Ussindonesia.co.id JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan telah membuka kembali blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun dari total efisiensi senilai Rp306,7 triliun pada awal 2025 lalu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 pada Januari tahun lalu yang menyasar belanja pemerintah pusat hingga transfer ke daerah dengan total Rp306,7 triliun.
Sebagian anggaran yang diblokir sejalan dengan Inpres No.1/2025 itu telah dibuka kembali sepanjang 2025 guna mendukung kebutuhan belanja pemerintah.
: Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target
“Yang dibuka kembali adalah sekitar Rp206,4 triliun dari Rp306,7 triliun tersebut supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan,” terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Kendati demikian, Suahasil mengakui bahwa kebutuhan belanja pemerintah meningkat sehingga kementeriannya tetap menyalurkan anggaran belanja tambahan (ABT). Dengan begitu, realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir Desember 2025 yakni Rp.2602,3 triliun.
: : Tarif Transjakarta Batal Naik, Anggaran Bakal Dikerek Jadi Rp4,8 Triliun
Realisasinya masih di bawah target APBN yakni Rp2.701,4 triliun. Suahasil kemudian menyimpulkan bahwa hasil efisiensi yang dilakukan sesuai dengan Inpres No.1/2025 yakni Rp100 triliun.
“Jadi kami berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kami memiliki efisiensi anggaran di awal tahun. Namun kami juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” terang mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu.
: : APBN Perdana Prabowo Habiskan Anggaran Rp3.451,4 triliun, 95,3% dari Target
Apabila dilihat dari posturnya, belanja kementerian/lembaga (K/L) merupakan yang paling terbesar di antara kategori lainnya di belanja negara. Realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 129,3% terhadap APBN.
Pada belanja pemerintah pusat, belanja K/L terealisasi Rp1.500,4 triliun atau melampaui yang ditetapkan APBN yaitu Rp1.160,1 triliun. Realisasinya mencapai 129,3%. Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp1.102 triliun atau hanya 71,5% dari UU APBN.
Suahasil menjelaskan bahwa terjadi peningkatan signifikan pada belanja di akhir tahun. Sebab, apabila dibandingkan dengan belanja K/L sampai dengan akhir November 2025, realisasinya baru mencapai Rp1.110,7 triliun. Artinya, ada peningkatan belanja sekitar Rp389 triliun lebih di K/L pada akhir tahun.
“Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua, ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan prioritas, termasuk belanja non K/L menjadi K/L, kalau belanja non K/L bergeser menjadi belanja K/L karena biasanya ada cadangan-cadangan. Seperti bencana itu cadangan, kalau terjadi bencana dia berpindah menjadi belanja kementerian/lembaga,” tuturnya.
Menurut Suahasil, dinamika belanja pemerintah, termasuk penerimaan, tahun lalu dipengaruhi berbagai hal. Mulai dari efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 senilai Rp306 triliun pada Januari, pengalihan PNBP asal dividen BUMN ke Danantara pada Februari, penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS) dan lain-lain.
Atas berbagai tantangan dimaksud, pemerintah pun menggelontorkan stimulus ekonomi di setiap kuartalnya. Dari APBN, stimulus kuartal I yang digelontorkan senilai Rp33 triliun, kemudian berlanjut Rp24,4 triliun (kuartal II), Rp15,6 triliun (kuartal III) dan Rp37,4 triliun (kuartal IV).
Pada akhir tahun pula terjadi bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sehingga pemerintah menambah belanja K/L terkait.
Adapun, belanja negara kumulatif sampai dengan akhir tahun itu Rp3.451,4 triliun, terang Suahasil, diyakini bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025.
“Kami pahami bahwa nanti efek belanja ini nanti akan memiliki efek ke pertumbuhan ekonomi Q4,” terang mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu.
