Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Pemerintah sepertinya perlu bekerja ekstra keras untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi di angka 6% atau 8% pada tahun 2029 nanti. Proyeksi sementara Bank Indonesia (BI), ekonomi Indonesia sampai 2027 paling tinggi hanya akan tumbuh di kisaran 5,9%.
Apalagi, bauran kebijakan yang dilakukan oleh BI dan pemerintah belum menampakkan hasil yang optimal. Pelonggaran kebijakan moneter yang ditandai dengan penurunan suku bunga hingga 4,75% serta langkah agresif pemerintah dengan menempatkan dana Rp276 triliun ke perbankan belum mampu mengerek kinerja kredit sampai Oktober 2025 lalu.
Presiden Prabowo saat itu menekankan kepada jajarannya mengenai pentingnya pelaksanaan program secara nyata di tengah masyarakat. Dia meminta seluruh pihak fokus untuk eksekusi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat, terutama kelompok miskin yang membutuhkan penanganan cepat.
: Di Depan Prabowo, Bos BI Ramal Ekonomi RI Belum Akan Tembus 6% pada 2026-2027
“Sekarang ini adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah eksekusi,” kata Prabowo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
: : KB Bank Gelar Economic Outlook 2026, Tokoh Ekonomi Nasional Hadir
Sebelum menekankan soal eksekusi, Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasinya terhadap paparan ekonomi dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dia menganggap paparan tersebut disampaikan dengan baik dan memancarkan optimisme tinggi.
“Terima kasih tim ekonomi saya, saya enggak akan ulang. Saudara punya presentasi yang baik sekali, bahkan Gubernur BI saya minta copy-nya presentasi Anda. Ya enggak apa-apa kalau yang baik diakui yang baik,” ujar Prabowo.
: : Purbaya Pede Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2% Tercapai, Andalkan Stimulus Akhir Tahun
Meskipun memuji, tetapi Prabowo mengingatkan agar paparan yang penuh optimisme itu tidak berhenti pada tataran konsep. Dia menilai penting untuk mencari cara agar proyeksi positif tersebut bisa diwujudkan melalui langkah konkret.
Prabowo menegaskan perlunya kerja sistematis untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dan memastikan solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“How to solve the problem, how to bring solution to the people as fast as possible? Khususnya untuk rakyat miskin, rakyat yang berada paling bawah, butuh aksi segera,” jelasnya.
Kebijakan Pro Growth Berlanjut
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan arah kebijakan moneter 2026 akan tetap pro terhadap keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan.
“Pada tahun 2026 dengan masih tingginya ketidakpastian global, kebijakan moneter tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, pro-stability and growth,” terangnya pada seluruh peserta acara.
Berbeda dengan kebijakan moneter, empat bauran kebijakan BI lainnya tahun depan akan diarahkan untuk pro pertumbuhan alias pro growth.
Pada materi yang disampaikan olehnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026 dan 5,1% sampai dengan 5,9% pada 2027.
“Empat kebijakan Bank Indonesia lain, yaitu makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, semuanya kami arahkan untuk pertumbuhan pro-growth,” tegasnya.
Untuk kebijakan moneter, Perry merinci langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan olehnya. Misalnya, dengan terkendalinya inflasi, bank sentral akan mencermati ruang penurunan suku bunga acuan lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan.
Kemudian, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global, melalui intervensi NDF di pasar luar negeri, serta intervensi spot di NDF dan pembelian SBN di pasar sekunder dalam negeri. Selanjutnya, ekspansi likuiditas moneter pro-market untuk efektivitas penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang. Lalu, kecukupan cadangan devisa dijaga, serta instrumen penempatan valas DHE SDA diperluas.
Sambutan Positif Pengusaha
Kalangan pengusaha menyambut baik arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) 2026. Kerangka kebijakan yang pro stabilitas dan pro pertumbuhan ini dipandang akan menjadi peta jalan yang menjanjikan kepastian investasi dan keberlanjutan ekspansi bisnis di tengah tantangan global.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang menjelaskan Arah kebijakan moneter tersebut bakal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. “Kami menyambut baik dan mengapresiasi tinggi arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan Bank Indonesia untuk tahun 2026,” ujar Sarman Simanjorang saat dihubungi Bisnis pada Jumat (28/11/2025).
Menurut Sarman, tantangan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian memang menuntut kebijakan moneter yang fleksibel, tetapi tetap fokus.
Terlebih, tambah Sarman, elemen stabilitas menjadi fondasi utama yang membuat pengusaha optimistis. Pengendalian inflasi yang terukur dan stabilisasi nilai tukar rupiah dinilai esensial dalam menjaga daya saing produk domestik.
Lebih lanjut, Sarman berharap implementasi kebijakan tersebut ke depannya tidak hanya berfokus pada instrumen suku bunga, tetapi juga pada optimalisasi instrumen makroprudensial untuk memastikan likuiditas yang cukup di perbankan.
“Kami berharap kebijakan moneter BI juga mampu mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit produktif. Sinyal pro pertumbuhan yang diberikan BI harus diterjemahkan menjadi ekspansi kredit yang terjangkau bagi sektor riil, khususnya UMKM dan industri padat karya,” imbuhnya.
Senada, Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, menyatakan bahwa kerangka kebijakan yang disampaikan Gubernur BI dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) merupakan strategi yang tepat di tengah dinamika global yang masih dipenuhi ketidakpastian.
Rencana BI untuk mencermati ruang penurunan BI-Rate dan mendorong ekspansi likuiditas yang lebih pro market merupakan inisiatif yang dinantikan oleh para pelaku usaha. “Rencana BI Rate yang berpotensi turun dan dorongan likuiditas yang akomodatif menjadi angin segar bagi sektor riil. Bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha muda, ini diharapkan dapat menurunkan biaya dana (cost of fund), memperbaiki arus kas, serta memperluas akses pembiayaan produktif,” ujar Anggawira.
Angga memberikan catatan soal penyaluran pembiayaan produktif yang perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti sektor padat karya, manufaktur, dan UMKM.
“Pelonggaran likuiditas perlu benar-benar mendorong kredit produktif, tidak boleh sekadar berputar di sektor keuangan. Efektivitas transmisi ini adalah kunci agar stimulus moneter sampai ke lapangan,” tambahnya.
Sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih suportif, Hipmi memproyeksikan iklim investasi pada 2026 memiliki peluang membaik. Suku bunga yang lebih kompetitif diyakini akan meningkatkan minat ekspansi dunia usaha dan menarik investasi baru di berbagai sektor, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, energi, hingga ekonomi digital.
