Ringkasan Berita:
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih melemah
- Menkeu Purbaya dan Gubernur BI, Perry Warjiyo, janji akan naikkan lewat 2 langkah yang disiapkan
- Menkeu Purbaya tak ingin masyarakat terbebani dengan beban hidup
Ussindonesia.co.id Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memperkuat kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bersama Bank Indonesia (BI).
Dalam upaya tersebut, ia menyampaikan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Gubernur BI Perry Warjiyo untuk menetapkan target penguatan rupiah dalam waktu dekat.
Kesepakatan ini akan diwujudkan melalui langkah sinkronisasi antara kebijakan fiskal yang dijalankan Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia.
Menurut Purbaya, kolaborasi ini menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Selain fokus pada stabilitas nilai tukar, pemerintah juga menekankan dampak langsung terhadap masyarakat.
Sinkronisasi kebijakan ini diyakini dapat membantu menekan tekanan harga dan meringankan beban kebutuhan pokok.
Pemerintah menilai koordinasi yang kuat antara Kemenkeu dan BI menjadi kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi.
Dengan strategi tersebut, penguatan rupiah diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Tentunya kalau kebijakan udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan dari level yang lebih tinggi sekarang,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
“Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya, tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan,” imbuh dia.
Dalam kesempatan yang sama, Perry mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mencapai target tersebut.
Ia mengatakan BI akan berfokus menarik kembali modal asing dan menjaga ketersediaan likuiditas.
Perry juga menegaskan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas perbankan dan pasar uang nasional di tengah melemahnya rupiah.
“Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portofolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflows,” jelasnya.
“Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetep di BI,” lanjut Perry.
Sebelumnya, Purbaya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait melemahnya nilai tukar rupiah.
Sebab, kata Purbaya, ia sudah menyerahkan wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah kepada Bank Indonesia (BI).
Menurut Purbaya, BI telah menjalankan kebijakannya secara baik.
“Anda melihat saya panik? Nggak. Pada dasarnya, BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Kamis (4/6/2026).
“Saya serahkan rupiah ke mereka (BI),” lanjut dia.
Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah tidak berdiam diri melihat nilai tukar rupiah yang terus melemah.
Ia mengungkapkan, dari sisi fiskal, pihaknya telah melakukan intervensi langsung ke pasar obligasi.
Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Surat Berharga Negara (SBN).
“Mungkin Rp8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi katanya nggak boleh diomongin, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit.”
“Terus yield yang 10 tahun kan relatif stabil, cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita,” pungkas dia.
Peringatan dari DPR
Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, meminta BI agar segera melakukan antisipatif.
Puteri menilai langkah antisipatif perlu dilakukan secara serius agar inflasi impor bisa dicegah.
“Jangan sampai depresiasi rupiah menyebabkan kenaikan biaya bahan baku dan biaya produksi, lalu diteruskan menjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat masyarakat,” ujar Puteri, Jumat (5/6/2026).
Ia mengingatkan jika transmisi inflasi tersebut terjadi, tekanan terhadap daya beli masyarakat tentu akan semakin berat.
Terlebih lagi bagi kelompok kelas menengah dan masyarakat rentan yang saat ini masih menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Puteri menegaskan, Komisi XI terus mencermati pergerakan kurs rupiah setiap harinya.
Ia menyebutkan DPR telah menyoroti dan meminta penjelasan BI terkait pelemahan ini dalam rapat kerja yang digelar pada 18 Mei lalu.
Dari rapat tersebut, BI memaparkan bahwa pelemahan kurs rupiah dipengaruhi oleh sejumlah faktor musiman.
“Di antaranya tekanan kebutuhan pembayaran dividen, kewajiban utang luar negeri, hingga tekanan arus modal keluar akibat ketidakpastian global,” ucap Puteri.
Meski demikian, pihak BI memastikan nilai tukar rupiah akan segera kembali menguat pada periode Juli hingga Agustus mendatang.
Sebagai langkah konkret dan strategi lanjutan untuk memperkuat stabilitas kurs rupiah, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terkini, BI juga telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.
Selain instrumen suku bunga, Puteri turut mendorong sinergi antara BI, pemerintah, dan otoritas terkait untuk mengambil langkah penguatan dari sisi pasokan valuta asing (valas).
Salah satunya melalui optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).
“Saya juga mendorong BI bersama pemerintah dan otoritas terkait untuk mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor dari Komoditas Sumber Daya Alam.”
“Menurut saya, langkah ini penting untuk memperkuat pasokan valuta asing di dalam negeri, sehingga dapat menjaga stabilitas rupiah,” tuturnya.
(TribunTrends/Tribunnews/Pravitri)
Jangan lewatkan berita-berita TribunTrends.com tak kalah menarik lainnya di Google News, Threads, dan Facebook
