Jakarta, IDN Times – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan masih ada peluang bagi suku bunga acuan (BI rate) untuk turun lebih lanjut tahun ini. Hal ini sejalan dengan inflasi inti yang tetap rendah serta upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) sepanjang 2025, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebanyak lima kali. Pemangkasan ini terjadi pada bulan Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September 2025, dengan total penurunan sebesar 125 basis poin (bps), yang membawa BI Rate ke level 4,75 persen.
“Kami juga masih melihat ada ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK I-2026, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
1. Kebijakan suku bunga acuan bertujuan jaga inflasi tetap rendah dan dorong pertumbuhan ekonomi 
Perry menilai, inflasi inti yang tetap rendah menunjukkan kapasitas ekonomi masih belum maksimal. Pada Desember 2025, inflasi inti tercatat sebesar 2,38 persen yang masih berada di bawah titik tengah sasaran inflasi BI sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Menurut Perry, kondisi ini mencerminkan kapasitas ekonomi masih jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan yang tercatat saat ini. BI memperkirakan, kapasitas produksi nasional dalam dua tahun ke depan berada di kisaran 5,8-6 persen.
“Jadi, kebijakan suku bunga kami bertujuan untuk menjaga inflasi inti tetap rendah sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Inilah dasar dari kebijakan moneter kami, yang mencakup penurunan suku bunga, ekspansi likuiditas, serta pemberian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder dan pendalaman pasar uang,” jelas Perry.
2. BI beli SBN Rp332,1 triliun sepanjang tahun lalu bagian dari operasi moneter 
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan total nilai mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025. Pembelian ini merupakan bagian dari strategi operasi moneter pro-market yang ekspansif untuk menjaga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan domestik.
Lebih rinci, dari total pembelian tersebut, Rp246,6 triliun dilakukan melalui skema debt switching dengan pemerintah. Pembelian SBN dilanjutkan sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026 sebesar Rp23,7 triliun
“Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia,” ujar Perry.
3. Penyerapan SBN untuk biayai program strategis pemerintah 
Perry menjelaskan, likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung mendukung pendanaan berbagai program ekonomi strategis pemerintah.
“Sebagai contoh, sebagian dari SBN tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, seperti pembangunan perumahan dan Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.
Selain memborong SBN, Perry menjelaskan, ekspansi likuiditas tercermin dari penurunan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Posisi instrumen moneter ini menyusut dari Rp919,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp730,9 triliun di akhir 2025, dan relatif stabil pada level tersebut hingga pekan ketiga Januari 2026. Penurunan outstanding SRBI mengindikasikan adanya aliran likuiditas yang kembali dilepas ke pasar.
