Ussindonesia.co.id – , JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus berkomitmen menguatkan literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat Indonesia, di tengah pesatnya digitalisasi ekonomi dan layanan keuangan. Melalui aksi ‘Kuatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Untuk Kesejahteran’ atau KLIK, BI bersinergi bersama stakeholders optimistis mampu menciptakan financial well-being masyarakat.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, perkembangan tingkat literasi dan keuangan di Indonesia mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Meski begitu, capaiannya masih perlu terus ditingkatkan.
Data hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 dengan cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mencatatkan tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 92,74 persen, sedangkan tingkat literasinya baru mencapai 66,64 persen.
“Tingkat literasi perlu kita naikkan karena targetnya adalah 98 persen pada 2045, sebagaimana dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045,” kata Perry dalam agenda launching ‘Aksi KLIK dan ‘Aku Bisa Sejahtera’ di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Perry menyinggung berbagai persoalan yang ada, seperti kejahatan-kejahatan digital (scam) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Penguatan literasi dinilai menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari persoalan-persoalan tersebut.
“Karena literasi dan inklusi keuangan juga nanti ujung-ujungnya adalah perlindungan konsumen. Sehingga lewat aksi KLIK ini, BI mengajak untuk sinergi bersama-sama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.
Perry menuturkan, BI terus melakukan penguatan literasi dan inklusi melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, seperti memasifkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast).
BI mencatat pertumbuhan QRIS mencapai 131,47 persen (yoy) per Januari 2026. Jumlah pengguna QRIS telah tembus 60 juta users, mayoritas pengguna adalah UMKM. Adapun volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-Fast tercatat telah mencapai 455 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.176 triliun.
“Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu terus diimbagi dengan penguatan literasi keuangan khususnya digital. Financial well-being khususnya bagi UMKM atau ekonomi kerakyatan menjadi penting melalui sinergi pembayaran ekonomi yang berkelanjutan, akses pembiayaan produktif, maupun peningkatan literasi keuangan termasuk juga perlindungan konsumen. Itu merupakan langkah-langkah bersama,” jelasnya.
Langkah-langkah tersebut diimplementasikan lewat aksi ‘KLIK’ dengan ‘Gerakan Aku Bisa Sejahtera’ yakni gerakan akses keuangan melalui business matching dan literasi untuk kesejahteraan keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran ‘Aksi KLIK dan ‘Aku Bisa Sejahtera’ di Jakarta, Jumat (6/3/2026). – (Bank Indonesia) Dorong UMKM Naik Kelas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, inisiasi aksi ‘KLIK’ dan ‘Gerakan Aku Bisa Sejahtera’ sangat penting untuk memperkuat kebijakan inklusi keuangan dan kesejahteraan, khususnya di tengah akselerasi transformasi digital di sektor keuangan.
“Hal ini sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden terutama mendorong UMKM dan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja berkualitas,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, Indonesia telah mencapai kemajuan yang cukup baik pada perkembangan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Ia menyebut, tingkat inklusi keuangan sebesar 92,74 persen dan tingkat literasi keuangan sebesar 66,64 persen telah berada di atas rata-rata negara OECD.
Airlangga mengapresiasi langkah BI dalam melakukan akselerasi implementasi kebijakan sistem pembayaran. Ia mengatakan, teknologi dari sistem pembayaran yang diinisiasi BI seperti QRIS telah mengatasi hambatan jarak, akses, dan biaya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Indonesia.
“Inklusi keuangan progresnya signifikan, (meski) gap literasi masih ada, dan tentunya kita terus berupaya agar mereka (UMKM) bisa mengelola risiko terutama arus kas dan rencana keuangan masa depan,” jelasnya.
Airlangga menekankan, upaya menguatkan literasi dan inklusi diharapkan bisa memberi dampak pada ketahanan usaha di tengah tantangan perekonomian. Literasi digitalisasi juga menjadi langkah menangkal penipuan atau fraud, agar masyarakat lebih terlindungi.
“Bapak Presiden telah memerintahkan untuk pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan guna melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif, dan saat ini sedang disiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang P2SK. Saya optimistis aksi ‘KLIK’ dan ‘Gerakan Aku Bisa Sejahtera’ ini bisa memberdayakan pelaku usaha naik kelas, keluarga lebih tanggung, masyarakat lebih mandiri, serta kita pastikan inisiatif ini konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Acara peluncuran ‘KLIK’ dan ‘Gerakan Aku Bisa Sejahtera’ diikuti oleh sekitar 300 peserta melalui luring dan 1.000 peserta melalui daring. Para peserta meliputi K/L, lembaga keuangan, industri jasa keuangan, organisasi internasional, NGO, pemerintah daerah, akademisi, dan UMKM binaan, yang saling berdiskusi dan bersinergi dalam upaya menguatkan literasi dan inklusi keuangan.
Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Anastuty menyampaikan esensi digencarkannya aksi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah seperti melalui ‘KLIK’ dan ‘Gerakan Aku Bisa Sejahtera’. Hal itu berangkat dari rendahnya pertumbuhan kredit UMKM.
“Background dari kenapa kita lebih semakin konsen terhadap gerakan ini, karena perkembangan kredit UMKM telah terkontraksi cukup dalam. Double digit di tahun-tahun sebelumnya terutama di masa pandemi, sekarang tumbuh minus 0,53 persen, jadi terus turun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ada dua faktor yang menyebabkan penurunan pertumbuhan kredit. Dari segi supply, perbankan lebih cenderung berhati-hati memberikan kredit, terutama kepada sektor mikro. Adapun dari segi demand, daya beli masyarakat masih belum tinggi, terutama kelas menengah ke bawah, sehingga UMKM tidak berani melakukan ekspansi, sehingga dampaknya mereka tidak berani melakukan pinjaman ke perbankan.
“Oleh karena itu, secara sinergi ini menjadi konsen bersama bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan kredit UMKM tumbuh positif,” kata dia.
Ketua Komite Sustainability bidang UMKM & Koperasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lany Harijanti menyampaikan, pihaknya telah bekerjasama dengan UMKM untuk melakukan edukasi mengenai upaya menjalankan usaha yang berkelanjutan. Apindo menyoroti berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan bisnis, terutama soal akses pembiayaan.
Ia membeberkan, hasil survei Apindo pada 2023 menunjukkan, 51 persen UMKM merasa keterbatasan atas akses keuangan dan modal. Dari angka tersebut, 80 persen pelaku usaha UMKM hanya menggunakan pendanaan pribadi dalam memulai dan mengembangkan usaha.
Lalu, sebanyak 35 persen terbatas atas akses pasar, pemasaran, dan promosi, serta 9 persen terbatas pada akses ke bahan baku, alat produksi, dan teknologi, dan 5 persen lainnya mengalami keterbatasan pada keterampilan.
Menurut penuturannya, mayoritas UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman ke perbankan. Banyak aturan yang tidak bisa dipenuhi oleh UMKM, terutama sektor mikro yang berusaha naik kelas ke sektor kecil (small). Tak ayal, angka pertumbuhan kredit UMKM memang rendah. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM soal pendanaan. Dengan adanya kemudahan pada pendanaan, inklusi bisa terdongkrak, itu tak terlepas pula dari upaya memasifkan literasi keuangan pula.
“Apindo mendorong agar kebijakan bisa mendukung iklim usaha yang kondusif, memudahkan untuk berusaha, memudahkan untuk mendapatkan akses pembiayaan,” kata Lany.
Bank Indonesia meluncurkan Aksi KLIK dan Aku Bisa Sejahtera pada Jumat (6/3/2026). – (Bank Indonesia)
