Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif dari saham-saham sektor perbankan berkapitalisasi besar.
Namun, di tengah derasnya aksi net sell investor asing, muncul pertanyaan apakah tekanan aksi jual ini sekadar bersifat sementara dan peluang kembalinya foreign inflow ke saham perbankan masih terbuka setelah sentimen MSCI mereda?
Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencerminkan betapa besar dampak sentimen tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp6,17 triliun di pasar reguler pada perdagangan Rabu (28/1/2026).
: Bertumpu pada Asabri Cs ‘Selamatkan’ Bursa, Intip Poin Penting Pengumuman OJK Soal MSCI
Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi emiten yang paling banyak dilepas dengan nilai jual bersih mencapai Rp4,1 triliun. Tekanan tersebut turut menyeret saham-saham bank besar lainnya, mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi penurunan bobot Indonesia dalam indeks global MSCI.
Tekanan berlanjut pada perdagangan Kamis (29/1/2026), meskipun dengan intensitas yang mulai menurun.
: : Saham Produsen Indomie (ICBP) Dinilai Relatif Tahan dari Efek âPeringatanâ MSCI
Investor asing masih mencatatkan aksi jual pada sejumlah saham bank, dengan BBCA kembali menjadi saham yang paling banyak dilepas senilai Rp2,05 triliun, lebih kecil dibandingkan hari sebelumnya.
Saham Bank Mandiri dijual asing sebesar Rp853,63 miliar, disusul Bank Negara Indonesia (BNI) Rp311,94 miliar dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp21,86 miliar.
: : Setumpuk PR Dirut Baru BEI, IPO 2026 hingga Genjot Saham RI di MSCI
Menariknya, meskipun aksi jual asing masih berlangsung, pergerakan harga saham justru berbalik menguat pada penutupan perdagangan.
Saham BBCA ditutup menguat 2,49% atau 175 poin ke level Rp7.200 per saham. Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 1,54% atau 70 poin ke Rp4.630 per saham. Sementara itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melonjak 5,29% ke level Rp3.780 per saham.
Penguatan juga terjadi pada saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang naik 0,95% ke Rp2.120 per saham. Selanjutnya, saham PT Bank Jago Tbk. (ARTO) naik 1,8% atau 30 poin ke Rp2.120 per saham, serta saham PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menguat 1,68% atau 30 poin ke level Rp1.815 per saham.
Pada Jumat (30/1/2026), IHSG pun mulai membaik dengan penguatan 1,18% ke level 8.329 pada penutupan sesi pertama perdagangan. Saham-saham perbankan pun mulai bergairah lagi. Beberapa diantaranya yaitu saham BCA menguat 3,47% ke Rp7.450, saham BRI naik 1,59% ke Rp7.450 per saham, saham Bank Mandiri terkerek 3,02% ke Rp4.770 per saham.
Fenomena ini memperlihatkan adanya perubahan dinamika pasar yaitu tekanan jual asing belum sepenuhnya hilang, tetapi respons harga mulai mencerminkan bahwa pasar domestik mulai memisahkan antara sentimen jangka pendek dan kondisi fundamental jangka panjang.
Posisi di Indeks MSCI
Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus menilai derasnya capital outflow dari saham perbankan tidak terlepas dari posisi sektor ini dalam indeks MSCI.
Sebagai konstituen utama dengan kepemilikan asing yang besar, saham-saham bank otomatis menjadi sumber likuiditas ketika investor global melakukan penyesuaian portofolio.
“Capital outflow yang besar tentu saja dari saham-saham yang memang investor asing memilikinya, karena masuk ke dalam MSCI indeks itu. Apalagi kita jangan sampai pada bulan Mei, kita masih belum ada perbaikan dan kastanya kita turun menjadi frontier market,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (29/1/2026).
Menurut Nicodemus, risiko penurunan status pasar Indonesia menjadi frontier market menjadi faktor psikologis yang memperberat tekanan jual. Jika skenario tersebut terjadi, arus keluar modal dari saham-saham besar hampir tak terelakkan, terlepas dari kinerja emiten yang sebenarnya masih solid.
