Ussindonesia.co.id – , JAKARTA — Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menilai pergantian jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak akan mengganggu stabilitas pasar saham Indonesia.
Meski dilakukan pergantian, ia meyakini BI tetap akan menjalankan fungsinya sebagai bank sentral secara independen dalam menjaga stabilitas moneter di Tanah Air.
“Tidak terlalu signifikan dampaknya. Kalau hemat saya, BI tetap menjalankan fungsi kelembagaan secara independen dalam rangka menerapkan kebijakan stabilitas moneter di Tanah Air,” ujar Nafan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Nafan menjelaskan saat ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada dalam tren penguatan, namun telah memasuki zona jenuh beli sehingga perlu mewaspadai potensi aksi ambil untung oleh para pelaku pasar.
“Secara teknikal, IHSG masih terlihat uptrend. Akan tetapi, RSI sudah berada di zona overbought, sehingga perlu mewaspadai adanya potensi aksi profit taking,” ujar Nafan.
Bank Indonesia telah mengonfirmasi Juda Agung telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI kepada Presiden RI terhitung sejak 13 Januari 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai adanya wacana pertukaran jabatan antara wakil menteri keuangan dengan Deputi Gubernur BI tidak akan mengganggu independensi bank sentral.
Belakangan, beredar kabar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan beralih posisi menjadi Deputi Gubernur BI. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengisi jabatan wakil menteri keuangan yang ditinggalkan Thomas.
“Itu exchange yang saya pikir seimbang. Tidak ada yang aneh. Independensi BI tidak ada hubungannya,” ujar Purbaya.
Berdasarkan data penutupan perdagangan sesi I Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, IHSG tercatat menguat 21,54 poin atau 0,24 persen ke posisi 9.155,41.
Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 3.336.785 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 46,61 miliar lembar saham senilai Rp 16,07 triliun.
Tiga Calon Deputi Gubernur BI
Komisi XI DPR RI mulai memproses Surat Presiden (Surpres) pengajuan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dan menargetkan uji kelayakan dan kepatutan digelar pada pekan ini agar kekosongan jabatan tidak berlarut. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, tahap berikutnya adalah penjadwalan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
“Surpresnya sudah tadi dibicarakan di Bamus. Dan ditugaskan kepada Komisi 11. Besok Komisi 11 akan melakukan rapat internal mengatur jadwal fit and proper test,” kata Misbakhun di Kompleks DPR.
Misbakhun menyebut ada tiga nama yang diusulkan. “Pak Thomas Jiwandono, terus Diki Kartikoyono sama Solkihin M Juhro,” ujarnya.
Perihal waktu pelaksanaan, ia menegaskan jadwal belum ditetapkan, namun ditargetkan dalam waktu dekat. “Jadwalnya baru kita tentukan,” kata Misbakhun. Ia menambahkan, “Ya pokoknya minggu inilah. Mau hari apa. Yang penting kan hari kerja.”
Ia menjelaskan alur pengajuan calon berasal dari BI yang disampaikan kepada Presiden lalu diteruskan ke DPR. “Ya, semua yang berkaitan dengan Deputi Gubernur sampai Deputi Gubernur Senior itu kan usulan dari Bank Indonesia disampaikan kepada presiden, presiden mengirimkan surat. Suratnya dari Presiden ke DPR karena berkaitan dengan penggantian deputi,” ujarnya.
Perihal alasan pengunduran diri Deputi Gubernur BI Juda Agung, Misbakhun mengaku belum membaca detail surat tersebut. “Tanya sama Pak JudaAgung alasannya. Pokoknya alasan surat Presiden itu karena adanya pengunduran diri,” katanya. Ia menambahkan, dokumen masih berada di sekretariat Bamus.
Menanggapi kekhawatiran publik soal independensi bank sentral, terutama karena salah satu calon memiliki hubungan keluarga dengan Presiden, Misbakhun menepis isu tersebut. “Jangan sampai kemudian urusan-urusan yang sifatnya insinuatif seperti itu kemudian dijadikan isu untuk mendegradasi soal kemampuan Pak Tommy sendiri,” ujarnya.
Menurut Misbakhun, Thomas Jiwandono memiliki kapasitas yang memadai. “Pak Tommy orang yang mempunyai kompetensi. Latar belakang pendidikannya memandai. Kemudian dia punya pengalaman yang juga memadai. Pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan dan mempunyai latar belakang reputasi yang bagus,” katanya.
Ia menegaskan proses uji kelayakan akan berlangsung terbuka. Misbakhun juga menyatakan mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah.
