Ussindonesia.co.id JAKARTA — Pemerintah membuka peluang peningkatan porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah (Pemda) Papua di PT Freeport Indonesia.
Wacana tersebut mencuat seiring arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar porsi saham Freeport untuk daerah diperbesar.
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani membenarkan rencana tersebut.
: AKSI DANANTARA : Divestasi Lanjutan Freeport Hampir Rampung
Namun, dia belum bersedia mengungkapkan skema maupun besaran tambahan saham yang akan diberikan kepada Pemda Papua.
“Nanti ya kalau udah, pokoknya porsi daerah harus kita tambahkan,” kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
: : CEO Danantara: Akuisisi Tambahan Saham Freeport Sebanyak 12% Sudah Rampung
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan penambahan hingga 12%, Rosan kembali menegaskan belum ada angka pasti yang bisa disampaikan saat ini.
“Ya nanti lihat,” kata Rosan.
: : Intip Strategi Antam (ANTM) Hadapi Kekurangan Pasokan Emas Freeport
Sebelumnya, isu penambahan saham Freeport bagi daerah Papua dibahas dalam pengarahan Presiden kepada Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) dan para gubernur Papua di Istana Negara, Selasa (16/2/2025).
Saat itu, Ketua KEPP-OKP Velix Wanggai menyampaikan bahwa Presiden meminta agar pemerintah segera mengkaji skema divestasi tersebut.
“Ada arahan dari bapak presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport. Terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua. Akan kita bincangkan antara Gubernur-Gubernur di tanah Papua, dan ini masih dalam kerangka anggaran,” kata Velix.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Adapun rencana divestasi saham Freeport itu akan difasilitasi melalui badan usaha milik pemerintah provinsi Papua, yakni PT Papua Divestasi Mandiri.
“Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi,” katanya.
Velix menambahkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari tindak lanjut kebijakan divestasi.
