Ussindonesia.co.id JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyebut laju pertumbuhan kredit perbankan di Tanah Air masih belum mencapai level optimal meskipun likuiditas dalam sistem keuangan melimpah. Dua kendala menghambat laju permintaan kredit ditenggarai karena lemahnya permintaan dan tingginya suku bunga pinjaman.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan secara umum ketahanan sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang sangat sehat, yang tercermin dari rasio alat likuid perbankan yang mencapai 27,6%, serta Capital Adequacy Ratio (CAR) yang bertengger di level 25,9%, jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan sebesar 8%. Kendati demikian, tingginya likuiditas tersebut belum sepenuhnya terefleksi pada penyaluran kredit.
Hingga akhir Januari 2026, BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,96%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit perbankan dua periode yang sama tahun-tahun sebelumnya 10,27% (Januari 2025) dan 11,83% (Januari 2024).
: Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 Triliun
“Credit gap-nya masih terjadi, karena artinya walaupun likuiditas bank banyak, tapi memang pertumbuhan kredit itu belum mencapai pada level yang optimal,” ujar Destry dalam forum Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 46, Jumat (27/2/2026).
Dia pun menyimpulkan bahwa bahwa pasokan likuiditas (supply side) di perbankan sebenarnya sudah sangat memadai. Permasalahan utama saat ini, sambungnya, terletak pada sisi permintaan (demand side) dan hambatan dari sisi suku bunga kredit yang relatif masih tinggi.
: : Ekspor CPO Anjlok, Pendapatan Negara di Riau Turun 11,70% Awal 2026
Sebagai respons, BI telah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 150 basis poin (bps) sejak September 2024 hingga saat ini. Menurutnya, transmisi kebijakan ini mulai terlihat pada suku bunga kredit baru (lending rate) yang telah turun sebesar 88 bps.
U.S. DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH – TradingView
Guyuran Insentif Likuiditas Makroprudensial
: : Pinjol Danakini Milik Konglomerasi Azko Umumkan Dijual
Untuk terus mengakselerasi fungsi intermediasi perbankan, bank sentral juga memperkuat implementasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Tercatat hingga Februari 2026, BI telah menggelontorkan total insentif KLM mencapai Rp427,5 triliun kepada perbankan.
Melalui kebijakan ini, bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas dan inklusi mendapatkan pemotongan kewajiban penempatan dana pada Giro Wajib Minimum (GWM). Dari tarif normal sebesar 9%, GWM efektif bagi bank-bank tersebut dipangkas menjadi hanya 3,5%.
Artinya, terdapat selisih 5,5% likuiditas yang dikembalikan kepada bank, yang nilainya setara dengan Rp427,5 triliun.
Adapun, Destry menjelaskan bahwa penyaluran insentif sebesar Rp427,5 triliun tersebut kini terbagi ke dalam dua jalur (channel). Pertama, lending channel yang diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit secara langsung ke sektor-sektor prioritas dengan realisasi sebesar Rp357,9 triliun.
Kedua, interest rate channel yang merupakan jalur insentif baru yang diperkenalkan sekitar 16 Desember 2025, khusus diberikan kepada bank-bank yang cepat melakukan transmisi kebijakan moneter (menurunkan suku bunga kredit) dengan realisasi penyaluran Rp69,6 triliun.
“Artinya memang timing-nya pas, karena bank pada saat dua bulan terakhir mereka mulai menurunkan suku bunga. Tentunya ini juga banyak pengaruh dari regulator lain seperti OJK, mari kita sama-sama turunkan special rate untuk dana pihak ketiga supaya lending rate juga akan turun,” jelasnya.
Ke depan, BI tetap optimistis bahwa fungsi intermediasi perbankan akan semakin membaik, didorong oleh masih besarnya porsi kredit yang belum ditarik oleh debitur (undisbursed loan). Saat ini, posisi undisbursed loan perbankan sebanyak Rp2.506 triliun atau mencakup 22,65% dari total plafon kredit yang tersedia.
“Ini angka yang cukup besar. Nah, ini yang tentunya perlu kita dorong sehingga dia akan menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi,” tutup Destry.
