Dorongan publik agar perbankan berhenti mendanai proyek tinggi emisi tampaknya semakin meluas. Sebuah survei terbaru menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menilai bank berkontribusi pada perubahan iklim bila terus mendanai proyek tambang dan pembangkit listrik tenaga batu bara.
Survei bertajuk ‘Banks and Coal Financing: Public Perception Survey across Indonesia, Malaysia, and Singapore’ tersebut dilakukan oleh firma riset pasar dan analisis data YouGov bekerja sama dengan Market Forces, organisasi masyarakat tingkat global yang fokus melawan investasi atau pendanaan perusak lingkungan.
Survei menjaring 4.000 responden, terdiri dari 2.000 responden Indonesia, 1.000 responden Malaysia, dan 1.000 responden Singapura.
Hasilnya, sebanyak 60 persen responden Indonesia atau sekitar 1.200 orang yang sepakat bahwa perbankan yang mendanai proyek terkait batu bara berkontribusi signifikan pada perubahan iklim. Sedangkan 26 persen responden memilih netral dan 13 persen lainnya tak setuju.
Tak hanya itu. Sebanyak 71 persen responden Indonesia setuju bahwa perbankan tak seharusnya membiayai perusahaan atau proyek penghasil emisi gas rumah kaca berjumlah tinggi.
Secara garis besar, pandangan-pandangan tersebut juga tercermin pada responden asal Malaysia dan Singapura.
Direktur Asia Energy Finance Market Forces Bernadette Maheandiran mengatakan, kepedulian masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai perubahan iklim ini sangat beralasan, mengingat dampaknya telah dirasakan masyarakat.
“Mulai dari gelombang panas yang mematikan hingga banjir, badai, dan tanah longsor yang lebih sering terjadi,” kata Maheandiran, dalam keterangan resmi dikutip pada Selasa (19/5).
Masyarakat Pertimbangkan Geser ke Bank Lain
Temuan menarik lainnya dari survei tersebut, sebanyak 43 persen responden Indonesia mempertimbangkan untuk beralih ke bank lain, jika bank lamanya tak kunjung menyudahi pendanaan ke proyek batu bara.
Kepercayaan masyarakat baru akan dicapai ketika perbankan tidak hanya menghentikan pendanaan ke proyeknya, tapi juga menghentikan pendanaan ke perusahaan yang membangun pembangkit listrik batu bara.
Lebih dari separuh responden Indonesia pun berharap agar komitmen untuk mengakhiri pembiayaan proyek batu bara berlaku untuk jenis apapun. Ini termasuk pembangkit mandiri milik pelaku industri yang tak terhubung dengan jaringan PLN alias captive, seperti di fasilitas industri nikel dan aluminium.
Mayoritas responden pun tidak menganggap nikel — yang adalah bahan baku utama sebagian baterai kendaraan listrik — sebagai komoditas ‘hijau’ bila masih diproduksi dengan bahan bakar batu bara.
“Bank di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus menyadari bahwa membiayai proyek batu bara menimbulkan risiko serius bagi iklim, ekonomi, dan kepercayaan nasabah mereka,” ujar Maheandiran.
Menurut data lembaga riset independen Earthwise, 94 persen listrik untuk nikel dan 77 persen listrik untuk aluminium di Indonesia masih dipasok oleh pembangkit listrik tenaga batu bara captive. Bank-bank Indonesia mendominasi pendanaan untuk pembangkit listrik yang memasok tenaga ke smelter atau fasilitas peleburan bijih logam.
“Ini adalah alarm penting, bukan hanya bagi perbankan, tetapi juga bagi industri mineral kritis di Indonesia. Survei ini harus ditanggapi serius oleh bank dalam menentukan ke mana mereka akan mengalokasikan dana di masa mendatang,” ujar Juru Kampanye Market Forces di Indonesia Ginanjar Ariyasuta.
