Ussindonesia.co.id – , JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana impor 105.000 kendaraan niaga atau mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak akan membebani kondisi fiskal negara. Sebab, menurut dia, Kopdes Merah Putih memperoleh pembiayaan melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencicil kewajiban pinjaman tersebut sekitar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.
“Jadi untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan risiko fiskal. Karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu. Cuma sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (24/2/2026).
Dalam hal ini, pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang setiap tahun sudah dianggarkan dalam belanja negara. Dengan demikian, yang berubah hanyalah mekanisme penyaluran anggaran, bukan penambahan beban baru.
Adapun sebelumnya diberitakan, Agrinas berencana mengimpor sekitar 105.000 kendaraan niaga dari India dengan nilai total mencapai Rp 24,66 triliun. Armada tersebut akan digunakan untuk memperkuat sistem logistik Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.
Pengadaan kendaraan niaga tersebut dilakukan untuk mendukung transportasi logistik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), melalui laman resmi perusahaan pada 4 Februari 2026.
Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di Tanah Air mengonfirmasi impor 105.000 mobil dari perusahaan India. Sebanyak 105 ribu mobil pikap yang akan diimpor terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari M&M, 35.000 unit pikap 4×4, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara angkat bicara menanggapi permintaan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda impor 105 ribu mobil pikap dari India. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan akan mengikuti arahan dan instruksi apabila impor pikap dari India harus ditunda.
“Kami ikuti, manut saja apa pun keputusannya. Kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat,” ujar Joao dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Rencana Agrinas mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menuai polemik dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India guna mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Indonesia Saleh Husin menilai impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dapat mematikan industri otomotif dalam negeri dan tidak menggerakkan ekonomi.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga,” ujar Saleh di Jakarta, Ahad (22/2/2026).
Saleh menyebut industri otomotif nasional sanggup menyediakan mobil pikap yang dibutuhkan KDKMP. Selain dinilai tidak sejalan dengan visi dan program kerja Presiden, lanjut Saleh, perusahaan otomotif dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan KDKMP.
Saleh menyampaikan Presiden dalam 17 program prioritas dan delapan agenda prioritas menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk membuka lapangan kerja dan mewujudkan keadilan ekonomi. Ia meyakini program tersebut mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memberikan efek ganda terhadap perekonomian.
“Lewat hilirisasi dan industrialisasi juga terjadi transfer teknologi dan pengembangan SDM lokal,” ucap Saleh.
Tak hanya Kadin, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga menanggapi rencana pemerintah mengimpor 105 ribu kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India guna mendukung operasional KDKMP. Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menegaskan industri otomotif nasional memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Anggota Gaikindo bersama industri komponen yang tergabung dalam Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) mampu memproduksi kendaraan sesuai kriteria yang dibutuhkan, meski diperlukan waktu untuk menyesuaikan jumlah dan spesifikasi,” ujar Putu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (22/2/2026).
Putu menyebut sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri. Total kapasitas produksi pikap nasional bahkan mencapai lebih dari 400 ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan secara optimal.
“Mayoritas kendaraan yang diproduksi merupakan tipe penggerak 4×2 dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen dan didukung jaringan layanan purna jual yang luas,” katanya.
Untuk tipe 4×4, lanjut Putu, industri dalam negeri juga mampu memproduksi, namun memerlukan waktu persiapan. Gaikindo berharap pemerintah memberi kesempatan kepada industri nasional agar dapat berpartisipasi memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri otomotif dalam negeri.
