Ussindonesia.co.id Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menjadi sorotan publik setelah dengan tegas menolak opsi pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya melontarkan pernyataan ini saat menanggapi usulan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, terkait skema pelunasan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah. Meskipun demikian, Purbaya mengaku belum menerima surat resmi mengenai permohonan agar utang PT KCIC dilunasi menggunakan APBN.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering di Bogor, pada Jumat (10/10/2025). Ia menambahkan bahwa Danantara memiliki potensi pendapatan dividen hingga Rp80 triliun dalam setahun, sebuah angka yang signifikan dari pendapatan perusahaan yang ditetapkan direksi dan disahkan pemegang saham untuk dibagikan.
Oleh karena itu, Purbaya bersikeras bahwa utang PT KCIC seharusnya tidak menjadi tanggungan pemerintah. “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya, menyoroti pentingnya pemisahan tanggung jawab antara entitas swasta dan pemerintah.
Latar belakang penolakan Menteri Keuangan ini tak lepas dari perjalanan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang mulai beroperasi resmi pada 2 Oktober 2023. Proyek ambisius ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) yang cukup besar, mencapai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp19,54 triliun. Untuk menutupi kenaikan biaya tersebut, proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp6,98 triliun.
PT KCIC, pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan hasil kerja sama antara konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memegang 60 persen saham, dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, dengan 40 persen saham. Adapun komposisi pemegang saham PSBI saat ini terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan 51,37 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan 39,12 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 8,30 persen, dan PT Perkebunan Nusantara I sebesar 1,21 persen.
Pembengkakan biaya yang terus terjadi telah memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero) sebagai salah satu pemegang saham utama. Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. Jumlah kolosal ini, yang sudah termasuk pembengkakan biaya, menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC yang bahkan masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025. Kondisi finansial ini semakin memperkuat sikap Purbaya untuk menolak pembayaran utang PT KCIC menggunakan APBN, mendorong pemerintah untuk mencari skema terbaik guna melunasi utang proyek Whoosh Jakarta-Bandung tanpa memberatkan kas negara.
Menanggapi situasi pelik ini, pemerintah tengah mengupayakan skema terbaik untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh Jakarta-Bandung tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, setelah rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
“Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ungkap Prasetyo Hadi. Ia juga menekankan bahwa kereta cepat Whoosh kini telah menjadi salah satu moda transportasi vital yang sangat membantu mobilitas antara Jakarta dan Bandung. “Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung. Mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Surabaya gitu,” imbuhnya, menyoroti visi ekspansi proyek ini di masa depan.
Meski demikian, Prasetyo mengklarifikasi bahwa skema pembayaran utang KCIC tidak menjadi agenda pembahasan dalam rapat semalam. “Malam ini tidak. Malam ini tidak sempat, Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” pungkasnya.
(TribunBatam.id)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN, Istana: Pemerintah Cari Jalan Keluar”
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Penolakan ini menanggapi usulan skema pelunasan utang PT KCIC oleh pemerintah, meskipun Purbaya belum menerima surat resmi permohonan tersebut. Ia menekankan bahwa Danantara memiliki potensi dividen besar dan utang KCIC seharusnya tidak menjadi tanggungan pemerintah.
Proyek Whoosh mengalami pembengkakan biaya signifikan yang ditutupi dengan pinjaman dari China Development Bank (CDB). Pemerintah sedang mengupayakan skema terbaik untuk melunasi utang proyek tanpa menggunakan APBN, mengingat beban keuangan yang sudah membebani PT KAI sebagai salah satu pemegang saham utama KCIC. Pemerintah melihat Whoosh sebagai moda transportasi vital dan berencana untuk memperluas jangkauannya hingga Surabaya.
