Ussindonesia.co.id MEDAN – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut), yang merupakan Koordinator Wilayah BI Sumatra, mendorong pemerintah daerah se-Sumatra memperkuat sinergi untuk menarik minat investor berinvestasi di wilayah ini.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Investasi Wilayah Sumatra yang digelar di Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) beberapa waktu lalu, ditekankan perlunya transformasi di wilayah Sumatra dalam menyelesaikan hambatan investasi dengan mengimplementasikan strategi Think Big, Start Small, Move Fast.
Kepala KPw BI Sumut Rudy Brando Hutabarat mengatakan investasi perlu disokong untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah. Konsep BATAM diperkenalkan Rudy dalam Rakor ini, salah satunya cara mempermudah akses dan tata kelola agar menarik investor masuk.
: Potensi Besar Ekspor Nila dari Sumatra Utara, Bidik Pasar AS hingga Eropa
“Konsep BATAM, bagaimana mempermudah akses dan tata kelola agar menarik investor masuk ini sebagai model kemudahan, kecepatan, dan kepastian perizinan yang dapat diadopsi di daerah lain,” kata Rudy dalam keterangan resmi, Kamis (20/11/2025).
Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 digelar untuk memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan investasi dan kinerja perekonomian di wilayah Sumatra.
: : Pengangguran di Sumatra Barat Mayoritas Diploma-Sarjana, Kurang Lapangan Kerja?
Ada tiga sasaran utama dalam Rakor, yaitu mendorong percepatan penyusunan dan pembaruan rencana tata ruang wilayah/ rencana detail tata ruang (RTRW/RDTR) provinsi/ kabupaten/ kota; memperbaiki iklim usaha sesuai peraturan yang berlaku; serta menyusun roadmap penguatan iklim investasi daerah yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN).
Sinergi lintas lembaga ditekankan Rudy menjadi fokus utama dalam mendukung promosi investasi terintegrasi di Sumatra.
: : Sumatranomics 2025 Bahas Strategi Integrasi Ekonomi Sumatra
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira mengatakan, penguatan koordinasi dan sinergi lintas lembaga menjadi kunci menarik investasi. Luki juga menyinggung transformasi pelayanan perizinan. Kombinasi ketiganya akan jadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga berharap adanya forum konsultasi publik untuk penyusunan peraturan pelaksanaan, berkaitan dengan implementasi PP No.25/2025 dan No.28/2025,” ujarnya.
Senada, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Iman Gunadi menekankan soal kepastian dan kemudahan perizinan investasi terhadap pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kepastian dan kemudahan perizinan akan mendukung pengembangan sumber pertumbhan ekonomi bari, diantaranya sektor pariwisata terintegrasi sehingga memperkuat ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM,” jelas Iman.
Terkait tata ruang dan layanan investasi, Asisten Deputi Kemenko Infrastruktur Djuang Fadjar Sodikin menyoroti perlunya kepastian kebijakan akan dua hal tersebut untuk memberi jaminan legalitas dan minim risiko kepada investor.
“Transformasi kebijakan tata ruang difokuskan pada pembaharuan rencana tata ruang wilayah/ rencana detail tata ruang (RTRW/RDTR) secara lebih adaptif, dengan dukungan digitalisasi untuk mempermudah akses informasi bagi calon investor,” kata Djuang.
Lebih jauh, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi/BKPM Ariawan Cahyo Putro menegaskan pentingnya pengaturan, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang lengkap dan tepat dalam integrasi RDTR dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik di Indonesia, OSS-RBA. “Ini guna mendukung percepatan proses perizinan,” ujar Ariawan.
Adapun Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi/ BKPM, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi se-Sumatra.
Rakor ini menuntut transformasi Sumatra dalam menyelesaikan hambatan investasi melalui penguatan kerja sama lintas daerah, pengembangan aglomerasi industri yang dapat membuka lapangan kerja sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
