Ussindonesia.co.id JAKARTA. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) di tengah tekanan global dan volatilitas pasar keuangan domestik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menahan lonjakan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.
Saat ini yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun mulai menunjukkan tren penurunan ke level 6,7% setelah sempat mendekati 7% pada periode Maret-April 2026.
Meski demikian, pelaku pasar masih mewaspadai risiko tekanan lanjutan terhadap pasar obligasi hingga akhir tahun 2026. Mengingat, level tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan posisi awal tahun 2026 yang berada di kisaran 6,0%.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, intervensi pemerintah melalui BSF memang cukup membantu menahan kenaikan yield dalam jangka pendek.
Ekonom: BSF Bisa Redam Gejolak Pasar, Tapi Tak Selesaikan Masalah Fundamental
“Untuk arah yield SBN ke depan, saya melihat dalam jangka pendek intervensi ini memang bisa membantu menahan yield 10 tahun di kisaran 6,5%–6,8%. Penurunan dari level mendekati 7% sebelumnya sebagian memang mencerminkan ekspektasi pasar terhadap stabilisasi tersebut,” terang Yusuf kepada Kontan, Jumat (8/5/2026). Namun, menurut Yusuf, arah pergerakan yield SBN di sisa tahun ini masih sangat bergantung pada faktor fundamental ekonomi, baik domestik maupun global.
Ia memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun sepanjang sisa 2026 berpotensi bergerak di rentang 6,5%–6,9% dengan volatilitas yang masih cukup tinggi.
Jika tekanan global mulai mereda, harga minyak dunia turun, dan persepsi terhadap kondisi fiskal Indonesia membaik, maka yield berpeluang turun lebih lanjut.
Sebaliknya, jika rupiah kembali melemah tajam atau risiko fiskal meningkat, yield SBN sangat mungkin kembali naik menembus level 7%.
Yusuf melihat ada empat risiko utama yang perlu dicermati investor. Pertama, tekanan fiskal pemerintah yang terus meningkat. Kedua, suplai penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang masih besar sehingga pasar dibanjiri obligasi baru.
Ketiga, risiko distorsi harga apabila intervensi pemerintah dilakukan terlalu agresif. Keempat, perubahan perilaku investor asing yang mulai mengalihkan dana dari SBN jangka panjang ke instrumen tenor pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Artinya dana asing belum benar-benar keluar, tetapi tingkat kepercayaan jangka panjangnya menurun,” jelas Yusuf.
Di tengah tingginya yield saat ini, Yusuf menilai kondisi tersebut justru dapat menjadi peluang bagi investor jangka panjang untuk masuk ke pasar SBN.
Menurut dia, yield SBN saat ini masih menawarkan real yield yang menarik di tengah inflasi domestik yang relatif rendah.
Meski begitu, karakter investasi obligasi saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Potensi capital gain dinilai lebih terbatas sehingga strategi investasi yang lebih realistis adalah menikmati imbal hasil kupon secara konsisten.
“Karena itu pendekatan yang lebih cocok sekarang adalah masuk bertahap saat yield naik, bukan langsung all-in,” katanya.
Yusuf juga menyarankan investor melakukan diversifikasi tenor agar risiko volatilitas harga obligasi lebih terjaga.
Sementara bagi investor ritel, instrumen seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) maupun Sukuk Ritel (SR) diperkirakan masih akan menarik karena menawarkan kupon kompetitif dan relatif tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi harga harian di pasar obligasi sekunder.
Harga Emas Stagnan pada Hari Minggu (10/5), Rp 2.839.000 per Gram
