagangan tanpa menggunakan dolar AS ini terjadi dengan China, yakni sebesar USD 3 miliar per bulan, dan pada Februari 2026 angkanya mencapai USD 4,120 miliar.
“Nah artinya apa, di sini adalah kebutuhan terhadap mata uang selain dolar itu makin meningkat di Indonesia. Nah ini yang terus kami optimalkan di mana kami juga berusaha untuk memperdalam pasar keuangan untuk Yuan ataupun CNH ataupun CNY,” tutur Destry.
“Ini yang terus kita lakukan sehingga bagi mereka yang akan melakukan transaksi mereka tidak perlu lagi untuk membeli dolar dulu, kemudian meng-convert CNH di luar tapi mereka bisa melakukannya di pasar domestik. Ini juga tentunya akan berpengaruh untuk mengurangi permintaan dolar di pasar domestik,” imbuhnya.
Di sisi lain, untuk memantau transaksi di pasar NDF luar negeri, Destry menyebutkan BI tetap melakukan pengawasan meskipun pasar domestik tutup karena libur panjang hari raya Idul Fitri 1447 H.
“Kami terus berjaga-jaga 24 jam, kami terus memantau pasar untuk Rupiah dan dolar yang dalam hal ini kita lihat melalui pasar NDF. Jadi dia akan terus walaupun kita lebaran libur, tapi teman-teman kami di BI akan terus bekerja sama dengan BI New York melakukan pemantauan dan memang juga kami saat dia dibutuhkan juga kami akan masuk ke market untuk melakukan intervensi di pasar NDF global,” tandas Destry.
Adapun beberapa operasi moneter BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar yakni dengan memperkuat kebijakan transaksi pasar valas yang akan mulai berlaku April 2026, melalui penyesuaian ambang batas uang tunai beli valas terhadap Rupiah dari USD 100 ribu per pelaku per bulan menjadi USD 50 ribu per pelaku per bulan.
Kemudian, peningkatan ambang batas jual DNDF/Forward dari USD 5 juta per transaksi menjadi USD 10 juta per transaksi, serta peningkatan ambang batas beli dan jual Swap dari USD 5 juta menjadi USD 10 juta per transaksi.
Terakhir, memperkuat ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) melalui penyesuaian ambang batas kewajiban dokumen pendukung transfer dana luar negeri (outgoing) dalam valas dari USD 100 ribu menjadi USD 50 ribu yang akan mulai berlaku April 2026.
