
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara usai lembaga pemeringkat global Fitch Ratings merevisi prospek (outlook) utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, pada level BBB.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menegaskan, hasil penilaian terbaru Fitch tetap mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional.
“Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings hari ini melakukan afirmasi terhadap peringkat Sovereign Credit Indonesia yang tetap berada pada level BBB, menunjukkan kepercayaan terhadap fondasi ekonomi yang kuat, stabil, dan prospek jangka menengah yang solid,” kata Deni dalam keterangan resminya, Rabu (4/3).
Deni mengatakan, Fitch telah melakukan diskusi dengan beberapa K/L dan otoritas, yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“Hasil afirmasi ini merupakan tahapan akhir dari proses asesmen Fitch setelah rangkaian kunjungan tanggal 23-26 Februari 2026 di Jakarta,” ujar Deni.
Dalam asesmennya, Fitch menilai Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Inflasi dinilai terkendali dan struktur utang publik relatif moderat dibandingkan negara dengan peringkat setara.
Bahkan, Fitch memberikan penilaian positif tambahan pada aspek makroekonomi melalui Qualitative Overlay +1 notch. Penilaian ini mencerminkan apresiasi terhadap kredibilitas kebijakan makro serta ketahanan sektor keuangan yang menopang pertumbuhan jangka menengah.
Dari sisi pertumbuhan, prospek ekonomi Indonesia pada 2026–2027 diperkirakan berada di kisaran 5 persen, lebih tinggi dibandingkan median negara berperingkat BBB. Sementara rasio utang pemerintah diproyeksikan sekitar 41 persen terhadap PDB, yang dinilai tetap dalam batas aman. Disiplin fiskal dan kuatnya permintaan domestik turut menjadi faktor penopang ketahanan ekonomi nasional.
Namun, di tengah penilaian tersebut, Fitch tetap melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif. Langkah ini diambil dengan sejumlah catatan terhadap dinamika global dan risiko yang perlu diantisipasi.
Fitch mencatat outlook dapat kembali ke stabil apabila stabilitas makroekonomi terjaga melalui konsistensi disiplin kebijakan. Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan disiplin fiskal sesuai mandat undang-undang.
Kemenkeu menyebut berbagai indikator menunjukkan perbaikan pada awal 2026. Setelah ekonomi tumbuh 5,39 persen pada triwulan IV 2025, sejumlah leading indicator seperti indeks kepercayaan konsumen, purchasing manager’s index (PMI), konsumsi listrik sektor bisnis dan industri, hingga penjualan kendaraan bermotor memperlihatkan momentum penguatan.

Dari sisi fiskal, kinerja pendapatan dan belanja negara juga disebut membaik signifikan. Pendapatan Negara di awal tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik, Januari tumbuh 9,5 persen (yoy) dan Februari tumbuh 12,8 persen (yoy), terutama didukung oleh Penerimaan Pajak yang tumbuh tinggi 30,7 persen (yoy) pada Januari dan 30,4 persen (yoy) pada Februari. Belanja Negara pun tumbuh signifikan yaitu 25,7 persen (yoy) pada Januari dan 41,9 persen (yoy) pada Februari.
Percepatan belanja dan stimulus ekonomi disebut dilakukan secara terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan, dengan tetap memastikan kesehatan APBN dan disiplin fiskal.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga akselerasi pertumbuhan dalam jangka menengah tanpa mengorbankan stabilitas. Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi prioritas demi menjaga kepercayaan pasar.
Kolaborasi dengan Danantara juga diperkuat sebagai mesin pertumbuhan baru melalui investasi strategis di luar APBN, dengan tetap mengedepankan profit berkelanjutan dan tata kelola yang kredibel. Pemerintah menekankan, pengelolaan risiko Danantara dilakukan secara terukur agar tetap selaras dengan stabilitas makro fiskal jangka panjang.
“Kolaborasi dengan Danantara semakin diperkuat, sebagai mesin pertumbuhan baru yang menggerakkan ekonomi melalui investasi strategis di luar APBN namun tetap fokus pada profit berkelanjutan, termasuk terus mengungkit investasi swasta bernilai tambah tinggi,” pungkasnya.