“Sudah pasti otomatis capital outflow dari masing-masing saham yang besar itu pasti akan keluar, dan dalam jumlah yang besar, maka dari itu saat ini meskipun secara kinerja baik adanya, secara potensi valuasi juga masih cukup ciamik, namun tekanan jual akibat saham itu tidak bisa kita pungkiri yang mendorong akhirnya harga mengalami koreksi,” lanjutnya.
Meski begitu, Nicodemus menegaskan bahwa tekanan tersebut lebih bersifat sentimen dan teknikal. Dari sisi prospek bisnis, perbankan nasional dinilai masih berada dalam kondisi yang sangat baik, terutama jika ditopang oleh keberlanjutan program pemerintah dan kebijakan fiskal yang mendorong penyerapan anggaran serta pertumbuhan kredit.
“Nah, yang kedua, sampai dengan saat ini kami melihat sifatnya masih sementara saja, karena adanya MSCI announcement itu tadi. Namun, secara prospek bisnis bank di Indonesia masih sangat baik adanya, apalagi kita harapkan berbagai program andalan dari pemerintah, kebijakan fiska dapat berjalan, khususnya dari sisi penyerapan realisasi dana, peningkatan kredit,” tuturnya.
Dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, Nicodemus bahkan menilai koreksi harga saham bank akibat sentimen MSCI justru menciptakan peluang bagi investor yang memiliki dana menganggur dan horizon investasi yang lebih panjang.
“Yang ketiga, untuk jangka menengah hingga jangka panjang dengan harga yang lagi terdiskon saat ini akibat MSCI announcement, kami menyarankan untuk melakukan akumulasi beli, tapi perhatikan jangka waktu investasi dari masing-masing investor,” katanya.
Tekanan Bersifat Temporer
Pandangan bahwa tekanan saat ini bersifat sementara juga diungkapkan Senior Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas yang menilai aksi jual asing lebih dipicu oleh faktor teknikal berupa rebalancing indeks dan dominasi saham perbankan dalam kelompok kapitalisasi besar, bukan karena memburuknya kinerja fundamental.
Sukarno menekankan bahwa tekanan itu justru membuka ruang bagi investor untuk masuk pada valuasi yang lebih atraktif. Prospek pertumbuhan kredit, stabilitas operasional, serta potensi dividend yield menjadi faktor yang membuat saham perbankan tetap menarik untuk jangka menengah hingga panjang, selama indikator fundamental seperti kualitas aset dan profitabilitas tetap terjaga.
Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand juga menegaskan narasi serupa. Dia menyebut tekanan pada saham perbankan saat ini lebih mencerminkan proses foreign de-risking pasca pengumuman MSCI.
“Tekanan pada saham perbankan saat ini lebih didorong faktor teknikal berupa foreign de-risking pasca pengumuman MSCI, bukan pelemahan fundamental, karena secara operasional bank masih mencatat profitabilitas solid dan earnings downside risk relatif terbatas,” ujarnya.
Menurut Abida, peluang kembalinya foreign inflow masih terbuka, meskipun dalam jangka pendek pasar cenderung berada dalam fase risk-off hingga ada kejelasan terkait evaluasi MSCI, terutama menjelang Mei 2026.
“Peluang foreign inflow kembali terbuka setelah ketidakpastian MSCI mereda, khususnya jika ada kemajuan konkret soal transparansi free float dan kepemilikan,” jelasnya.
Lakukan Buyback Saham
Dari sisi emiten, Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menilai tekanan pasar yang terjadi saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamental perbankan nasional.
“Saya menilai tekanan pasar yang terjadi akibat penyesuaian indeks MSCI, khususnya terhadap sektor perbankan, jika dikaitkan dengan faktor fundamental perusahaan, seharusnya tidak terjadi, mengingat fundamental perusahaan terutama perbankan Indonesia sangat baik,” ujarnya.
Seiring dengan hal tersebut, Allo Bank juga menyampaikan bahwa perseroan bakal melaksanakan pembelian kembali saham alias buyback.
