Gelombang demonstrasi yang berujung pada kerusuhan telah memicu desakan dari sejumlah pengamat politik agar pemerintah segera mengambil langkah konkret. Tindakan cepat ini krusial untuk mencegah kerugian yang semakin membesar sekaligus memulihkan kembali kepercayaan publik yang terkikis. Situasi ini menuntut respons holistik demi menjaga stabilitas nasional.
Pengamat Politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi, mengidentifikasi akar permasalahan kerusuhan ini pada tersumbatnya saluran politik, yang seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah maupun legislatif. Ironisnya, gaya hidup mewah pejabat publik yang menggunakan fasilitas negara justru menjadi pemicu utama yang membakar amarah masyarakat. “Ini adalah aksi kemarahan publik akibat mandeknya saluran politik, yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan,” ungkap Ade Reza kepada Katadata.co.id pada Minggu (31/8).
Ade Reza juga menyoroti bahwa pendekatan pemerintah yang cenderung represif justru memperkeruh suasana dan memakan korban jiwa, yang pada gilirannya semakin menyulut kemarahan publik. Oleh karena itu, ia menekankan urgensi untuk membuka dialog, mengedepankan pendekatan persuasif, dan menindaklanjuti aspirasi publik secara bertahap. Sejumlah tuntutan mendesak yang perlu ditindaklanjuti meliputi reformasi kepolisian secara menyeluruh, pergantian Kapolri, pengurangan beban pajak dan retribusi, percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris.
“Kalau langkah persuasif ini dilakukan, publik akan melihat pemerintah mendengar mereka. Setelah situasi tenang, barulah pendekatan hukum bisa diterapkan. Yang penting sekarang adalah langkah darurat agar kerusuhan tidak makin meluas,” jelas Ade. Kerusuhan ini, menurutnya, menimbulkan tiga jenis kerugian besar: kerugian ekonomi akibat rusaknya fasilitas publik dan terganggunya distribusi barang dan jasa; kerugian sosial yang mengganggu kohesi masyarakat; dan kerugian politik yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Perlu Perubahan Kultur Politik di Kalangan Elite
Senada dengan pandangan tersebut, Pengamat Politik Ray Rangkuti menegaskan bahwa insiden kerusuhan ini adalah cerminan mendesaknya perubahan kultur politik di kalangan elite. Ia berpendapat bahwa demokrasi tidak boleh dipahami semata sebagai seperangkat aturan, melainkan harus tegak di atas fondasi etika dan moralitas politik. “Kita lihat elite berjoget-joget di tengah derita rakyat, pamer kekayaan, dan meminta fasilitas yang makin menjauhkan mereka dari rakyat. Rakyat marah pada kesenjangan yang dirayakan,” tegas Ray, menyoroti jurang pemisah antara penguasa dan rakyat.
Tuntutan massa yang, menurut Ray, harus segera dijawab pemerintah mencakup pemberhentian Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, pencabutan tunjangan berlebihan pejabat eksekutif maupun legislatif, penghentian praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, reformasi kepolisian, serta revisi Undang-Undang Omnibus Law yang menuai banyak kontroversi.
Potensi Kerugian Ekonomi Semakin Besar
Dampak serius gelombang demonstrasi dan kerusuhan tak luput dari perhatian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta para ekonom. Wakil Ketua Umum Kadin, Bobby Gafur Umar, menyatakan bahwa kerusuhan yang meluas sejak Kamis lalu, disertai perusakan fasilitas umum, sangat membahayakan citra investasi Indonesia. “Ini suatu hal yang sangat berbahaya, bisa memberikan persepsi sangat negatif terutama terkait risiko investasi dan kepastian hukum,” kata Bobby, pada Minggu (31/8).
Faktor risiko dan kepastian hukum merupakan dua pilar krusial dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun asing. Menurut Bobby, jika stabilitas politik dan keamanan tidak dapat dijaga oleh pemerintah, peluang investasi yang berharga dapat sirna. “Kalau pemerintah tidak berhasil menjaga kondusivitas, terutama untuk investasi asing, investor bisa jadi berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” tambahnya, menekankan konsekuensi jangka panjang bagi perekonomian nasional.
Di sisi lain, Ekonom dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai kerusuhan ini telah menimbulkan dampak ekonomi yang serius, meskipun nilai pasti kerugiannya masih belum bisa dihitung. Kerugian tidak hanya terbatas pada penjarahan rumah pejabat, tetapi juga mencakup kerusakan fasilitas publik dan gedung DPR, yang secara keseluruhan dapat memperburuk stabilitas politik dan sosial, serta meruntuhkan kepercayaan publik.
Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah-langkah korektif yang konkret guna merespons keresahan masyarakat. Tanpa tindakan serius, risiko kerusuhan berlanjut dan krisis yang semakin dalam akan menjadi ancaman nyata. “Selain itu, pernyataan dari pemerintah maupun aparat juga harus menenangkan, bukan menantang atau provokatif. Itu harus berlaku bagi seluruh jajaran, termasuk DPR, aparat penegak hukum, hingga presiden,” pungkas Faisal, menyerukan pentingnya komunikasi yang bijak dari semua elemen negara.
