Pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (22/10). Acara ini menandai kolaborasi strategis antara dua lembaga kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang merangkap DK OJK, Dian Ediana Rae, turut hadir secara terpisah sebelum kedatangan Menkeu Purbaya. Meskipun demikian, Mahendra memilih untuk tidak mengungkap detail pembahasan secara langsung, menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah diskusi internal rampung. “Saya bahas dulu, baru saya kasih tahu,” ujar Mahendra singkat saat ditemui di lokasi.
Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia sempat mengunjungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi sistem monitoring dashboard lembaga tersebut. Menkeu bahkan mengaku berdiskusi langsung dengan sejumlah pejabat Bea Cukai guna memahami lebih dalam mekanisme operasional mereka.
Menurut Purbaya, sistem pemantauan yang diterapkan oleh Bea Cukai telah berjalan cukup baik. Namun, ia menekankan perlunya optimisasi lebih lanjut untuk secara efektif menekan praktik under-invoicing, isu krusial yang kerap menjadi perhatian Presiden. “Sebenarnya sudah cukup bagus, tapi belum sampai ke level di mana saya bisa secara online memonitor kapal dan indikasi under-invoicing. Karena AI-nya belum dikembangkan,” jelas Purbaya, menyoroti potensi pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk peningkatan pengawasan.
Melihat kehadiran krusial Mahendra Siregar dan Dian Ediana Rae, pembahasan dalam pertemuan tersebut disinyalir kuat akan menyentuh isu-isu vital seputar stabilitas sistem perbankan. Sebelumnya, topik mengenai penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di perbankan telah menjadi sorotan utama, sehingga menjaga keberlanjutan dan dampaknya menjadi prioritas.
Secara lebih lanjut, diskusi bersama OJK, terutama terkait pengawasan sektor perbankan, diperkirakan akan mengupas tuntas dampak dana tersebut terhadap likuiditas bank dan penyaluran kredit. Pertemuan ini juga diharapkan merumuskan strategi konkret untuk memastikan dana tersebut dapat secara optimal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tanpa memunculkan risiko terhadap stabilitas keuangan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, hasil dari pertemuan penting ini sangat dinantikan oleh publik dan pelaku pasar. Kolaborasi erat antara kebijakan fiskal yang diusung Kemenkeu dan kebijakan moneter serta sektor keuangan yang diawasi oleh OJK (bersama Bank Indonesia) menjadi faktor penentu yang esensial dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berkembang.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kementerian Keuangan. Pertemuan ini membahas isu-isu vital seputar stabilitas sistem perbankan, termasuk dampak penempatan dana pemerintah di perbankan dan pengawasan sektor perbankan. Ketua DK OJK, Mahendra Siregar, belum memberikan detail pembahasan, namun informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah diskusi internal.
Menkeu Purbaya juga mengunjungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meninjau sistem monitoring dashboard. Ia menekankan perlunya optimasi lebih lanjut, terutama dalam menekan praktik under-invoicing, dengan potensi pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk peningkatan pengawasan. Hasil pertemuan Kemenkeu dan OJK diharapkan dapat merumuskan strategi konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tanpa risiko terhadap stabilitas keuangan.
