Pemerintah Indonesia dan Inggris menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) untuk kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim. Kesepakatan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon, berkeadilan, dan berketahanan iklim.
Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Ed Miliband, Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris, di Belem, Brasil pada 7 November 2025.
“Kemitraan Indonesia-Inggris ini bukan hanya kerja sama antarnegara, tetapi pernyataan bersama untuk masa depan bumi. Indonesia siap menjadi mitra strategis dunia dalam mendorong solusi nyata terhadap krisis iklim,” ujar Hanif, dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/11).
Hanif mengatakan MoU ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kolaborasi aksi iklim global. “Solusi berbasis alam dan teknologi harus berjalan beriringan untuk menurunkan emisi secara signifikan,” ujar Hanif.
Ia mengatakan kemitraan ini tidak bersiat simbolis, melainkan akan segera diimplementasikan melalui pertukaran pengetahuan, proyek bersama, dan pelatihan teknis lintas lembaga dan daerah.
“Dengan menggabungkan kekuatan bersama Indonesia, kami menunjukkan aksi iklim yang tegas dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita. Mulai dari mengintegrasikan kebijakan iklim hingga membuka peluang bagi inovasi dan kesejahteraan, kolaborasi ini akan membantu kita mencapai tujuan iklim bersama dan menunjukkan mengatasi krisis iklim dapat berjalan seiring dengan menciptakan lapangan kerja yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Ed Miliband.
Kerja sama Indonesia–Inggris ini mencakup penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola karbon yang transparan, serta integrasi pembangunan rendah karbon di berbagai level pemerintahan. Kedua negara juga sepakat membentuk Joint Steering Committee (JSC) untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui JSC, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) akan berperan aktif mendorong sinergi antarkementerian, lembaga riset, dan pemerintah daerah, serta memperluas kerja sama teknologi rendah emisi dan investasi hijau yang selaras dengan Paris Agreement dan Agenda 2030 Sustainable Development Goals.
Inggris Tertarik Kerja Sama di Sektor Energi, Karbon, dan FOLU
Inggris menyatakan ketertarikan besar terhadap kerja sama mitigasi di sektor energi, Forestry and Other Land Use (FOLU), serta tata kelola karbon yang mendukung rantai pasok global berkelanjutan. Sebaliknya, Indonesia menegaskan fokus pada pengembangan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim, penguatan pasar karbon berintegritas tinggi, pengembangan biodiversity credits, serta fasilitasi pertemuan seller–buyer karbon untuk memperluas akses perdagangan karbon internasional yang kredibel.
“Kami optimistis kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target emisi, memperkuat integritas pasar karbon, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Ini bukan
hanya diplomasi, tetapi langkah konkret menuju masa depan yang rendah emisi dan berkeadilan,” kata Menteri Hanif.
Penandatanganan MoU ini bertepatan dengan pelaksanaan COP30 di Belem, Brasil, di mana Indonesia menegaskan peran strategisnya sebagai pemimpin aksi iklim global. Dalam forum tersebut, Menteri Hanif mengumumkan Indonesia menargetkan transaksi karbon hingga 90 juta ton CO₂ ekuivalen dari sektor kehutanan, kelautan, energi, dan industri, dengan nilai ekonomi potensial mencapai Rp 15 triliun.
“Angka ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan mendukung mitigasi nasional yang berkeadilan. Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi—ini saatnya implementasi nyata,” kata Menteri Hanif.