Sebelumnya Bank Allo telah menyelesaikan pelaksanaan buyback saham yang berlangsung sejak 30 Oktober 2025 hingga 29 Januari 2026. Dari program tersebut, masih terdapat sisa dana sebesar Rp60,65 miliar yang belum digunakan dan tetap berada dalam batas maksimum sesuai ketentuan otoritas.
Bank Allo menyampaikan bahwa sisa dana tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melanjutkan buyback saham tahap berikutnya yang dijadwalkan berlangsung selama 30 Januari 2026 hingga 29 April 2026. Namun demikian perseroan dapat melakukan buyback tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Perusahaan menegaskan pembelian kembali saham bertujuan menjaga stabilitas harga saham agar lebih mencerminkan kinerja fundamental perseroan, sekaligus menjaga kepercayaan pemangku kepentingan di tengah volatilitas pasar. Saham hasil buyback nantinya akan disimpan sebagai treasury stock sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, BCA juga mengumumkan rencana pembelian kembali saham (shares buyback) dengan nilai maksimal Rp5 triliun. Rencana ini seiring dengan saham BCA yang ambles 6% ke level Rp7.025 per saham pada penutupan perdagangan Rabu (28/1/2026).
Buyback dilakukan sebagai upaya mendukung stabilitas pasar modal, meningkatkan kepercayaan investor, serta memberikan imbal hasil yang lebih optimal bagi pemegang saham. Rencana buyback tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret 2026.
Apabila disetujui, pelaksanaan buyback akan berlangsung selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPST, kecuali diakhiri lebih cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sama seperti Allo Bank, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan bahwa aksi korporasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar modal.
“Periode shares buyback akan dilaksanakan selama 12 bulan sejak disetujuinya rencana shares buyback oleh RUPST, kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hera dalam keterangan resminya, Rabu (28/1/2026).
Dia menambahkan bahwa bank telah melakukan pembelian kembali saham sejak pertengahan 2025, sementara pelaku pasar berharap otoritas dapat merespons kebijakan MSCI secara konstruktif demi meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional.
Dalam konteks inilah peran regulator menjadi krusial. MSCI sebelumnya membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), serta menghentikan penambahan konstituen baru dan perpindahan emiten antar-segmen ukuran.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan risiko investabilitas sembari memberi waktu bagi otoritas Indonesia memperbaiki transparansi, khususnya terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.
Regulator Terima Penjelasan MSCI
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan OJK telah menerima penjelasan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) tentang free float saham Indonesia sebagai masukan yang baik. Menurutnya, OJK melihat MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global.
Hal tersebut dinilai Mahendra menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional. OJK menegaskan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti proposal atau penyesuaian yang sudah dilakukan Bursa Efek Indonesia atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
“Yang sudah dipublikasikan dan saat ini sedang dipelajari MSCI apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang adalah mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float dan mempublikasikan kepemilikan saham di atas ataupun 5% untuk setiap kategori tadi,” paparnya di Gedung BEI, Kamis (29/1/2026).
Mahendra juga menegaskan bahwa BEI akan menerbitkan revisi aturan free float yang saat ini masih dipatok sebesar minimal 7,5%.
“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.
Free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing. Bos OJK itu menambahkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.
Sebelumnya, OJK membuat skenario perhitungan apabila free float dinaikkan menjadi besaran tertentu. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi memaparkan pihaknya membuat kalkulasi bagaimana perkiraan nilai tambah yang harus diserap pasar apabila kewajiban free float dinaikkan menjadi batas tertentu.
“Kalau kami naikkan [free float menjadi] 10%, itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp21 triliun. Lalu kalau kami naikkan 15%, dibutuhkan sekitar Rp203 triliun. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dalam proses pembahasan,” ucap Inarno di DPR, Rabu (3/12/2025).
Inarno juga menyebutkan saat ini, apabila diberlakukan kewajiban free float 10%, maka sebanyak 751 emiten telah memenuhi syarat ini, dan sebanyak 192 emiten belum memenuhi free float.
Apabila free float dinaikkan kembali menjadi 15%, maka hanya 616 emiten yang memenuhi persyaratan ini dan sebanyak 327 tidak memenuhi. Dengan skenario ini, OJK melihat perlunya masa transisi untuk menerapkan aturan free float baru.
