Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank Indonesia (BI) dan perbankan imbas performa kredit perbankan yang mentok di kisaran 7% sejak 6 bulan terakhir. Ketidaksinkronan antara otoritas moneter dan otoritas fiskal dituding sebagai pemicu pertumbuhan kredit masih lesu darah.
Purbaya secara tegas membantah analisis bank sentral yang menyebut stagnasi pertumbuhan kredit itu dipicu oleh melemahnya permintaan alias demand. Meski demikian, dia mengakui bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan belum memberikan daya dorong terhadap perekonomian.
Purbaya tidak memungkiri bahwa realisasi dampak kebijakan tersebut meleset dari estimasi awalnya. Menurutnya, mesin ekonomi seharusnya bisa berpacu lebih kencang dengan guyuran likuiditas jumbo tersebut, namun transmisi ke sektor riil ternyata berjalan lambat.
: Beda Versi Purbaya Vs BI Soal Kredit Bank Masih Lesu Darah
Dia sempat menyatakan dampak jurusnya itu akan terasa dalam sebulan. Kendati demikian, pertumbuhan kredit perbankan masih stagnan di kisaran 7% setelah dua bulan.”Dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu tidak seoptimal yang saya duga, saya estimasi sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pekan lalu.
: : Ironi Jurus Likuiditas Purbaya: Gagal Kerek Kredit Bank, Ditarik Lagi Buat Tambal APBN
Bendahara negara itu blak-blakan menyebut bahwa hambatan utama dari kurang optimalnya kebijakan tersebut adalah adanya ketidaksinkronan irama kebijakan antara otoritas fiskal alias Kemenkeu dan otoritas moneter, yakni Bank Indonesia.
Purbaya tidak mau menjelaskan secara detail ketidakselarasan kebijakan yang dimaksudnya, hanya saja, dia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai dampak waktu dari eksekusi kebijakan antara kedua institusi. “Bukan tidak sinkron, cara kami melakukan kebijakan dengan bank sentral kan beda, ada perbedaan dampak waktu lah, itu saja,” jelasnya.
: : Purbaya Prediksi IHSG Tembus 10.000 pada 2026, Realistis Dicapai?
Kendati demikian, Purbaya memastikan bahwa sumbatan komunikasi tersebut telah terurai. Dia mengklaim koordinasi dalam satu bulan terakhir, khususnya dua minggu belakangan, telah berjalan sangat harmonis. “Yang penting adalah ke depan, dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhan [tembus] 6%,” katanya.
Tuding Perbankan
Di sisi lain, Purbaya menepis anggapan bahwa tingginya fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan mencerminkan lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha.
Purbaya justru menuding perilaku perbankan yang lebih nyaman memarkir dana di tempat lain karena kepastian keuntungan seperti membeli instrumen surat berharga ketimbang menyalurkan pinjaman. Artinya, menurutnya, penyaluran kredit seret bukan karena sepi debitur namun karena sikap cari aman bank.
Purbaya menegaskan bahwa permintaan kredit di sektor riil sejatinya cukup tinggi. Hanya saja, sebelum adanya injeksi likuiditas pemerintah, perbankan cenderung menahan diri dan memilih instrumen investasi yang dianggap lebih aman dengan imbal hasil pasti.
“Jadi, demand [permintaan] untuk kredit itu tidak ada, itu tidak benar. Lihat saja kasus saya yang pertama, dia cari kredit, lho, cari pinjaman dari bank, banknya enggak ada yang kasih pinjam. Kenapa? Karena bank bisa taruh [dana] di tempat yang lebih enak,” jelas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Adapun, dia merujuk salah satu kasus yang ditangani Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) pada pekan lalu. Saat itu, ada pengusaha yang mengadu masih kesulitan pembiayaan dari bank milik negara (Himbara).
