Transisi energi di negara berkembang dan miskin masih terbentur jeratan utang

Jeratan utang membuat negara-negara berkembang dan miskin alias global south kesulitan membuat rencana konkret untuk transisi energi. Pendiri sekaligus Ketua Fossil Fuel Treaty Initiative Tzeporah Berman mengatakan, negara-negara global south penghasil bahan bakar fosil malahan terdesak menggenjot produksi bahan bakar ini untuk membayar utang. 

“Terdapat krisis utang yang semakin meluas di negara-negara selatan. Mustahil bagi negara-negara untuk membayangkan transisi dari bahan bakar fosil dengan ruang fiskal yang sangat terbatas,” kata Berman, dikutip dari The Guardian, Kamis (30/4). Di Afrika misalnya, utang dilaporkan berlipat ganda dalam lima tahun menjadi lebih dari US$1 triliun. 

Dalam konferensi global pertama di bidang transisi dari energi fosil (Transition Away from Fossil Fuel/TAFF) di Santa Marta akhir April ini, banyak delegasi negara berkembang menyampaikan hal serupa. Pembayaran utang cukup menguras devisa. Sedangkan suku bunga tinggi mempersulit peminjaman untuk berinvestasi di energi terbarukan. 

Maka itu, delegasi negara berkembang dan para ahli keuangan sepakat bahwa penanganan utang harus menjadi salah satu pilar utama dalam aksi iklim global. 

Hasil Konferensi TAFF di Kolombia

Delegasi dari puluhan negara berkumpul di Santa Marta untuk menghadiri konferensi global pertama TAFF pada 24-29 April. Kolombia dan Belanda menggelar konferensi ini untuk menghasilkan ide-ide baru di bidang reformasi keuangan dan investasi guna menindaklanjuti komitmen negara-negara beralih ke energi bersih.

“Ini adalah ruang di mana reformasi subsidi, misalnya, dibicarakan. Reformasi subsidi untuk mengambil subsidi bahan bakar fosil sebesar US$1,5 triliun dan mengalihkannya ke tempat lain,” ujar Direktur Asosiasi untuk transisi energi di E3G Leo Roberts, dikutip dari The Guardian.

Koordinator Asian Peoples’ Movement on Debt and Development Lidy Nacpil mengungkapkan, dirinya menyambut positif pengakuan para delegasi tingkat tinggi di Santa Marta bahwa transisi yang adil tidak mungkin terjadi selama negara berkembang terbelenggu oleh utang. 

“Sebagian besar utang yang dipaksakan kepada rakyat kita tidak memberikan manfaat bagi mereka, justru merugikan manusia dan planet ini, seperti utang besar yang timbul dari proyek-proyek bahan bakar fosil,” ujar dia.  

Meski begitu, Direktur Senior Bidang Keuangan dan Sektor Swasta World Resources Institute Nick Robins menekankan, negara berkembang juga harus berupaya memutus aliran dana untuk bahan bakar fosil. Misalnya, dengan mereformasi peraturan perbankan dan mencegah industri bahan bakar fosil untuk menilai risiko iklimnya sendiri.

Sebagai informasi, dalam konferensi TAFF, Kolombia selaku tuan rumah dan Prancis merilis peta jalan transisi energinya. Prancis mencanangkan langkah konkret dalam peta jalannya. Negara itu berniat menghapus batu bara dari jaringan listrik nasionalnya pada 2027, mengakhiri ketergantungan pada minyak pada 2045 dan gas pada 2050.

Utusan Iklim Prancis Benoit Faraco mengatakan Prancis ingin menjadi negara adidaya listrik bersih. “Kami ingin menjadi Arab Saudi-nya Eropa dalam bidang listrik, menjual elektron hijau ke Inggris, Irlandia, Jerman, dan negara-negara lain,” ujarnya.