Gus Ipul fokus berdayakan penerima bansos, Bappenas dan Kemenkeu dukung penuh

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menitikberatkan fokus kerja Kemensos pada penguatan program-program pemberdayaan sosial bagi masyarakat, untuk mengentaskan kemiskinan.

Perubahan paradigma dari pemberian bansos ke pemberdayaan ini untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) dapat naik kelas atau graduasi secara mandiri.

“Memang tahun ini kita benar-benar memperkuat pemberdayaan ini. Pemberdayaan ini yang kita perkuat dan untuk itu kami mohon arahan, apakah kami bisa menambah anggaran atau istilahnya mengalihkan dari anggaran yang sudah ada atau juga nanti ada kombinasi-kombinasi lain,” kata Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri Realokasi Anggaran Bansos di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy; Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara; dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Perubahan paradigma ini, Gus Ipul menjelaskan, berpijak pada tiga transformasi utama yang dimandatkan Presiden Prabowo Subianto ke Kemensos. Pertama, yakni transformasi data dalam penyaluran bansos.

Gus Ipul mengatakan, penggunaan data akurat merupakan hal yang sangat penting agar pendistribusian bansos lebih tepat sasaran. Untuk memperoleh data yang akurat dibutuhkan pemutakhiran secara berkala.

“Insya Allah dengan pemutakhiran yang berkelanjutan, sinergi, data kita akan makin akurat,” ujarnya.

Transformasi kedua, sambung Gus Ipul, yakni pemberdayaan dengan menghadirkan Sekolah Rakyat. Dia menyampaikan, pemberdayaan sosial tidak hanya dilakukan melalui penguatan keterampilan maupun memperkuat aset, melainkan juga melalui hadirnya program pendidikan gratis berkualitas bagi keluarga kurang mampu.

“Dan yang terakhir adalah bagaimana di lapangan, transformasi yang ketiga adalah praktiknya bansos itu tepat sasaran dan berdampak. Ini yang dititipkan kepada kami oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, semua sumber daya yang kami miliki, kami arahkan ke sana,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan, jajarannya bakal berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPS untuk menindaklanjuti penguatan program pemberdayaan tersebut.

Wamenkeu Suahasil Nazara menyambut baik dan mendukung rencana penguatan program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan hanya memberikan bansos, tetapi juga harus diikuti program pemberdayaan agar masyarakat bisa lebih produktif.

“Makanya itu, pemberdayaan ini kan menurut saya sebenarnya productivity based poverty alleviation (pengentasan kemiskinan berbasis produktivitas),” ungkap Suahasil.

“Karena poverty alleviation (pengentasan kemiskinan) itu enggak bisa dengan charity (bansos), enggak bisa dikasih duit terus. Dia harus berbasiskan productivity (produktivitas). Kemampuan menciptakan pendapatan. Kemampuan menciptakan income. Kemampuan melakukan pekerjaan. Jadi berdaya,” tambahnya menjelaskan.

Dukungan juga disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Ia menegaskan, data yang akurat menjadi poin penting dalam menguatkan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam program pengentasan kemiskinan.

“Untuk itulah, maka kami di Kementerian Bappenas akan selalu mendukung Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial adalah kementerian yang ada di ujung tombak untuk mengatasi persoalan-persoalan dasar bangsa kita. Ini adalah langkah awal kita untuk selalu melakukan perbaikan, perbaikan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada hubungan dengan kebutuhan dasar rakyat Indonesia, termasuk strategi penebalan pemberdayaan ekonomi kita. Dan pemberdayaan berkaitan dengan penebalan pertama-tama harus dengan data yang benar,” kata Rachmat.

Turut mendampingi Gus Ipul dalam rapat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos) Kemensos Mira Riyati, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kemensos Agus Zainal Arifin, serta Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) Kemensos Supomo.