Undisbursed Loan September-November 2025 Bulan Jumlah September 2.374,8 Oktober 2.450,7 November 2.509,4
Salah satu pelapor, PT Mayer Indah Indonesia menyampaikan pihaknya kesulitan mendapatkan pembiayaan termasuk dari Himbara. Padahal perusahaan bordir dan penghasil kebaya itu telah berdiri sejak 1973 dan mengaku mengalami kesulitan sejak pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, Purbaya meyakini sumbatan penyaluran kredit itu akan terbuka dengan adanya penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke lima bank Himbara pada medio September lalu. Likuiditas yang melimpah akan mendorong bank untuk segera menyalurkan kredit ke sektor riil.
Dia juga menyoroti bahwa rasio undisbursed loan terhadap total portofolio kredit perbankan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, indikator tersebut dinilai tidak valid jika digunakan sebagai pembenaran atas seretnya penyaluran kredit.
Berkaca pada pengalaman 2020—2021 ketika Covid-19, Purbaya menyebut penempatan uang negara terbukti mampu mengerek pertumbuhan kredit hingga double digit, meskipun angka undisbursed loan tetap ada.
“Jadi, tidak betul klaim bahwa undisbursed loan tinggi itu karena ditambah uang pun tidak ada yang pinjam. Problem undisbursed loan ada, tapi ketika ekonominya tumbuh, orang akan meminjam lebih banyak,” ucapnya.
Catatan dari Pengusaha
Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai jurus Purbaya itu belum cukup ampuh menekan tingginya biaya dana (cost of fund).
Sepanjang tahun ini, penurunan suku bunga kredit perbankan masih berada di level 8,96% per November 2025. Padahal, suku bunga kebijakan alias BI rate sudah di level 4,75%.
Ajib menjelaskan tingginya suku bunga kredit itu membuat ruang gerak pengusaha untuk ekspansi bisnis menjadi terbatas. Dia mengungkapkan berdasarkan survei internal Apindo, sebanyak 43,05% pelaku usaha mengeluhkan tingkat suku bunga kredit perbankan yang masih terlalu tinggi.
“Harapan dunia usaha ke depan tidak terjadi paradoks, likuiditas dana perbankan semestinya bisa berbanding lurus dengan tingkat kucuran kredit dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Ajib dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).
Ajib menyoroti tiga tantangan struktural yang membuat akses modal seret dan permintaan kredit lesu. Pertama, faktor high cost of capital alias biaya modal tinggi.
Ajib menilai daya saing suku bunga Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan rekan se-kawasan seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. “Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Sri Lanka. Pemerintah harus fokus mendorong daya saing dengan insentif moneter yang tepat sasaran dan momentum,” tegasnya.
Kedua, sisi permintaan yang rapuh akibat pelemahan daya beli. Meskipun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2025 naik ke level 124, angka tersebut masih di bawah performa awal tahun yang menyentuh level 127. Penurunan daya beli ini, sambungnya, juga tercermin dari data tabungan rumah tangga yang tergerus, kecuali pada kelompok kelas atas.
Ketiga, kualitas dan efisiensi layanan keuangan yang rendah. Survei Business Ready dari Bank Dunia, mencatat bahwa perbankan Indonesia hanya mencatatkan skor 60 dari skala 100, menempatkan efisiensi layanan keuangan RI di bawah Singapura, Vietnam, dan Filipina.
Untuk memecah kebuntuan ini, Apindo mendesak pemerintah meracik stimulus holistik yang menyasar dua sisi sekaligus: penawaran (supply) dan permintaan (demand). Dari sisi demand, struktur pengeluaran masyarakat untuk pos-pos vital seperti transportasi, hunian, kesehatan, dan pendidikan harus diefisienkan agar daya beli terjaga.
Sementara dari sisi supply, biaya tinggi dalam berbisnis (high cost of doing business) wajib dipangkas. Komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, energi, logistik, hingga biaya pinjaman perlu ditekan agar produksi lebih kompetitif. “Pemerintah harus secara komprehensif mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pendukung agar menjadi daya ungkit kredit yang sehat, affordable [terjangkau] buat dunia usaha,” tutup Ajib.
