Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) mewaspadai dampak rambatan dari goverment shutdown Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian Indonesia.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya membeberkan, shutdown AS itu akan berdampak pada ketidakpastian global.
“Ketidakpastian global saat ini cukup tinggi, salah satunya dari AS. Kalau shutdown terjadi, dampaknya bisa ke defisit fiskal yang lebih besar, lalu berpengaruh ke ekspektasi yield, tingkat pengangguran dan persepsi pasar,” kata Juli dalam acara Pelatihan Wartawan BI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Jumat (24/10/2025).
1. Pasar keuangan global terdampak 
Dengan kondisi pengangguran dan pasar ini, Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) akan melakukan perubahan kebijakan suku bunga acuan (Fed Funds Rate).
“Dampaknya akan menular ke pasar keuangan global, termasuk ke Indonesia melalui kurs dan instrumen lainnya, Jadi ketidakpastian bisa muncul dari kondisi fiskal AS, tapi respons kebijakan moneter AS juga ikut berpengaruh,” ujarnya.
Dampak Shutdown AS, Petani Alami Penundaan Dana dan Pinjaman 2. AS alami shutdown setelah Kongres gagal 
Pemerintah federal Amerika Serikat resmi mengalami shutdown setelah kongres gagal meloloskan Rancangan Undang-Undang Pengeluaran baru pada 1 Oktober. Akibat kebuntuan ini, sejumlah operasi pemerintah yang dianggap tidak esensial harus dihentikan.
Kala itu, presiden AS Donald Trump bahkan mengancam akan menggunakan situasi tersebut untuk mendorong pemutusan hubungan kerja massal di sektor federal. Kondisi shutdown masih berlangsung hingga saat ini.
Dikutip dari Al Jazeera, perbedaan pandangan antara Partai Demokrat dan Republik menjadi penyebab utama kebuntuan anggaran. Demokrat berupaya mempertahankan pendanaan untuk layanan kesehatan, bantuan sosial, dan kerja sama internasional, sementara Republik mendesak pemangkasan besar-besaran pada anggaran.
Fenomena ini bukan kali pertama terjadi di Washington dan telah menjadi bagian dari dinamika politik anggaran Amerika sejak 1976.
3. Sejarah shutdown Pemerintah AS 
Sistem penganggaran federal Amerika Serikat yang berlaku sejak 1976 telah beberapa kali menyebabkan government shutdown atau penutupan sementara pemerintahan. Sejak saat itu, tercatat telah terjadi 20 kesenjangan pendanaan, yang berujung pada 10 kali penutupan pemerintah secara penuh.
Setiap kali Kongres gagal menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengeluaran atau resolusi sementara, pemerintah tidak memiliki wewenang hukum untuk menggunakan dana. Sebelum 1980-an, kesenjangan semacam ini biasanya tidak menyebabkan penutupan, karena lembaga pemerintah tetap beroperasi dengan asumsi pendanaan segera disetujui.
Namun, sejak Jaksa Agung Benjamin Civiletti mengeluarkan pendapat hukum pada 1980 yang melarang pengeluaran tanpa persetujuan Kongres, kebijakan berubah. Sejak itu, hanya layanan penting seperti keamanan nasional, kontrol lalu lintas udara, dan penegakan hukum yang tetap berjalan selama penutupan.
Shutdown Pemerintah AS Masih Lanjut, Salah Satu yang Terlama! Menko Airlangga: Shutdown Pemerintah AS Hambat Negosiasi Tarif
