Ussindonesia.co.id , JAKARTA – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk melanjutkan ‘burden sharing’ dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2026. BI akan melanjutkan pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan skema debt switching senilai Rp173,4 triliun.
Debt switching adalah skema pembelian surat utang lama yang telah masuk jatuh tempo dengan surat utang baru tenor yang lebih panjang. Skema ini pernah dijalankan pemerintah, termasuk untuk membiayai APBN tahun lalu. Pada waktu itu, total debt switching yang dilakukan oleh BI menembus angka Rp246,6 triliun atau 74,25% dari total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang tahun 2025.
Pada tahun fiskal 2026, kesepakatan untuk melibatkan kembali BI dalam pembiayaan APBN terjadi ketika ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Apalagi, pemerintah juga memiliki tantangan besar dalam pembiayaan anggaran tahun ini, mulai dari target pertumbuhan penerimaan pajak di atas 20% hingga sepinya investor surat utang negara (SUN) yang tampak dari menurunnya jumlah penawaran atau incoming bids dalam 4 kali lelang yang berlangsung pada Januari hingga 18 Februari 2026 lalu.
: Purbaya-Perry Sepakat: BI Borong SBN di Pasar Sekunder, Debt Switch 2026 Rp173,4 Triliun
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait hal itu, menurut Perry, BI telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun. Tidak sampai di situ, Perry mengatakan bahwa bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar keuangan.
Dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026. Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.
: : BI Buka Opsi Lanjut Debt Switching, Purbaya Jamin Tak Akan Burden Sharing
Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.
Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.
“Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi,” katanya dalam Rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pekan lalu.
Kesepakatan BI dan Kemenkeu
Menariknya, tidak membutuhkan waktu lama setelah pernyataan Perry di RDG, pada Jumat 20 Februari 2026, Kemenkeu dan BI telah berkoordinasi dan menyepakati sejumlah poin penting, salah satunya adalah keterlibatan bank sentral untuk mendukung pembiayaan APBN melalui pembelian SBN di pasar sekunder dan debt switch.
“Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity),” demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).
Baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.
Adapun pelaksanaan transaksi debt switch SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.
Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025. “Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat.”
Apa Risiko dari Debt Switching?
Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja.
Dia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut, sambungnya, membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.
“Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata,” jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).
Kendati demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya.
Dia mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko. “Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%.
“Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit,” pungkasnya.
